Resources

Organisasi-organisasi adat menentang ekspansi Camisea sementara Peru menangguhkan keputusan untuk menetapkan konsesi baru

Tanggal 2 November 2012 empat organisasi adat Peru mengeluarkan sebuah pernyataan yang menentang rencana-rencana yang baru-baru ini disetujui tentang ekspansi operasi di lapangan-lapangan gas bumi Camisea[1] di bagian tenggara negara tersebut. Ekspansi ini dapat mengancam ‘kelangsungan hidup fisik dan budaya’ masyarakat adat yang berada dalam ‘isolasi sukarela’ (voluntary isolation) dan dalam kontak awal (initial contact).[2] Ekspansi ini direncanakan akan dilakukan dalam Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti yang diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat terisolasi yang dianggap terlarang untuk industri ekstraktif. Namun, sebelumnya di tahun ini sebuah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk fase pertama ekspansi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Mineral Peru, meskipun ditentang departemen urusan adat pemerintah, INDEPA, dan dipertanyakan oleh organisasi-organisasi adat.

ARTIKEL TAMU dari Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Guatemala: Sengketa tanah dan perjuangan mendapatkan hak di Guatemala

Sama halnya dengan banyak negara lainnya di Amerika Latin, Guatemala mengalami masalah akibat distribusi tanah ganda yang amat tidak adil. Lebih dari setengah tanah di negara ini dimiliki oleh perkebunan swasta yang dimiliki keluarga atau perorangan atau dimiliki perusahaan penambangan, pemilik konsesi hutan/perusahaan kayu, agribisnis atau perkebunan. Sebaliknya, tanah petani kecil hanya seluas seperlima dari luas tanah tersebut dan ditempati oleh petani penggarap dan petani kecil yang membentuk 80% populasi negara tersebut. Masyarakat-masyarakat adat merupakan pemilik adat dari seluruh tanah negara ini, namun dalam banyak kasus mereka tidak memiliki batas-batas tanah legal maupun hak milik atas wilayah-wilayah leluhur mereka. Meskipun ada janji-janji untuk mengakui hak-hak atas tanah masyarakat adat dan petani, yang dituangkan dalam Peace Accords (Kesepakatan Damai) tahun 1996 dan dalam proposal-proposal reformasi tanah yang tidak ada kelanjutannya, nyaris tidak ada tindakan untuk mengamankan hak-hak atas tanah masyarakat adat dan komunitas lokal.[i]