Resources

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

Memandang keMuka: Lokakarya internasional tentang Penyebab Deforestasi dan Hal-Hak Masyarakat Hutan, Indonesia

Sebuah lokakarya internasional yang diselenggarakan oleh Forest Peoples Programme dan Pusaka akan mempertemukan masyarakat hutan, pemerintah, NGO, lembaga internasional dan ilmuwan kehutanan dari Afrika, Asia Tenggara dan Amerika Latin pada tanggal 9-14 Maret 2014 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Tujuan dari lokakarya ini adalah untuk berbagi pelajaran dan menghasilkan rekomendasi tentang langkah-langkah efektif untuk membendung deforestasi, mempromosikan hak asasi manusia dan mengamankan mata pencaharian setempat.

Kebijakan Minyak Sawit Bank Dunia

Tahun 2011, Kelompok Bank Dunia [World Bank Group] mengesahkan satu Kerangka Kerja dan Strategi untuk investasi dalam sektor minyak sawit. Pendekatan baru ini disyahkan atas instruksi mantan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick, setelah audit yang memalukan oleh badan semi independen Compliance Advisory Ombudsman (CAO) International Finance Corporation (IFC) yang menunjukan bahwa staf IFC mendanai raksasa minyak sawit, Wilmar, tanpa uji tuntas dan bertentangan Standar Kinerja IFC.

A Política do Banco Mundial sobre o Óleo de Palma

Em 2011, o Grupo Banco Mundial (WBG na sigla em inglês) adotou um Quadro e Estratégia para investimentos no setor de óleo de palma. A nova abordagem foi adotada sob instruções do ex-presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, depois de uma condenatória auditoria realizada pelo Compliance Advisory Ombudsman - CAO - (Ouvidor para a Verificação do Cumprimento das Regras) da International Finance Corporation - IFC- (Corporação Financeira Internacional) ter revelado que o pessoal da IFC estava financiando o gigante do óleo de palma, Wilmar[1], sem a devida diligência, e contrário às Normas de Desempenho da IFC. Wilmar é o maior comerciante de óleo de palma do mundo, abastecendo nada menos que 45% do óleo de palma comercializado mundialmente. A auditoria, realizada em resposta a uma série de reclamações detalhadas do Forest Peoples Programme e dos seus parceiros, confirmou muitas das nossas preocupações de que Wilmar estava expandindo suas operações na Indonésia, em violação às exigências legais, normas da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (RSPO na sigla em inglês) e as normas e procedimentos da IFC. Quase imediatamente depois do início da auditoria, a IFC desfez-se dos seus outros inúmeros investimentos em óleo de palma no sudeste da Ásia.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.