Resources

Agreement reached on unified High Carbon Stocks method

Bangkok: Major palm oil producers and environmental NGOs announced today their agreement on a method to decide which forests must be conserved for companies to uphold their ‘no deforestation’ commitments. Forest Peoples Programme, which has been engaging closely in the process (links), welcomed the outcome.

Communities make their voices heard in palm oil discussions

Communities in Liberia have spoken to palm oil sector representatives about ongoing land tenure issues and participation of peoples in future plans for their customary lands.

Sixteen representatives from across Liberia attended the 2nd Annual Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogue to talk about the future of both their lands and large-scale agricultural developments in the country.

Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dalam diskusi minyak sawit

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.

Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

‘High Carbon Stocks Forests’: challenges in implementation

In response to consumer pressure to eliminate deforestation from products on supermarket shelves, corporations have been making numerous ‘Zero Deforestation’ pledges, often accompanied by ‘Zero Exploitation’ commitments. These companies seek to ensure that products in their ‘supply chains’ do not ‘embody deforestation’ and are not linked to land grabs and abuse of human and labour rights. These commitments are welcome but raise numerous questions: what do they require in practice and how can companies’ performance be verified?

‘Hutan Dengan Stok Karbon Tinggi’: tantangan-tantangan dalam implementasinya

Menanggapi tekanan konsumen untuk menghilangkan deforestasi dari produk yang dijual di pasar, perusahaan-perusahaan telah membuat banyak janji 'Nol Deforestasi', yang seringkali disertai dengan komitmen terhadap 'Nol Eksploitasi'. Perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memastikan bahwa produk dalam 'rantai pasok' mereka tidak 'melibatkan deforestasi' dan tidak terkait dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja. Komitmen-komitmen ini disambut baik namun memunculkan banyak pertanyaan: apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya dan bagaimana kinerja perusahaan dapat diverifikasi?

The ‘Zero Deforestation’ debate: Forest Peoples, ‘High Conservation Values’ and ‘High Carbon Stocks’

Global calls to curb forest loss have taken on an added urgency in the light of renewed efforts to combat climate change. The statistics are clear: rapid land use change is a significant cause of emissions of global warming gases. In some tropical forest counties, like Indonesia, land clearance for oil palm and pulpwood plantations is causing massive emissions from trashed forests and drained peat-swamps. Per capita emissions from Indonesia rival those of many developed countries. So it makes sense to slow down forest loss.

Debat tentang ‘Nol Deforestasi’: Masyarakat Hutan, ‘Nilai Konservasi Tinggi’ dan ‘Stok Karbon Tinggi’

Seruan global untuk menekan hilangnya hutan semakin mendesak dengan melihat upaya-upaya baru untuk melawan perubahan iklim. Data statistik telah jelas: perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah salah satu penyebab utama emisi gas pemanasan global. Di beberapa negara berhutan tropis, seperti Indonesia, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp menyebabkan emisi besar-besaran dari hutan yang dibuka dan rawa gambut yang dikeringkan. Emisi per kapita dari Indonesia menyaingi emisi dari banyak negara maju. Jadi masuk akal untuk memperlambat hilangnya hutan.

NGOs speak up on the different HCS initiatives

Eco-business published an exclusive article jointly written by FPP, Greenpeace, RAN and WWF, on the NGOs’ thinking on protecting high carbon stock (HCS) forests. They indicated that despite commitments by some companies to protect these forests, challenges still remain, namely the definition of HCS. They discussed the two main groups and initiatives underway, namely the HCS Approach Steering Group and the HCS Study initiated by the Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM) group, in determining the “HCS Approach”.

Palm oil company efforts to slow deforestation not sustainable

Palm oil companies have long been criticised for their damaging clearance, of both forests and peatlands, which contributes significantly to global warming. It is estimated that Indonesia, where deforestation is still increasing despite Presidential promises to halt it, is the world’s third highest emitter of green house gases. This is mainly due to large scale land clearance for palm oil plantations, pulp and paper ventures and transmigration.  Considering the ineffectiveness of Government efforts, getting companies to set aside forest and peatland areas within their concessions seems like a sensible way to limit the problem. But, given that most concessions are handed out by governments without first recognising and securing the lands of local communities,what are the implications of these set-asides for the rights and livelihoods of forest peoples?

Upaya perusahaan minyak sawit untuk menurunkan deforestasi tidak berkelanjutan

Perusahaan minyak sawit telah lama dikritik karena aktivitas pembukaan lahannya yang merusak, baik merusak hutan maupun lahan gambut, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan Indonesia, di mana deforestasi masih terus meningkat meskipun ada janji Presiden untuk menghentikannya, adalah pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, industri pulp(bubur kertas) dan kertas serta transmigrasi. Mengingat tidak efektifnya upaya pemerintah, membujuk perusahaan untuk menyisihkan kawasan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka tampak seperti sebuah cara yang masuk akal untuk membatasi masalah tersebut. Tapi, mengingat bahwa sebagian besar konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah-tanah masyarakat setempat,apa implikasi dari penyisihan lahan ini terhadap hak-hak dan mata pencaharian masyarakat hutan?

Palm Oil development, ‘Forest Carbon’ conservation and community rights

The production of palm oil has come under sustained criticism for its destruction of forests, biodiversity and wider environmental values. More lately, the industry has also been targeted to prevent the massive greenhouse gas emissions from its forest clearance and from drainage and planting on peatlands. Under pressure from local and international campaigning groups, the palm oil giant Golden Agri Resources has adopted a new Forest Conservation Policy that promises no clearance of tall forests and no planting on peat. What are the implications of this new policy for forest peoples?

Pengembangan minyak sawit, konservasi 'Karbon Hutan' dan hak-hak masyarakat

Produksi minyak sawit terus menerus mendapat kecaman karena menyebabkan kehancuran hutan, keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan dalam arti yang lebih luas. Belakangan ini, industri ini juga menjadi target kecaman untuk mencegah emisi besar-besaran gas rumah kaca akibat aktivitas pembukaan hutannya dan akibat pengeringan dan penanaman di lahan gambut.

New Protocol developed on Monitoring and Management of High Conservation Values 5 and 6

Recognition of the social and environmental impacts of large-scale land conversion to monoculture plantations such as oil palm has led to numerous voluntary sustainability standards, including the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), to adopt the concept of High Conservation Values (HCVs). These are defined as the critical social and environmental values in ecosystems and landscapes that long-term multi-stakeholder processes have collectively identified as the key values to be conserved and enhanced in the management of natural systems.