Resources

Indonésie : Le conseiller-médiateur de la SFI se retire du processus de médiation sur la concession de palmiers à huile de PT Asiatic Persada

Le conseiller-médiateur de la Société financière internationale a officiellement annoncé son retrait du dossier concernant PT Asiatic Persada, suite à la vente de la concession par Wilmar en avril 2013, et la décision prise par la nouvelle direction de poursuivre la médiation à l’aide d’une équipe gouvernementale.  Ceci en dépit du fait que les communautés batin sembilan concernées et les ONG signataires de la plainte ont demandé à maintes reprises au conseiller-médiateur de la SFI de continuer à assurer la médiation et d’encourager l’entreprise à poursuivre dans cette voie en vue de résoudre le conflit.

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Pour lire ce rapport en anglais ou en indonésien.

La croissance de la demande mondiale en huile de palme favorise l’expansion à grande échelle des plantations de palmiers à huile en Asie du Sud-Est et en Afrique.  Les préoccupations concernant les impacts environnementaux et sociaux de la conversion de vastes étendues de terre en plantations de monocultures ont motivé la mise en place, en 2004, de la Table ronde pour la production durable de l’huile de palme (RSPO), qui encourage l’expansion de la production de palmiers à huile sans que celle-ci entraîne la destruction de hautes valeurs de conservation ni des conflits sociaux.  De nombreux organismes internationaux ont également réclamé la réforme des cadres nationaux afin de sauvegarder les droits des communautés et d’établir une bonne gouvernance foncière.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

“A sweetness like unto death”: Voices of the indigenous Malind of Merauke, Papua

Ce rapport bouleversant présente la première étude terrain détaillée des expériences des communautés par rapport au projet de 2 millions d’hectares du gouvernement indonésien, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).  L’étude montre que le projet MIFEE compromet l’autosuffisance locale, mettant en cause la politique nationale du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, qui repose sur la promotion des grandes entreprises agricoles aux dépens des communautés locales.

“Manis dan Pahitnya Tebu”: Suara Masyarakat Adat Malind dari Merauke, Papua

Publikasi ini diluncurkan pada peringataan Hari Pangan Sedunia, yang ditandai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema "Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi". Secara khusus, laporan ini berusaha untuk memberi ilham pada salah satu tujuan utama Hari Pangan Sedunia, yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat pedesaan, khususnya kaum perempuan dan mereka yang memiliki kewenangan paling kecil, dalam keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kondisi hidup mereka.

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

Bulletin d'information FPP Octobre 2013 (PDF Version)

Chers amis, 

Le principe selon lequel la jouissance des droits humains constitue à la fois le moyen et l’objectif du développement souligne l’importance du suivi des droits humains comme un moyen de permettre aux détenteurs de droits d’exercer leurs droits, tout en rendant les États et les autres acteurs responsables de leurs obligations en matière de droits humains. 

Lembar Berita Elektronik FPP Oktober 2013 (versi PDF)

Teman-teman yang baik, 

Prinsip bahwa pemenuhan hak asasi manusia adalah sarana sekaligus tujuan pembangunan membawa perhatian pada pentingnya pemantauan hak asasi manusia sebagai sarana untuk memberdayakan para pemegang hak untuk menegakkan hak-hak mereka, seraya tetap menuntut tanggungjawab negara dan aktor-aktor lainnya untuk melaksanakan kewajiban hak asasi mereka.

Kelaparan dan kemiskinan di Indonesia: organisasi masyarakat sipil menyerukan penghentian proyek MIFEE di Papua sebelum ada perbaikan bagi masyarakat setempat

Informasi untuk Pers – tidak untuk disiarkan hingga pukul 07:00 WIB 2 September 2013

Kampung Zanegi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua suram dan sunyi, berkebalikan dengan gemuruhnya suara bulldozer dan chainsaw yang terdengar dari kejauhan. Di ujung sebuah deretan rumah sederhana, Yosefa, 31 tahun, seorang ibu asli Orang Malind beranak tiga, membungkuk di samping tungku untuk mengorek-ngorek bara yang hampir mati. Ia menimang anaknya berumur tiga tahun untuk menidurkannya. Mata anak itu kurus dan cekung. Yosefa sendiri kurus kering  dan lesu akibat kurang gizi, ia mengusap bulir keringat di dahinya yang panas karena demam. Ia menceritakan kisah sebuah kampung di ambang kematian. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.

