PRESS RELEASE: Report Shows Widespread Human Rights violations in Wilmar’s Palm oil operations in West Sumatra

View over oil palm plantation, Indonesia
Oil palm plantation, Indonesia
By
FPP

PRESS RELEASE: Report Shows Widespread Human Rights violations in Wilmar’s Palm oil operations in West Sumatra

[Bahasa Indonesia version below / versi bahasa indonesia di bawah ini]

Bangkok, 4 November 2019.

Human Rights violations by one of the world’s biggest palm oil suppliers, Wilmar International, and its subsidiaries and suppliers in West Sumatra have been revealed in a new report, released today.

Two Indonesian NGOs attending the RSPO Roundtable (RT) released a report, based on field research over the last two years, summarising complaints made by fifty communities negatively affected by Wilmar’s oil palm operations and its suppliers. All communities reported loss of access and control of their customary lands which were taken over by the companies without their consent.  Many communities also reported suffering intimidation and criminalisation after raising concerns and complaints with the companies affecting them.

“Wilmar International and the RSPO have failed to address these systemic problems. A year ago they promised to conduct a joint risk assessment but despite regularly urging them to turn commitment into action, no assessment has taken place," said Zulkifli, director of the Nagari Institute.

"We are therefore releasing this interim report which compiles community concerns. The report does not contain the names of affected communities due to fears that this may lead to further intimidation and criminalisation.”

Patrick Anderson from Forest Peoples Programme, also attending the RT in Bangkok, said  "we urge the RSPO and Wilmar International to honour their commitment made at the 2018 RSPO RT in Kota Kinabalu to conduct an assessment into these problems and to work together to address the community reports that together indicate systemic human rights abuses."

 

Background to the report

Since 2005, Forest Peoples Programme and its local NGO partners have been documenting the situation for communities in West Sumatra affected by Wilmar oil palm operations.  In 2014, FPP assisted the West Sumatra community of Nagari Kapa to file a formal complaint with the RSPO about the takeover of their customary lands without consent by Wilmar International subsidiary PT PHP1.  In 2017, the RSPO ruled that the community lands were taken without consent in a licensing process that was not legal.  

In early 2018, FPP and the Nagari Institute assisted the West Sumatra community of Nagari Koto Baru to file a formal complaint with the RSPO about the take-over of their lands by Wilmar subsidiary, PT PMJ.  Now, almost two years later, the RSPO is yet to make a decision on this complaint.

The leadership of both communities suffered intense intimidation and criminalisation following their decision to make complaints to the RSPO.  FPP filed complaints with the RSPO about this criminalisation in early 2015 and again in mid-2018.  Despite frequent requests, no one from FPP or the affected leaders has been interviewed by the RSPO since these complaints were made. Meanwhile, the criminalisation of the leaders from the two communities continues.

At the RSPO RT in Kota Kinabalu in November 2018, FPP held a meeting with Wilmar International and the RSPO Investigation Monitoring Unit (IMU) to inform them about reports alleging widespread human rights violations affecting dozens of communities perpetrated by Wilmar subsidiaries and suppliers in West Sumatra. FPP requested that together, the three parties review the situation and come up with a plan to address the systemic problems facing the communities. Wilmar agreed to cooperate in a risk assessment and in early 2019 the IMU drafted the Terms of Reference for the assessment which would be carried out by its staff. Since March 2019, however, Wilmar has failed to honour its commitment to work with the RSPO and FPP to investigate the situation in West Sumatra. Recently, the IMU stated that it will not conduct the risk assessment because Wilmar is no longer willing to participate in a joint approach to investigating the systemic problems facing communities in West Sumatra despite its public commitment to addressing human rights violations in its supply chain.

The Interim Report produced by FPP local NGO partners, Nagari Institute and YMKL is made available so that everyone can be informed of the situation facing communities in West Sumatra whose lands have been taken over by Wilmar and its suppliers.

 

For further information, please contact:

 

Laporan tentang Luasnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Operasi Kelapa Sawit Wilmar di Sumatra Barat

Bangkok, 4 November 2019

Pelanggaran HAM oleh salah satu pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Wilmar International, dan anak perusahaan serta pemasoknya di Sumatra Barat diungkapkan dalam sebuah laporan baru yang dirilis hari ini. Dua NGO Indonesia yang menghadiri pertemuan RSPO Roundtable merilis sebuah laporan yang didasarkan pada penelitian lapangan selama dua tahun yang merangkum keluhan-keluhan yang disampaikan oleh lima puluh komunitas masyarakat yang menerima dampak negatif dari operasi kelapa sawit oleh Wilmar dan para pemasoknya. Seluruh komunitas melaporkan hilangnya akses dan kontrol atas tanah adat mereka yang diambilalih oleh perusahaan-perusahaan ini tanpa persetujuan mereka. Banyak komunitas juga melaporkan intimidasi dan kriminalisasi yang mereka terima setelah mereka mengajukan keberatan dan keluhan kepada perusahaan-perusahaan yang operasinya berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.

