Resources

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon

Pada bulan April 2014, dengan firasat tragis tentang apa yang mungkin akan terjadi, para pemimpin komunitas Saweto, sebuah desa Ashaninka di Peruvian Amazon, meminta agar pemerintah Peru mengambil langkah-langkah mendesak untuk 'mencegah setiap upaya untuk membunuh diri kami'. Ancaman tersebut datang dari para penebang yang melakukan 'pembalasan' atas upaya yang sejak lama dilakukan masyarakat untuk mendokumentasikan dan melaporkan pembalakan liar di wilayah mereka.

Proyek Konservasi yang Merugikan Masyarakat: Ancaman terhadap hak-hak masyarakat terus meningkat di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Boumba Bek – Nki di Kamerun Tenggara

Kawasan lintas negara TRIDOM telah ditargetkan untuk konservasi dalam 20 tahun terakhir. Yang membentuk sudut-sudut kawasan ini adalah Taman Nasional Minkebe di Gabon, Taman Odzaladi Republik Kongo, Cagar Alam Djadan Taman Boumba Bek-Nki. Daerah ini juga menjadi tempat tinggal bagi banyak masyarakat pedesaan, termasuk ribuan komunitas adat Baka yang mata pencaharian dan budayanya sejak lama bergantung pada berburu di hutan dan mengumpulkan hasil hutan di seluruh wilayah tersebut.

Prospek bagi masyarakat hutan Indonesia dengan kedatangan Presiden baru

Indonesia menjalani sebuah proses demokratis bersejarah tahun ini. Presiden baru, Joko Widodo yang dikenal umum sebagai 'Jokowi', tidak berasal dari kalangan politik atau militer, namun hanya pembuat furnitur sederhana sebelum terpilih sebagai Walikota Surakarta dan Gubernur ibukota, Jakarta.

COP12 CBD: Dukungan bagi Praktik Adat dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati Masyarakat Adat

Konferensi Para Pihak  ke-12 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP12 CBD )di adakan di Pyeongchang,Korea Selatan, dari tanggal 6-18 Oktober 2014. Masyarakat adat dari seluruh dunia berkumpul dalam pertemuan tersebut untuk berbagi perspektif dan masukan mengenai beberapa isu terkait keanekaragaman hayati yang menjadi hal penting dan/atau keprihatinan bagi masyarakat dan wilayah mereka, seperti keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, spesies invasif, gender dan keanekaragaman hayati, dan pengetahuan adat.

Artikel Tamu: Mengamankan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC) Masyarakat Adat di Hutan

Forest Stewardship Council (FSC) baru saja menyepakati pembentukan Komite Tetap Masyarakat Adat (PIPC) dalam struktur tata kelola lembaga tersebut. Komunitas Sami adalah kelompok penggembala rusa tradisional. Di bawah, Anders Blom – dari Protect Sapmi Foundation, sebuah organisasi  masyarakat adat yang bekerja bersama komunitas Sami–menguraikan visinya tentang bagaimana FSC kini harus membantu untuk mewujudkan hak-hak masyarakat adat.

Mendukung komunitas-komunitas masyarakat adat untuk mempengaruhi kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa

Pada tahun 2012 Guyana memulai negosiasi dengan Uni Eropa dengan tujuan untuk memasuki Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) yang akan berupaya memastikan bahwa Guyana mengekspor hanya kayu legal ke pasar Uni Eropa. VPA adalah langkah yang diwajibkan dalam Rencana Aksi Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) yang diadopsi oleh Uni Eropa pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengurangi pembalakan liar dengan menguatkan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan tata kelola dan mempromosikan perdagangan kayu yang dihasilkan secara legal.

Perwakilan masyarakat adat Mengembangkan Kerangka Pemantauan Hak Asasi Manusia

FPP adalah salah satu dari empat Mitra Pelaksana (selain AIPP, IWGIA dan Tebtebba) dalam proyek Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang didanai Komisi Eropa untuk mengembangkan sebuah kerangka pemantauan hak asasi manusia dan alat-alat bagi Masyarakat Adat untuk digunakan dalam aktivitas pemantauan berbasis masyarakat mereka. Proyek ini juga akan mendorong dimasukkannya hak dan aspirasi masyarakat adat dalam agenda pembangunan pasca-2015, termasuk tujuan, target dan indicator terkait dari pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Resolusi Kota Hijau sudah keluar!

FPP menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk Mengevaluasi Proyek Investasi: Pertimbangan Hukum dan Tata Kelola yang Baik, di bulan September 2014 di Kumba, Kamerun Barat. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi informasi tentang hukum internasional saat ini dan standar industri terkini untuk perusahaan industri yang mencari lahan untuk pengembangan agribisnis.

