Resources

Audited Financial Accounts 2012

The full programme of activities are audited annually by:

The MGROUP (incorporating Petersons)Chartered Certified Accountants and Statutory AuditorsHarvestway House28 High StreetWitneyOxfordshireOX28 6RA

Independent verification of the Guyana-Norway MoU on Low Carbon Development finds failures to meet commitments on indigenous peoples' rights and insufficient processes for consultation and FPIC

Between 1 October 2010 - 30 June 2012 the Rainforest Alliance carried out a second verification audit of progress related to indicators for the Guyana-Norway REDD+ Agreement. Their final report, which includes extracts from the Wapichan's territorial management plan on FPIC, can be viewed here

Indigenous organisations oppose Camisea expansion as Peru postpones decision to create new concession

On 2 November four Peruvian indigenous organisations issued a statement opposing recently-approved plans to expand operations in the Camisea gas fields[1] in the south-east of the country which would threaten the ‘physical and cultural survival’ of indigenous peoples in ‘voluntary isolation’ and initial contact. This expansion is scheduled to take place within the Kugapakori-Nahua-Nanti Reserve for isolated peoples which is supposed to be off-limits to extractive industries. However, earlier this year an Environmental Impact Assessment (EIA) for the first phase of expansion was approved by Peru’s Ministry of Energy and Mines, despite being challenged by the government’s indigenous affairs department , INDEPA, and questioned by indigenous organisations.

Organisasi-organisasi adat menentang ekspansi Camisea sementara Peru menangguhkan keputusan untuk menetapkan konsesi baru

Tanggal 2 November 2012 empat organisasi adat Peru mengeluarkan sebuah pernyataan yang menentang rencana-rencana yang baru-baru ini disetujui tentang ekspansi operasi di lapangan-lapangan gas bumi Camisea[1] di bagian tenggara negara tersebut. Ekspansi ini dapat mengancam ‘kelangsungan hidup fisik dan budaya’ masyarakat adat yang berada dalam ‘isolasi sukarela’ (voluntary isolation) dan dalam kontak awal (initial contact).[2] Ekspansi ini direncanakan akan dilakukan dalam Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti yang diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat terisolasi yang dianggap terlarang untuk industri ekstraktif. Namun, sebelumnya di tahun ini sebuah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk fase pertama ekspansi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Mineral Peru, meskipun ditentang departemen urusan adat pemerintah, INDEPA, dan dipertanyakan oleh organisasi-organisasi adat.

Making the Bali Declaration effective: The Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia

On 9 – 11 October 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, with the support of Cambodian NGO Community Legal Education Center (CLEC) co-organised a workshop, ‘Making the Bali Declaration Effective: The Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness’, as a follow-up event to the Bali Workshop on Human Rights and Agribusiness of 2011. Hosted by the Indonesian National Human Rights Commission (Komnas HAM), the workshop was attended by National Human Rights Commissioners from Thailand, Malaysia, the Philippines, Myanmar, South Korea and Timor-Leste, the Indonesian representative to the ASEAN[1] Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), concerned Southeast Asian NGOs and the UN Special Rapporteurs on the Right to Food and on the Rights of Indigenous Peoples.

Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja Community Legal Education Center (CLEC), bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis  tahun 2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi antar pemerintah ASEAN[1] (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

GUEST ARTICLE from Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Guatemala: Land conflicts and the struggle for rights in Guatemala

In common with many other countries in Latin America, Guatemala suffers from a highly unequal “bimodal” distribution of land. More than half of the land in the country is covered by private land estates owned by either families and individuals or by mining, logging, agribusiness and plantation companies. In contrast, smallholdings amount to one fifth of the land area and are occupied by peasants and small farmers who make up 80% of the population. Indigenous peoples are the customary owners of land throughout the country, but in many cases do not have legal demarcation nor titles to their ancestral territories. Despite promises to recognise indigenous peoples’ and peasant farmers’ land rights, made in the 1996 Peace Accords and in stagnant proposals for agrarian reforms, little has been done to secure the land rights of indigenous peoples and local communities.[i]

ARTIKEL TAMU dari Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Guatemala: Sengketa tanah dan perjuangan mendapatkan hak di Guatemala