 

Zulkifli, Direktur Nagari Institute menyatakan:

“Wilmar International dan RSPO telah gagal mengatasi masalah sistemik ini. Satu tahun lalu, mereka berjanji untuk melakukan sebuah penilaian resiko bersama namun, meskipun kami sudah secara rutin mendesak mereka untuk memenuhi komitmen ini, sampai sekarang belum ada penilaian apapun yang dilakukan. Karena hal inilah, kami memutuskan untuk merilis laporan sementara ini yang merangkum keluhan-keluhan dari masyarakat. Laporan ini tidak mencantumkan nama komunitas-komunitas terdampak untuk melindungi mereka dari intimidasi dan kriminalisasi lanjutan.”

Patrick Anderson dari Forest Peoples Programme yang juga menghadiri pertemuan ini mendesak RSPO dan Wilmar International untuk menghormati komitmen yang telah mereka buat pada pertemuan RSPO RT di Kota Kinabaru pada tahun 2018 yang lalu untuk melaksanakan sebuah penilaian atas masalah-masalah yang terjadi dan untuk bekerja sama untuk menangani laporan masyarakat yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM sistemik.

 

Latar Belakang Laporan:

Sejak 2005, FPP dan mitra lokalnya telah mendokumentasikan situasi yang dihadapi oleh masyarakat di Sumatra Barat yang terdampak oleh operasi kelapa sawit Wilmar International. Pada tahun 2014, FPP membantu Komunitas Nagari Kapa untuk mengajukan keluhan resmi kepada RSPO mengenai pengambilalihan tanah mereka tanpa persetujuan oleh anak perusahaan Wilmar, PT. PHP 1. Pada 2017, RSPO memutuskan bahwa tanah masyarakat benar telah diambil tanpa persetujuan dan melalui proses yang tidak sah.

Pada tahun 2018, FPP dan Nagari Institute membantu Komunitas Nagari Koto Baru untuk mengajukan keluhan resmi ke RSPO tentang pengambilalihan tanah mereka oleh anak perusahaan Wilmar, PT. PMJ. Hingga saat ini atau setelah dua tahun berselang, RSPO belum membuat keputusan terkait keluhan ini.

 

Halaman 2

Para pemimpin di kedua komunitas ini mengalami intimidasi dan kriminalisasi yang kuat menyusul keputusan mereka untuk mengajukan keluhan resmi kepada RSPO. FPP mengajukan keluhan tentang kriminalisasi ini pada tahun 2015 dan 2018. Meskipun telah sering mengajukan permohonan, tidak seorangpun dari FPP atau pemimpin komunitas terdampak yang telah diwawancarai oleh RSPO sejak pengaduan tersebut diajukan. Sementara itu, hingga kini kriminalisasi terhadap pemimpin dari kedua komunitas terus berlanjut.

 

Laporan tentang Luasnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Operasi Kelapa Sawit Wilmar di Sumatra Barat

Pada pertemuan RSPO RT di Kota Kinabalu yang digelar pada November 2018, FPP mengadakan pertemuan dengan Wilmar International dan Unit Pemantau Investigasi (IMU) RSPO untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anak perusahaan dan para pemasok Wilmar di Sumatra Barat yang berdampak pada puluhan komunitas. FPP meminta agar ketiga pihak dapat bersama-sama meninjau situasi dan membuat sebuah rencana untuk mengatasi permasalahan sistemik yang dihadapai oleh komunitas-komunitas ini. Wilmar menyetujui untuk bekerjasama melakukan penilaian resiko dan pada awal 2019, IMU RSPO menyusun sebuah kerangka acuan untuk penilaian resiko yang akan dilakukan oleh stafnya. Namun, sejak Maret 2019, Wilmar gagal memenuhi komitmennya untuk bekerjasama dengan RSPO dan FPP untuk menyelidiki situasi di Sumatra Barat. Baru-baru ini, IMU menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan penilaian resiko karena Wilmar tidak lagi bersedia untuk berpartisipasi dalam pendekatan kerjasama untuk mengidentifikasi permsalahan sistemik yang dihadapi oleh komunitas-komunitas di Sumatra Barat ini.

FPP membagikan Laporan Sementara terlampir tentang situasi di Sumatra Barat yang dipersiapkan oleh mitra lokal FPP, Nagari Institute dan YMKL, agar setiap orang dapat mengetahui tentang situasi yang dihadapi oleh masyarakat di Sumatra Barat yang tanahnya telah diambil oleh Wilmar dan para pemasoknya.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Patrick Anderson, Policy Advisor, Forest Peoples Programme,

patrick@forestpeoples.org  whatsapp: +61406448411 (English and Indonesian languages)

Zulkifli, Direktur, Nagari Institute

zulkifli.ymkl@forestpeoples.org whatsapp: +6282268445710 (Bahasa Indonesia)