Bulletin d'information FPP Juillet 2013 (PDF Version)

Chers amis,

La reconnaissance mutuelle, le respect mutuel et les avantages réciproques figurent parmi les attributs souhaitables de toute relation humaine. Les peuples autochtones et les autres peuples des forêts s’attendent eux aussi à trouver ces qualités dans leurs relations avec des tiers, qu’il s’agisse de gouvernements, d’entreprises privées, d’ONG ou d’autres organisations et communautés de peuples autochtones. Cette édition du bulletin d’information du Forest Peoples Programme rend compte du statut de diverses relations entre les peuples des forêts et différentes institutions, au fur et à mesure de leur établissement, mise à l’épreuve ou rupture, suite à des revendications en faveur du respect des droits humains fondamentaux, de la justice sociale et de la solidarité.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Indonésie : le géant de l’huile de palme, Wilmar, abandonne encore une fois les communautés locales et met leur avenir en péril

Le géant de l’huile de palme, membre de la Table ronde pour une huile de palme durable (RSPO), Wilmar, a accepté de vendre sa concession de palmier à huile PT Asiatic Persada sans consultation préalable ou respect du consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones batin sembilan, déjà engagées dans un processus de médiation des conflits fonciers. L’accord de vente passé avec des entreprises non-membres de la RSPO et qui ne sont pas financées par la Société financière internationale compromet le processus de médiation actuel du Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) de la Société financière internationale (SFI) sur de nombreux conflits fonciers dans la concession, en cours depuis début 2012.

Indonesia: Perusahaan kelapa sawit raksasa Wilmar kembali mengecewakan komunitas lokal dan membahayakan masa depan mereka

Perusahaan kelapa sawit raksasa dan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Wilmar, telah menyetujui penjualan konsesi kelapa sawit PT Asiatic Persada, tanpa konsultasi sebelumnya atau penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat Batin Sembilan yang sudah terlibat dalam proses mediasi konflik lahan. Kesepakatan penjualan dengan perusahaan yang bukan merupakan anggota RSPO dan  tidak didanai oleh International Finance Corporation membahayakan proses mediasi yang tengah ditenggarai International Finance Corporation (IFC) Compliance/Advisory Ombudsman (CAO) atas berbagai konflik lahan di konsesi tersebut sejak awal 2012.

Politique de la Banque mondiale en matière d’huile de palme

En 2011, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) a adopté un cadre et une stratégie d’investissement dans le secteur de l’huile de palme. La nouvelle approche a été adoptée sur instruction de l’ancien Président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, après un audit accablant du Compliance Advisory Ombudsman (CAO) semi-indépendant de la Société financière internationale (SFI), qui constatait que la SFI finançait le géant de l’huile de palme, Wilmar, sans faire preuve de la diligence requise et de façon contraire aux normes de performance de la SFI. Wilmar est le plus grand négociant d’huile de palme au monde, fournissant pas moins de 45 % de l’huile de palme commercialisée à l’échelle globale. L’audit, effectué en réponse à une série de plaintesdétaillées du Forest Peoples Programme et de ses partenaires, a confirmé nombre de nos préoccupations quant au fait que Wilmar développait ses activités en Indonésie en violation des prescriptions légales, des normes de la RSPO et des normes et procédures de la SFI. Presque immédiatement après la mise en place de l'audit, la SFI a renoncé à ses nombreux autres investissements dans le secteur de l’huile de palme en Asie du Sud-Est.

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.