Resources

FPP E-Newsletter December 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

What are the prospects for securing the land rights of indigenous peoples, local communities, and women in the foreseeable future?

Significantly, the report of the United Nations Secretary-General’s High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, under Goal 1 to “End Poverty”, sets a target to “Increase by x% the share of women and men, communities, and businesses with secure rights to land, property, and other assets”.

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Click here to read related PRESS RELEASE.

Read this report in English or in Bahasa Indonesia

Growing global demand for palm oil is fuelling the large-scale expansion of oil palm plantations across Southeast Asia and Africa. Concerns about the environmental and social impacts of the conversion of vast tracts of land to monocrop plantations led in 2004 to the establishment of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), which encourages oil palm expansion in ways that do not destroy high conservation values or cause social conflict. Numerous international agencies have also called for reforms of national frameworks to secure communities’ rights and to develop sound land governance.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Press Release - Sustainable Palm Oil: Marketing Ploy or True Commitment? New Research Questions Effectiveness of RSPO Standards

MEDAN, INDONESIA (7 November, 2013)—Members of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) are violating the rights of indigenous peoples and local communities in the forests and peatlands of tropical nations worldwide, according to a new research publication released today. The study details the performance of 16 oil palm operations, many run by RSPO members, reporting on their failure to uphold human rights and environmental standards required.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

“A sweetness like unto death”: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua

This publication is launched on the occasion of World Food Day, marked by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations with the theme of “Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition”. In particular, this report seeks to inform one of the key objectives of World Food Day: to encourage the participation of rural people, particularly women and the least privileged categories, in decisions and activities influencing their living conditions.

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Press Release - Indonesia: The Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation PT Asiatic Persada

Nurman Nuri, Leader of the Suku Anak Dalam group 113 of Pinang Tinggi in the Indonesian province of Jambi, stated in a press conference held on 3 October 2013 at the office of Indonesian NGO CAPPA: "We demand that the Governor of Jambi Province immediately revokes the HGU (Business Use Permit) of PT Asiatic Persada, as since its establishment in the 1980s no benefits at all have been derived by the indigenous Suku Anak Dalam living in this territory, only misery."

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

FPP E-Newsletter October 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

The principle that the enjoyment of human rights is both the means and the goal of development, highlights the importance of human rights monitoring as a means for empowering rights-holders to exercise their rights, whilst holding States and other actors accountable for their human rights obligations.   

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Press Release - Starvation and poverty in Indonesia: civil society organisations appeal for suspension of MIFEE project in Papua pending redress for local communities

The Indonesian government has issued an industrial timber plantation licence for use on the Zanegi community’s customary lands to timber company PT Selaras Inti Semesta, a subsidiary of the Medco Group, whose concession extends over 169,400 ha, and which is one of over 80 companies operating as part of the government-sponsored Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) agro-industrial mega-project.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the UN CERD's Urgent Action and Early Warning Procedures. 25 July 2013

The subject of this request is the extreme harm caused to indigenous Papuans by the Merauke Integrated Food and Energy Estate project (the MIFEE project), a State-initiated, agro-industrial mega-project implemented by a variety of corporate entities that, to-date, encompasses around 2.5 million hectares of traditional indigenous lands in Merauke. The affected indigenous peoples have already lost a considerable area of their lands due to acquisition by these companies and conversion to plantations of one kind or another. The irreparable harm they have already experienced continues to expand and intensify as more companies commence operations. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

FPP E-Newsletter July 2013 (PDF Version)

Dear Friends,

Mutual recognition, mutual respect and mutual benefit are among the desirable attributes of all human relationships. Indigenous peoples and other forest peoples also expect these qualities in their relationships with others – be they governments, private corporations, NGOs or other indigenous peoples’ organisations and communities. This issue of Forest Peoples Programme’s E-Newsletter reports on the state of various relationships between forest peoples and different institutions – as these are forged, tested or broken –in the course of assertions for upholding basic human rights, social justice and solidarity.