Resources

UNDRIP: Setelah 10 tahun dan di masa depan

As the world marks 10 years since the formal adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by the General Assembly, Forest Peoples Programme celebrates and supports the many gains made for indigenous peoples in legal advancements, key legal cases fought and won, increasing global respect, recognition and increasing, strong solidarity and collaborative work across the globe.

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. 

Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dalam diskusi minyak sawit

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.

Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

LAPORAN TERBARU MENGENAI IMPLEMENTASI KOMITMEN ASIA PULP DAN PAPER (APP) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Beradasarkan hasil interview 17 masyarakat terdampak di Indonesia, mengungkap masalah dalam pelaksanaan komitmen, sementara itu ratusan konflik masih belum terselesaikan

San Fransisco, CA – Sebuah study lapangan untuk menginvestigasi Kinerja Asia Pulp dan Paper, menyediakan masukan terhadap evaluasi kemajuan APP dalam memenuhi komitmen tanggungjawab social, dan membuat rekomendasi terhadap perusahaan berdasarkan bukti – bukti lapangan yang ditemukan selama penelitian, bahwa agar APP membuat langkah –langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Perundingan tentang konvensi iklim masa depan masih dalam tahap awal, sementara kepedulian akan dampak aksi-aksi iklim terhadap hak-hak masyarakat adat tetap terpinggirkan

Sesi-sesi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) baru-baru ini di Bonn, yang ditujukan untuk penyusunan rancangan dokumen negosiasi untuk Konferensi Para Pihak (COP20) di Peru, akan dilanjutkan pada bulan Oktober. Sementara itu berbagai diskusi yang terjadi menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aksi-aksi terkait perubahan iklim yang berdampak pada hak asasi manusia  khususnya mitigasi terhadap isu berbasis lahan.

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?

PETISI MASYARAKAT BATWA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UGANDA

Penulis: United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)Pada tanggal 8 Februari 2013, masyarakat Batwa dari Uganda mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda mencari pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum internasional dan menuntut ganti rugi atas marginalisasi di masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia terus-menerus yang mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka oleh pemerintah.

Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

Artikel utama dalam Lembar Berita Elektronik FPP yang lalu berfokus pada kemajuan luar biasa yang dicapai masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, dalam upaya mereka untuk mengamankan hutan dan mata pencaharian mereka dengan menuliskan aturan-aturan keberlanjutan mereka dan memulai proses untuk memberlakukannya. Proses ini telah menghasilkan penangkapan para pembakar arang, dan Dinas Kehutanan Kenya (KFS) kini telah mulai membatasi aktivitas sebagian pembakar arang, serta aktivitas perambahan yang dilakukan para petani yang menimbulkan pengrusakan hutan adat.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.