Resources

Indonesia: IFC CAO withdraws from mediation process in PT Asiatic Persada oil palm concession

The International Finance Corporation Compliance Advisor/Ombudsman (IFC CAO) has formally announced its withdrawal from the case of PT Asiatic Persada, following the sale of the concession by Wilmar in April 2013, and the new management’s decision to continue mediation through a government team instead. This is despite the fact that the affected Batin Sembilan communities and complaint signatory NGOs have repeatedly called on the IFC CAO to continue its role as mediator and to encourage the company to pursue this avenue towards conflict resolution.

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

The World Bank’s Palm Oil Policy

In 2011, the World Bank Group (WBG) adopted a Framework and Strategy for investment in the palm oil sector. The new approach was adopted on the instructions of former World Bank President Robert Zoellick, after a damning audit by International Finance Corporation’s (IFC) semi-independent Compliance Advisory Ombudsman (CAO) had shown that IFC staff were financing the palm oil giant, Wilmar, without due diligence and contrary to the IFC’s Performance Standards. Wilmar is the world’s largest palm oil trader, supplying no less than 45% of globally traded palm oil. The audit, carried out in response to a series of detailed complaints[1] from Forest Peoples Programme and partners, vindicated many of our concerns that Wilmar was expanding its operations in Indonesia in violation of legal requirements, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) standards and IFC norms and procedures. Almost immediately after the audit was triggered, IFC divested itself of its numerous other palm oil investments in Southeast Asia.

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.

Safeguards and the Private Sector: Emerging lessons from voluntary standards and commodity roundtables

Public indignation about the depredations of ill-regulated business has led to a growing recognition of the responsibilities of businesses to respect human rights, as well as the need for stronger regulations to improve the way products are made and ensure that environments and peoples’ rights are respected and protected. There is now greater awareness that what is urgently needed is strengthened environmental stewardship and land governance, reforms of land tenure, and improved enforcement of revised and just laws.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Making the Bali Declaration effective: The Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness in Southeast Asia

On 9 – 11 October 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, with the support of Cambodian NGO Community Legal Education Center (CLEC) co-organised a workshop, ‘Making the Bali Declaration Effective: The Phnom Penh Workshop on Human Rights and Agribusiness’, as a follow-up event to the Bali Workshop on Human Rights and Agribusiness of 2011. Hosted by the Indonesian National Human Rights Commission (Komnas HAM), the workshop was attended by National Human Rights Commissioners from Thailand, Malaysia, the Philippines, Myanmar, South Korea and Timor-Leste, the Indonesian representative to the ASEAN[1] Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), concerned Southeast Asian NGOs and the UN Special Rapporteurs on the Right to Food and on the Rights of Indigenous Peoples.

Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja Community Legal Education Center (CLEC), bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis  tahun 2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi antar pemerintah ASEAN[1] (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

South East Asian Human Rights Commissioners and Indigenous Peoples’ Organisations adopt Bali Declaration on Human Rights and Agribusiness

Constructive dialogue and potential synergies between the National Human Rights Commissions and Institutions of Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines and Cambodia, reached an important milestone at a four-day workshop in November in Bali, Indonesia. The workshop was convened by the Indonesian National Human Rights Commission and organised by Forest Peoples Programme and Indonesian NGO SawitWatch, with the support of the Rights and Resources Initiative, Samdhana Institute and RECOFTC – The Center for People and Forests.

This landmark workshop on “Human Rights and Business: Plural Legal Approaches to Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform” was attended by 60 participants, including notable academics, indigenous peoples’ representatives and members of supportive national and international NGOs. An opening statement was made by UN Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier de Schutter, and a presentation was delivered by Raja Devasish Roy, elected Member of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNFPII) and traditional chief of the Chakma circle in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Making Palm Oil Accountable?

Globally oil palm plantations continue to expand at a rapid rate. World leader, Indonesia, has raced past Malaysia to become the number one producer. Latest data from the Indonesian watchdog NGO, SawitWatch, suggests that oil palm plantations in Indonesia now cover 11 million hectares, up from 6 million hectares only five years ago. New plantings are spreading to the smaller islands of the archipelago and to the less developed areas of eastern Indonesia. Hopes that a Presidential promise of a 2 year moratorium on forest clearance would slow the crop’s expansion – part of a deal to reduce green house gas emissions - have also evaporated as the government has excepted areas where preliminary permits have already been handed out.

New FPP Publications:

FPP has published two new publications; 'Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples' and 'Divers paths to justice: Legal pluralism and the rights of indigenous peoples in Southeast Asia'.