Resources

Urge tomar medidas para detener la apropiación de tierras de pueblos indígenas de Indonesia para dedicarlas a megaproyectos

Urge tomar medidas para detener la apropiación de tierras de pueblos indígenas de provincias boscosas como Kalimatan y Papúa en Indonesia para dedicarlas a megaproyectos. La destrucción de bosques y ríos está socavando los medios de vida indígenas locales, y destruyendo tierras ancestrales. Entre 40 y 70 millones de personas que viven en zonas rurales de Indonesia dependen del acceso a tierras y recursos, por ejemplo el agua para beber y para el saneamiento, protegidos por leyes consuetudinarias.

Defensores de los derechos humanos e indígenas que visitan la UE exigen protecciones para los derechos más sólidas en las empresas de productos agrícolas y en las políticas para el comercio y la inversión libre de deforestación

A delegation of 14 indigenous leaders and human rights defenders from Africa, Asia, and South America have written a statement to the EU, after a 3-day forum on local solutions for closing the gap between policy and practice in the global agro-commodity trade.

Wilmar International implicada en un tiroteo de la policía contra dos campesinos en una plantación de palma de aceite

Varias ONG indonesias han protestado enérgicamente ante autoridades del Gobierno de Indonesia y la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) por un incidente ocurrido el 18 de diciembre de 2017 en el que la policía disparó e hirió a dos campesinos. El presunto tiroteo se produjo en una de las plantaciones de palma de aceite que Wilmar International tiene en la provincia de Kalimantan Central, en la isla indonesia de Borneo.

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

De cara al futuro: taller internacional sobre los impulsores de la deforestación y los derechos de los pueblos de los bosques, Indonesia

Un taller internacional organizado por el Forest Peoples Programme y Pusaka reunirá a pueblos de los bosques, Gobiernos, ONG, organismos internacionales e científicos forestales de África, el sudeste de Asia y Latinoamérica del 9 al 14 de marzo de 2014 en Palangkaraya, Kalimantan Central, Indonesia.

La finalidad del taller es compartir lecciones y generar recomendaciones sobre medidas eficaces para contener la deforestación, promover los derechos humanos y asegurar los medios de vida locales.

Memandang keMuka: Lokakarya internasional tentang Penyebab Deforestasi dan Hal-Hak Masyarakat Hutan, Indonesia

Sebuah lokakarya internasional yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme dan Pusaka akan mempertemukan masyarakat hutan, pemerintah, NGO, lembaga internasional dan ilmuwan kehutanan dari Afrika, Asia Tenggara dan Amerika Latin pada tanggal 9-14 Maret 2014 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk berbagi pelajaran dan menghasilkan rekomendasi tentang langkah-langkah efektif untuk membendung deforestasi, mempromosikan hak asasi manusia dan mengamankan mata pencaharian setempat.

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Lea este informe en inglés o bahasa indonesia.

La creciente demanda mundial de aceite de palma está avivando la expansión a gran escala de plantaciones de palma de aceite por todo el sudeste de Asia y por África. La preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la conversión de vastas extensiones de tierra en plantaciones de monocultivo condujo al establecimiento en 2004 de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), la cual fomenta la expansión de la palma de aceite de maneras que no destruyan altos valores de conservación ni causen conflictos sociales. Numerosas agencias internacionales también han pedido reformas de los marcos nacionales para asegurar los derechos de las comunidades y establecer una gobernanza de la tierra buena y responsable.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

“A sweetness like unto death”: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua

Este impactante informe constituye el primer estudio de campo detallado de las experiencias de comunidades con el proyecto Estado Integrado de Alimentación y Energía de Merauke (MIFEE por sus siglas en inglés) del Gobierno de Indonesia, que abarca dos millones de hectáreas. El estudio muestra que MIFEE está minando la autosuficiencia de la población local y poniendo en duda la política de seguridad alimentaria del Gobierno nacional, basada en promover las empresas de agricultura a gran escala a expensas de las comunidades locales.

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.