Resources

Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dalam diskusi minyak sawit

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.

Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

Rencana dan prioritas FPP untuk CBD COP13 di Cancun, Meksiko

Pertemuan ketiga belas dari Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP13) akan diadakan di Cancun, Meksiko, dari tanggal 4 sampai 17 Desember 2016. Bagi masyarakat adat dan komunitas lokal pertemuan ini akan menjadi sebuah platform untuk menyoroti kontribusi mereka terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dan merayakan kepentingan dan semangat pengetahuan tradisional dan keanekaragaman budaya.

Kunjungan tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat dan tokoh LSM ke Uni Eropa menyoroti dampak rantai pasok minyak sawit terhadap masyarakat serta tanah dan hutan mereka

Dalam sebuah gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, delegasi tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat dari Indonesia, Liberia, Peru dan Kolombia melakukan kunjungan ke Eropa pada akhir bulan April. Kunjungan ini dilakukan untuk menyoroti dampak terhadap hak-hak asasi manusia dan dampak-dampak sosial dari produksi minyak sawit dan untuk mengusulkan sejumlah solusi dan pilihan kebijakan yang dapat dilakukan.1 

Kunjungan ke Uni Eropa: Menyuarakan Ketidakadilan dan Membongkar Perusakan Lingkungan

Kami melakukan perjalanan ke tiga negara Eropa, yaitu Belgia, Belanda dan Inggris, beberapa saat setelah Presiden Indonesia, Joko Widodo, berkunjung ke Eropa (17 - 22 April 2016). Salah satu isu hangat dari kunjungan Presiden Joko Widodo adalah perang terhadap kampanye hitam ekspor sawit Indonesia di Eropa. Sebelumnya (14 April 2016), Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengeluarkan regulasi tentang moratorium lahan kelapa sawit dan lahan tambang, yang menjadi bagian dari perhatian kawan-kawan aktivis dan beberapa anggota komisi Uni Eropa.

Perluasan perkebunan monokultur mengancam pimpinan adat di Peru

Pemerintah Peru mempromosikan pelaksanaan Plan Nacional de Promoción de la Palma Aceitera 2000 – 2010 (Rencana Nasional Promosi Kelapa Sawit Tahun 2000-2010) secara agresif. Departemen Pertanian dan Irigasi (MINAGRI), misalnya, menyatakan bahwa "di hutan Peru ada lebih dari 600.000 hektar lahan yang potensial untuk ditanami kelapa sawit". Namun, tetap ada keraguan mengenai letak 600.000 hektar lahan tersebut, mengenai cara untuk memanfaatkan potensi tersebut, dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup seperti apa yang tepat untuk digunakan. Dalam kasus kami, tindakan ini secara langsung mempengaruhi masyarakat Santa Clara de Uchunya, yang sudah turun-temurun menghuni sebagian kawasan hutan tersebut.

Tournée dans l’UE : transmettre le message

Perjalanan ke Uni Eropa yang diadakan oleh Forest Peoples Programme dengan pihak lainnya menyebabkan maraknya liputan media tentang situasi minyak sawit di berbagai negara.

 

Masyarakat Wapichan dan Pemerintah Guyana Menyepakati Kerangka Acuan untuk Pembicaraan Resmi tentang Pertanahan

Masyarakat Wapichan dari selatan Guyana telah berupaya mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka atas wilayah tradisional mereka setidaknya sejak tahun 1967, saat mereka mengajukan permohonan resmi ke Komisi Pertanahan Amerindian (ALC). Laporan ALC tahun 1969 beranggapan bahwa daerah yang dimaksud terlalu besar untuk dikelola oleh masyarakat Wapichan. ALC sebaliknya menyarankan pemberian sertifikat pada daerah-daerah yang lebih kecil yang dikelilingi sejumlah desa. Daerah-daerah kecil ini diberi sertifikat pada tahun 1976. Meskipun demikian, masyarakat Wapichan terus-menerus menuntut agar seluruh wilayah mereka diakui dan dilindungi secara hukum, terlepas dari sertifikat-sertifikat daerah-daerah yang lebih kecil yang telah diberikan, dan menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mampu mengelola dan memegang tanah dan sumberdaya mereka. Mereka telah melakukan sejumlah proyek untuk tujuan ini, misalnya pemetaan, dokumentasi pemanfaatan/penguasaan secara adat, penyusunan rencana pengelolaan, serta pengembangan dan pelaksanaan inisiatif pemantauan wilayah.

Komunitas Bagyeli dan Bantu di Ocean mendapat kesempatan tatap muka dengan otoritas setempat

Pada tahun 2012, perusahaan kelapa sawit Singapura Biopalm Energy Limited diberi konsesi sementara untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Masyarakat lokal yang terkena dampak, yang mencakup komunitas adat Bagyeli serta komunitas Bakoko dan Bass'aa Bantu, tidak diajak berkonsultasi dan hanya diberi sedikit informasi tentang proyek tersebut. Sejak tahun 2012, FPP dan LSM adat berbasis masyarakat Okani telah bekerja bersama masyarakat di Ocean, di kawasan selatan Kamerun. Okani dan FPP telah memberikan rincian lebih lanjut dari proyek tersebut kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak, dan menjelaskan apa saja hak-hak mereka berkenaan dengan proyek tersebut, agar mereka dapat mengambil pandangan terinformasi tentang apakah mereka akan mendukung atau menentang proyek tersebut, dan cara terbaik untuk berunding dengan perusahaan.

Akankah rantai pasok dan kebijakan deforestasi Uni Eropa diselaraskan dengan hukum hak asasi manusia internasional?

Pada bulan Juli 2014 Komisi Eropa memulai evaluasi Rencana Aksi FLEGT EU. FLEGT adalah singkatan dari Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan dari Uni Eropa dan merupakan tanggapan Uni Eropa terhadap pembalakan liar dan perdagangan gelap yang berkaitan dengannya. Rencana aksi EU ini diadopsi pada tahun 2003 dan sejak itu dilaksanakan perundingan-perundingan apa yang disebut kesepakatan kemitraan sukarela (VPA) antara Uni Eropa dan negara-negara produsen sebagai bagian dari inisiatif ini. Dengan menyempurnakan regulasi dan tata kelola hutan, VPA dimaksudkan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor ke EU adalah produk legal.

Menghadiri Kongres Konservasi Dunia (World Conservation Congress)

Empat tahun sekali, badan internasional konservasi alam (International Union for the Conservation of Nature/IUCN) menyelenggarakan kongres konservasi dunia (World Conservation Congress/WCC) untuk menyusun inisiatif-inisiatif konservasi dan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Perubahan di FPP

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginformasikan para pembaca kami tentang perubahan-perubahan terbaru yang terjadi di lingkungan Forest Peoples Programme.

Dalam enam bulan terakhir FPP terus melakukan tinjauan kelembagaan yang didorong oleh semakin berkembangnya staf dan program kerja FPP yang tersebar di banyak negara. Dalam periode pertumbuhan ini kami telah menyadari perlunya menegaskan strategi-strategi kami dan memperbarui sistem-sistem operasional kami agar kami menjadi organisasi yang lebih efektif.

Apakah pendanaan karbon merugikan masyarakat hutan? Bukti dari Madagascar

Kesepakatan Paris bulan Desember 2015 mendorong negara-negara "... untuk mengambil tindakan untuk menerapkan dan mendukung, termasuk lewat pembayaran berbasis hasil... kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan" (Pasal 5) sebagai instrumen kebijakan kunci untuk mitigasi perubahan iklim.

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.