Resources

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.