Resources

E-Boletín FPP Diciembre 2013 (PDF Version)

Queridos amigos:

¿Qué perspectivas hay de proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres en un futuro cercano?

Indonesia: La CAO de la CFI se retira de un proceso de mediación en la concesión de palma de aceite PT Asiatic Persada

La CAO (Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha anunciado oficialmente que se retira del caso de PT Asiatic Persada tras la venta de la concesión por parte de Wilmar en abril de 2013 y la decisión de la nueva dirección de continuar la mediación a través de un equipo gubernamental en su lugar. Estos hechos se han producido a pesar de que las comunidades Batin Sembilan afectadas y varias ONG firmantes de una denuncia han pedido repetidas veces a la CAO que continúe haciendo de mediador y aliente a la empresa a seguir esta vía para solucionar el conflicto.

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Lea este informe en inglés o bahasa indonesia.

La creciente demanda mundial de aceite de palma está avivando la expansión a gran escala de plantaciones de palma de aceite por todo el sudeste de Asia y por África. La preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la conversión de vastas extensiones de tierra en plantaciones de monocultivo condujo al establecimiento en 2004 de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la cual fomenta la expansión de la palma de aceite de maneras que no destruyan altos valores de conservación ni causen conflictos sociales. Numerosas agencias internacionales también han pedido reformas de los marcos nacionales para asegurar los derechos de las comunidades y establecer una gobernanza de la tierra buena y responsable.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

“A sweetness like unto death”: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua

Este impactante informe constituye el primer estudio de campo detallado de las experiencias de comunidades con el proyecto Estado Integrado de Alimentación y Energía de Merauke (MIFEE por sus siglas en inglés) del Gobierno de Indonesia, que abarca dos millones de hectáreas. El estudio muestra que MIFEE está minando la autosuficiencia de la población local y poniendo en duda la política de seguridad alimentaria del Gobierno nacional, basada en promover las empresas de agricultura a gran escala a expensas de las comunidades locales.

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

E-Boletín FPP Octubre 2013 (PDF Version)

Queridos amigos: 

El principio de que el disfrute de los derechos humanos es a la vez el medio y el objetivo del desarrollo resalta la importancia de la supervisión de los derechos humanos como medio para empoderar a sus titulares  para que los ejerzan, al tiempo que exigen a los Estados y otros agentes que rindan cuentas de sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos.  

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

E-Boletín FPP Julio 2013 (PDF Version)

Queridos amigos:

El reconocimiento, el respeto y el beneficio mutuos son algunos de los atributos deseables en toda relación humana. Los pueblos indígenas y otros pueblos de los bosques también esperan estas cualidades en sus relaciones con otros, ya sean gobiernos, empresas privadas, ONG u otras organizaciones y comunidades de pueblos indígenas.  Este número del boletín electrónico de noticias del Forest Peoples Programme informa del estado de varias relaciones entre pueblos de los bosques y diferentes instituciones, mientras estas son forjadas, puestas a prueba o rotas, en el curso de las afirmaciones de la defensa de los derechos humanos básicos, la justicia social y la solidaridad.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Indonesia: el gigante del aceite de palma Wilmar defrauda una vez más a comunidades locales y pone en peligro sus futuros

Wilmar, gigante del aceite de palma y miembro de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), ha llegado a un acuerdo para la venta de su concesión de palma de aceite PT Asiatic Persada sin consultar previamente a las comunidades indígenas Batin Sembilan, que ya habían iniciado un proceso de mediación en un conflicto por la tierra, y sin obtener o respetar su consentimiento libre, previo e informado. El acuerdo de venta a empresas que no son miembros de la RSPO ni están financiadas por la Corporación Financiera Internacional (CFI) pone en peligro el actual proceso de mediación de la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés) de la CFI iniciado a principios de 2012 con motivo de numerosos conflictos por la tierra surgidos en dicha concesión.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

La política del Banco Mundial para el aceite de palma

En 2011 el Grupo del Banco Mundial (GBM) adoptó un marco y una estrategia de inversión en el sector del aceite de palma. El nuevo planteamiento fue adoptado siguiendo las instrucciones del anterior presidente del Banco Mundial Robert Zoellick, después de que una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (órgano semi-independiente de la Corporación Financiera Internacional [CFI]) mostrase que el personal de la CFI estaba financiando al gigante del aceite de palma Wilmar sin la diligencia debida y en contra de las normas de desempeño de la CFI. Wilmar es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo, suministrando al menos el 45% del aceite de palma que se comercializa mundialmente. La auditoría, realizada en respuesta a una serie de quejas detalladas del Forest Peoples Programme o FPP (Programa para los Pueblos de los Bosques) y sus socios, confirmó muchas de nuestras sospechas de que Wilmar estaba ampliando sus operaciones en Indonesia violando los requisitos legales, las normas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas y procedimientos de la CFI. Casi inmediatamente después de que comenzase la auditoría, la CFI se deshizo de sus numerosas inversiones de aceite de palma en el sudeste de Asia.<--break->

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.