Sama halnya dengan banyak negara lainnya di Amerika Latin, Guatemala mengalami masalah akibat distribusi tanah ganda yang amat tidak adil. Lebih dari setengah tanah di negara ini dimiliki oleh perkebunan swasta yang dimiliki keluarga atau perorangan atau dimiliki perusahaan penambangan, pemilik konsesi hutan/perusahaan kayu, agribisnis atau perkebunan. Sebaliknya, tanah petani kecil hanya seluas seperlima dari luas tanah tersebut dan ditempati oleh petani penggarap dan petani kecil yang membentuk 80% populasi negara tersebut. Masyarakat-masyarakat adat merupakan pemilik adat dari seluruh tanah negara ini, namun dalam banyak kasus mereka tidak memiliki batas-batas tanah legal maupun hak milik atas wilayah-wilayah leluhur mereka. Meskipun ada janji-janji untuk mengakui hak-hak atas tanah masyarakat adat dan petani, yang dituangkan dalam Peace Accords (Kesepakatan Damai) tahun 1996 dan dalam proposal-proposal reformasi tanah yang tidak ada kelanjutannya, nyaris tidak ada tindakan untuk mengamankan hak-hak atas tanah masyarakat adat dan komunitas lokal.[i]

Parties to the Biodiversity Convention not ready to accept ‘indigenous peoples’

A disappointing outcome for indigenous peoples at the 11th meeting of the Conference of the Parties (COP11) to the Convention on Biological Diversity (CBD) in Hyderabad, India, 8-19 October 2012: Parties failed to adopt a decision to update the CBD’s terminology ‘indigenous and local communities’ to ‘indigenous peoples and local communities’, due to the resistance of a few Parties.

Para Pihak dari Konvesi Keanekaragaman Hayati belum siap menerima ‘masyarakat adat’

Sebuah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat adat pada pertemuan ke-11 Conference of the Parties (COP11) to the Convention on Biological Diversity (CBD) di Hyderabad, India, 8-19 Oktober 2012: Para Pihak gagal mengadopsi keputusan untuk memperbarui terminologi “komunitas adat dan komunitas lokal” yang digunakan CBD menjadi “masyarakat adat dan komunitas lokal”, akibat tentangan beberapa pihak.

Batwa indigenous people gain more skills in gender

A gender workshop organised in Kisoro, south-western Uganda, from the 19-21 November 2012 that aimed to initiate indigenous people in general aspects of gender, has ended successfully.

The workshop was facilitated by the United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU) and Forest Peoples Programme and hosted fifty Batwa men and women from the districts of Kanungu, Mbarara, Kabale and Kisoro. Youngsters aged 14 - 20 also attended the workshop.

Masyarakat adat Batwa memperoleh ketrampilan lebih banyak tentang gender

Sebuah lokakarya gender yang diselenggarakan di Kisoro, di kawasan barat daya Uganda, pada tanggal 19-21 November 2012 dan ditujukan untuk mengenalkan aspek-aspek umum gender kepada masyarakat adat,  telah berakhir dengan sukses.

Lokakarya tersebut difasilitasi oleh United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU) dan Forest Peoples Programme dan dihadiri oleh lima puluh laki-laki dan perempuan Batwa dari distrik Kanungu, Mbarara, Kabale dan Kisoro. Kaum muda berusia 14 - 20 juga ikut menghadiri lokakarya tersebut. 

Indigenous Peoples call on the African Development Bank to develop a specific policy to protect their rights

In 2010 the African Development Bank (AfDB) committed to develop new ‘safeguard standards’. These are policies which are intended to provide the Bank and its borrowers with a framework to assess and mitigate social and environmental risk. In so doing, the Bank is following the lead of other regional multilateral development banks (Asian, European, Inter-American) and the World Bank and International Finance Corporation. 

Masyarakat adat meminta Bank Pembangunan Afrika untuk mengembangkan kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka

Tahun 2010 Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/AfDB) berkomitmen untuk mengembangkan “standard-standar pengaman” yang baru. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menyediakan sebuah kerangka bagi pihak Bank dan para peminjamnya untuk mengkaji dan mengurangi risiko sosial dan lingkungan. Dengan melakukan ini, pihak Bank Pembangunan Afrika mengikuti langkah bank-bank pembangunan multilateral regional lainnya (Asia, Eropa, Inter-Amerika) dan Bank Dunia serta Korporasi Pendanaan Internasional (International Finance Corporation).