Resources

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

SIARAN PERS: Preseden penanganan masalah tanah dalam ereal ekspansi sawit di Kalimantan. 21 Maret 2011

Pontianak - Satu perkebunan kelapa sawit baru sedang dikembangkan di Indonesia Kalimantan Barat telah menyerahkan lahan masyarakat yang perusahaan dapatkan dari pemerintah. PT Agro Wiratama, salah satu anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan anak perusahaan kelompok Musim Mas, setuju untuk melepaskan lebih kurang lebih 1.000 ha dari 9.000 ha lahan dalam izin lokasi kembali ke masyarakat, setelah berbagai desakan oleh wakil masyarakat dan LSM.