Resources

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?

Organisasi masyarakat adat dan LSM internasional menyerukan pelambatan proses Guyana-EU FLEGT

Di bulan April dan Mei 2013 asosiasi masyarakat adat Amerika dari Guyana atau Amerindian Peoples’ Association (APA) dan sebuah konsorsium LSM Eropa, termasuk Forest Peoples Programme, mengirim surat kepada Komisi Kehutanan Guyana atau Guyana Forestry Commission (GFC) dan Komisi Eropa atau European Commission (EU), yang berisi keprihatinan akan proses konsultasi yang tergesa-gesa dan akan kurangnya partisipasi yang bermakna dari masyarakat yang bergantung pada hutan dalam proses FLEGT. 

Hak-hak masyarakat adat dilanggar dan tanah adat di Guyana terancam oleh operasi penambangan

Di awal tahun 2013, masyarakat-masyarakat adat di Guyana semakin khawatir dengan terus berlangsungnya dan meningkatnya pengabaian hak-hak mereka yang sah oleh para penambang dan lembaga pemerintah, serta pelanggaran hak yang didukung pengadilan pada dua kasus baru-baru ini. Tahun 2012 lobi penambang secara terbuka menyerang hak-hak masyarakat adat atas tanah dalam surat kabar Guyana dan berjanji akan menentang pengakuan tanah-tanah adat. Sementara itu, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengatur sektor pertambangan tampaknya mempercepat pengeluaran izin-izin penambangan dan konsesi di atas tanah-tanah adat Amerindian, meskipun tanah-tanah tersebut menjadi subyek tindakan-tindakan hukum di pengadilan yang berupaya mendapatkan pengakuan atas hak kepemilikan tradisional dan/atau permohonan masyarakat desa untuk hak atas tanah dan perpanjangan hak atas tanah yang belum tuntas.

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya?