Resources

Perempuan Sengwer dari hutan Embobut meminta bantuan

Sudah lebih dari 22 kali sekarang komunitas kami telah diusir secara paksa dari tanah leluhur kami di hutan Embobut, Bukit Cherangany, oleh Dinas Kehutanan Kenya (KFS), sebuah instansi pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan hutan di negara ini.

Perempuan Adat di Amerika melawan diskriminasi

Organisasi hak-hak asasi manusia dan hak adat dari seluruh Amerika tengah bekerja sama untuk mengembangkan sebuah metodologi khusus untuk menyelidiki, mendokumentasikan dan memperjuangkan kasus-kasus perempuan adat melalui sistem peradilan. Organisasi-organisasi yang terlibat mencakup ONIC, Organisasi Adat Nasional Kolombia; COAJ, Dewan Organisasi Adat Jujuy (Argentina); SER, Layanan Masyarakat Mixe (Meksiko); QNW, Perempuan Adat Quebec (Kanada); dan AJDH, Pengacara untuk Keadilan dan Hak Asasi Manusia (Meksiko). Kerja ini tengah dilakukan dalam kerangka sebuah proyek yang disebut Diskriminasi berbasis etnis dan gender di Amerika: kasus perempuan adat.

Perempuan Adat menyerukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat

"Untuk menangani situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari tindakan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat "

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh AIPP, FPP dan NIWF

Deklarasi Lima tentang Konferensi Dunia Perempuan Adat, 30 Oktober 2013

¡Perempuan Adat Menuju Inklusi dan Visibilitas!

Kami, perempuan adat dari tujuh wilayah sosial budaya dunia, bertemu di Konferensi Dunia Perempuan Adat, 'Kemajuan dan Tantangan-Tantangan Mengenai Masa Depan yang Kami Inginkan' di Lima, Peru, dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2013. Pertemuan kami meliputi para orang tua dan pemuda, dari daerah pedesaan dan perkotaan, pemegang pengetahuan dan dukun (penyembuh), aktivis dan seniman.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada situasi perempuan adat yang rentan di Republik Demokratik Kongo

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan empat tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-langkah legislatif, judikatif dan administratif serta langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi perwakilan pemerintah Kongo.

Kekerasan Terhadap Perempuan Adat, Baik Tua dan Muda: Sebuah fenomena yang kompleks

Paparan teknis (briefing note) ini, diterbitkan oleh Pakta Masyarakat Adat Asia [Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)] dan Forest Peoples Programme dimaksudkan untuk membangun diskusi dan pemikiran tentang kompleksitas tantangan-tantangan kekerasan terhadap perempuan adat tua dan muda.  Kerja-kerja yang tengah dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan adat di Asia dan di seluruh dunia telah semakin menarik perhatian pada kebutuhan akan adanya analisis spesifik dan pemahaman tentang sifat dan bentuk kekerasan tersebut. Catatan ini juga bermaksud untuk menjelaskan kebutuhan untuk menghormati hak-hak secara totalitas, untuk menghormati sekaligus melindungi hak-hak individu dan kolektif perempuan adat.

Masyarakat adat Batwa memperoleh ketrampilan lebih banyak tentang gender

Sebuah lokakarya gender yang diselenggarakan di Kisoro, di kawasan barat daya Uganda, pada tanggal 19-21 November 2012 dan ditujukan untuk mengenalkan aspek-aspek umum gender kepada masyarakat adat,  telah berakhir dengan sukses.

Lokakarya tersebut difasilitasi oleh United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU) dan Forest Peoples Programme dan dihadiri oleh lima puluh laki-laki dan perempuan Batwa dari distrik Kanungu, Mbarara, Kabale dan Kisoro. Kaum muda berusia 14 - 20 juga ikut menghadiri lokakarya tersebut. 

Laporan dan masukan terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan mendalam terkait  pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Arun III dan tantangan-tantangannya, serta proyek lain yang serupa, mempertanyakan komitmen pemerintah Nepal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat (LAHURNIP, NGO-FONIN dan FPP). 

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).

Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pakta Masyarakat Adat Asia) mengadopsi kebijakan gender yang kuat untuk penanganan isu-isu adat

Dalam Sidang Umum anggota Ke-4, Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP) atau Pakta Masyarakat Adat Asia telah mengadopsi sebuah kebijakan yang kuat untuk mendukung dan mendorong penanganan isu-isu terkait gender dalam seluruh program kerjanya. Kebijakan tersebut juga akan menangani proses-proses internal terkait gender dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul. Kebijakan tersebut juga akan berdampingan dengan rencana strategis yang baru diadopsi mengenai hak-hak perempuan dan akan membentuk sebuah komitmen yang koheren dan kuat untuk memajukan kepentingan dan hak perempuan adat.