“Resolusi nyata atau hanya harapan palsu?” Komunitas Sengwer mengusulkan langkah ke depan, karena Bank Dunia mengakui mereka melakukan kesalahan

Komunitas Sengwer dari Hutan Embobut di Cherangany Hills, Kenya – sejak Januari 2014 – telah digusur secara paksa dari tanah mereka oleh penjaga bersenjata dari Dinas Kehutanan Kenya (Kenya Forest Service/KFS), yang telah membakar habis rumah mereka. Peristiwa itu terjadi meskipun ada perintah dari Pengadilan Tinggi yang melarang hal ini. Mungkin lebih dari 70% komunitas Sengwer telah kembali ke tanah mereka sejak peristiwa tersebut, yang membuat mereka tinggal di tempat-tempat penampungan sementara yang tidak memadai, dan diserang dan ditangkap oleh penjaga KFS.

Pemetaan 3D mulai memberikan hasil

Proyek dipimpin oleh komunitas adat Bambuti-Batwa ini, diikuti oleh sebuah penilaian Whakatane yang dilakukan bersama dengan otoritas konservasi di Taman Nasional Kahuzi Biega di Republik Demokratik Kongo.

Kesaksian masyarakat menunjukkan cara untuk melindungi hak dan hutan

Mengatasi deforestasi dan tindakan mitigasi iklim lainnya akan menjadi salah satu butir penting dalam agenda Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mendatang pada bulan Desember di Lima, Peru (COP20). Hal ini telah dibuktikan di masa lalu dengan negosiasi yang intens tentang REDD+ dan yang lebih baru dengan peluncuran Deklarasi NewYork tentang Hutan, yang ditandatangani oleh pemerintah, perusahaan dan NGO dalam acara KTT Iklim PBB yang diselenggarakan di New York di bulan September.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2014 (PDF)

 PESAN DIREKTUR UNTUK LEMBAR BERITA JULI 2014 Deforestasi global terus berlanjut pada tingkat yang menciptakan ketidakberlanjutan, maka, apa tindakan yang tengah dilakukan oleh para pengambil keputusan hari ini? Lembar berita edisi ini membahas beberapa pendekatan yang dilakukan Uni Eropa, Bank Dunia, UNFCCC, dan negara-negara Guyana dan Uganda. Apakah ini semua berperan untuk menghasilkan sebuah solusi yang kredibel, atau itu hanya tipuan?

Komisi Eropa menyelenggarakan konferensi tentang tantangan-tantangan dan solusi-solusi deforestasi

Pada tanggal 26-27 Mei 2014 Direktorat Lingkungan Hidup, Direktorat Pembangunan dan Direktorat Iklim Komisi Eropa bersama-sama menyelenggarakan pertemuan internasional tingkat tinggi tentang solusi untuk deforestasi dan degradasi hutan global dan implikasinya terhadap perubahan iklim, pembangunan dan musnahnya keanekaragaman hayati. Pertemuan ini dihadiri oleh para pengambil kebijakan Komisi Eropa dari Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Perdagangan dan Direktorat Jenderal Pembangunan serta Direktorat-Direkotrat Jenderal lainnya serta menghadirkan pidato kunci dari Komisaris Uni Eropa, NGO (LSM), badan pembangunan dan lingkungan hidup nasional, donor, perusahaan dan akademisi dilanjutkan dengan diskusi panel. Beberapa NGO dari negara-negara selatan turut hadir saat itu, termasuk SDI dari Liberia dan FODER dari Kamerun, meskipun partisipasi masyarakat sekitar hutan dan organisasi-organisasi lainnya dibatasi.

Bank Dunia akan melemahkan standar hak-hak masyarakat adat regional dan global

Bank Dunia telah meninjau kembali perangkat kebijakan pengamannya sejak akhir tahun 2010 (lihat lembar berita FPP terdahulu dari bulan April 2014, Oktober 2013, April 2013, Oktober 2012 dan Oktober 2011). Bank Dunia telah menghabiskan 4 tahun terakhir ini dengan 'sikap mendengarkan' karena ribuan tanggapan datang dari konstituennya di seluruh dunia dengan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali umpan balik konkret yang diberikan oleh Bank Dunia. Banyak yang dipertaruhkan dengan proses penininjauan ini, karena Bank Dunia berusaha mengintegrasikan perlindungan-perlindungan tingkat proyek penting untuk tujuan-tujuan sosial dan lingkungan ke dalam proses reformasi yang lebih luas di kalangan internal Bank Dunia yang diawasi oleh Presiden Kim.

Perundingan tentang konvensi iklim masa depan masih dalam tahap awal, sementara kepedulian akan dampak aksi-aksi iklim terhadap hak-hak masyarakat adat tetap terpinggirkan

Sesi-sesi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) baru-baru ini di Bonn, yang ditujukan untuk penyusunan rancangan dokumen negosiasi untuk Konferensi Para Pihak (COP20) di Peru, akan dilanjutkan pada bulan Oktober. Sementara itu berbagai diskusi yang terjadi menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aksi-aksi terkait perubahan iklim yang berdampak pada hak asasi manusia  khususnya mitigasi terhadap isu berbasis lahan.

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?

PETISI MASYARAKAT BATWA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UGANDA

Penulis: United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)Pada tanggal 8 Februari 2013, masyarakat Batwa dari Uganda mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda mencari pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum internasional dan menuntut ganti rugi atas marginalisasi di masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia terus-menerus yang mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka oleh pemerintah.