Resources

Thai Government reminded again of human rights obligations

The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD) has again reminded the Royal Thai Government of its human rights obligations towards the Karen people in Kaeng Krachan National Park, and more widely to support and promote the retention and celebration of Karen culture as per the Royal Thai Government resolu

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination adopts NGO submissions on human rights in Papua

Following the submission of inputs on the human rights situation in Indonesia and Papua by indigenous peoples' organisations for the UN Universal Periodic Review in September 2016, the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) has considered, under its early warning and urgent action procedure, allegations of excessive use of force, arrests, killings and torture of persons belonging to the Papuan indigenous people in West Papua, Indonesia

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UNCERD) expresses serious concerns about the situation of the Karen people evicted from Kaeng Krachan

In an unusually strongly worded formal communication to the Royal Thai Government, the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination has expressed its serious concerns regarding the eviction of Karen communities from the area of Kaeng Krachan National Park, and the subsequent nomination of the park as part of a World Heritage Site.

Indigenous peoples’ organisations submit inputs on Indonesia for the UN Universal Periodic Review

The national indigenous peoples’ alliance in Indonesia, the Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) and the Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) have submitted a critical update to the UN Human Council’s Universal Periodic Review as the HRC prepares to review the human rights situation in Indonesia. Important threats to the security of indigenous peoples in the country are highlighted, as are recent legal changes in the country.

Karen Indigenous People - Request for Consideration of the Situation

An Urgent Action / Early Warning submission has been submitted to UNCERD (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination) from the Karen Network on Culture and Environment, the Indigenous Peoples Education and Environment Foundation, the Asia Indigenous Peoples Pact and Forest Peoples Programme, regarding the violation of the land righ

Indonesia: Renewed appeal to UN-CERD for suspension of MIFEE project in Papua pending remedy and respect for the rights of the indigenous Malind people

On 25 July 2013, 26 Indonesian and international organisations and the Forest Peoples Programme, submitted a report to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UN-CERD) requesting its consideration of the situation of the Malind and other indigenous peoples of Merauke in the Indonesian province of Papua under the Committee’s urgent action and early warning procedures (EW/UA procedures).

Indonesia: Permohonan baru kepada UN-CERD untuk penangguhan proyek MIFEE di Papua menunggu penyelesaian ganti rugi dan terwujudnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind

Pada tanggal 25 Juli 2013, dua puluh enam (26) organisasi di Indonesia dan internasional serta Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di Merauke, provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini milik Komite (EW/UA procedures-Early Warning/Urgent Action). Laporan ini menyoroti kerugian-kerugian besar yang menimpa masyarakat asli Papua yang ditimbulkan oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (proyek MIFEE) yang merupakan mega-proyek agro-industri yang diinisiasi negara yang saat ini mencakup sekitar 2,5 juta hektar tanah adat di Merauke. Kerugian-kerugian ini meliputi: pelanggaran hak masyarakat Malind atas pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), pemiskinan karena janji-janji manfaat ekonomi yang tak terpenuhi, perampasan tanah adat semena-mena tanpa kompensasi yang layak, dan pengabaian atau kooptasi perwakilan dan lembaga adat. Penyampaian surat yang pertama kepada UN-CERD dua tahun lalu telah menyebabkan Komite mengadopsi sebuah langkah komunikasi di bawah prosedur EW/UA dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 September 2011.  

FPP E-Newsletter October 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

The principle that the enjoyment of human rights is both the means and the goal of development, highlights the importance of human rights monitoring as a means for empowering rights-holders to exercise their rights, whilst holding States and other actors accountable for their human rights obligations.   

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Press Release - Starvation and poverty in Indonesia: civil society organisations appeal for suspension of MIFEE project in Papua pending redress for local communities

The Indonesian government has issued an industrial timber plantation licence for use on the Zanegi community’s customary lands to timber company PT Selaras Inti Semesta, a subsidiary of the Medco Group, whose concession extends over 169,400 ha, and which is one of over 80 companies operating as part of the government-sponsored Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) agro-industrial mega-project.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the UN CERD's Urgent Action and Early Warning Procedures. 25 July 2013

The subject of this request is the extreme harm caused to indigenous Papuans by the Merauke Integrated Food and Energy Estate project (the MIFEE project), a State-initiated, agro-industrial mega-project implemented by a variety of corporate entities that, to-date, encompasses around 2.5 million hectares of traditional indigenous lands in Merauke. The affected indigenous peoples have already lost a considerable area of their lands due to acquisition by these companies and conversion to plantations of one kind or another. The irreparable harm they have already experienced continues to expand and intensify as more companies commence operations. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.