Resources

Wilmar International implicada en un tiroteo de la policía contra dos campesinos en una plantación de palma de aceite

Varias ONG indonesias han protestado enérgicamente ante autoridades del Gobierno de Indonesia y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) por un incidente ocurrido el 18 de diciembre de 2017 en el que la policía disparó e hirió a dos campesinos. El presunto tiroteo se produjo en una de las plantaciones de palma de aceite que Wilmar International tiene en la provincia de Kalimantan Central, en la isla indonesia de Borneo.

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

Indonesia: el gigante del aceite de palma Wilmar defrauda una vez más a comunidades locales y pone en peligro sus futuros

Wilmar, gigante del aceite de palma y miembro de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), ha llegado a un acuerdo para la venta de su concesión de palma de aceite PT Asiatic Persada sin consultar previamente a las comunidades indígenas Batin Sembilan, que ya habían iniciado un proceso de mediación en un conflicto por la tierra, y sin obtener o respetar su consentimiento libre, previo e informado. El acuerdo de venta a empresas que no son miembros de la RSPO ni están financiadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI) pone en peligro el actual proceso de mediación de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés) de la CFI iniciado a principios de 2012 con motivo de numerosos conflictos por la tierra surgidos en dicha concesión.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.