Resources

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.

A Política do Banco Mundial sobre o Óleo de Palma

Em 2011, o Grupo Banco Mundial (WBG na sigla em inglês) adotou um Quadro e Estratégia para investimentos no setor de óleo de palma. A nova abordagem foi adotada sob instruções do ex-presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, depois de uma condenatória auditoria realizada pelo Compliance Advisory Ombudsman - CAO - (Ouvidor para a Verificação do Cumprimento das Regras) da International Finance Corporation - IFC- (Corporação Financeira Internacional) ter revelado que o pessoal da IFC estava financiando o gigante do óleo de palma, Wilmar[1], sem a devida diligência, e contrário às Normas de Desempenho da IFC. Wilmar é o maior comerciante de óleo de palma do mundo, abastecendo nada menos que 45% do óleo de palma comercializado mundialmente. A auditoria, realizada em resposta a uma série de reclamações detalhadas do Forest Peoples Programme e dos seus parceiros, confirmou muitas das nossas preocupações de que Wilmar estava expandindo suas operações na Indonésia, em violação às exigências legais, normas da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO na sigla em inglês) e as normas e procedimentos da IFC. Quase imediatamente depois do início da auditoria, a IFC desfez-se dos seus outros inúmeros investimentos em óleo de palma no sudeste da Ásia.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

As salvaguardas e o Setor Privado: Lições extraídas das normas voluntárias e mesas redondas de commodities

A indignação pública com relação as depredações realizadas por empresas malreguladas levou a um maior reconhecimento das responsabilidades que as empresas têm em respeitar os direitos humanos, assim como a necessidade de regulações mais estritas para melhorar as formas de produção e garantir a proteção e o respeito pelos ambientes e os direitos dos povos indígenas. Atualmente, existe uma maior conscientização de que é urgentemente necessário fortalecer a administração ambiental e a governança relacionada às terras, reformas relativas à posse da terra e uma melhor aplicação de leis justas e revisadas. Estas reformas estão demorando em serem implementadas. Consequentemente, os consumidores e compradores estão pressionando para que haja mudança mais rápidas. Isso deu lugar ao surgimento de normalizações por parte do setor privado para a regulação da produção e processamento de commodities, com a finalidade de respeitar os direitos, assegurar meios de vida favoráveis e sustentáveis, e desviar a pressão das áreas vitais para a subsistência local e com elevado valor de conservação. As normas, que reconhecem a importância da proteção dos direitos consuetudinários relacionados à terra e a outros recursos naturais, e o direito ao consentimento prévio, livre e informado, agora foram desenvolvidas para inter alia a silvicultura, propriedades madeireiras, óleo de palma, soja, açúcar, aquicultura, biocombustíveis e sequestro de carbono.

Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja Community Legal Education Center (CLEC), bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis  tahun 2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi antar pemerintah ASEAN[1] (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.