Resources

Melestarikan ketidakadilan: Penggusuran dan pengusiran tanpa henti terhadap komunitas Sengwer di Embobut saat ini yang seharusnya tidak perlu dilakukan

Komunitas Sengwer di Embobut telah tercerai-berai, dengan sebagian besar masih tinggal di hutan-hutan mereka juga di kawasan terbuka dalam hutan di puncak Cherangany Hills meskipun telah digusur oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kenya (KFS). Di sana mereka menyelamatkan diri dari penganiayaan para penjaga hutan, dari pembakaran tempat huni darurat dan dari penghancuran barang-barang pokok rumah tangga mereka, serta dari ancaman penangkapan meskipun ada perintah Pengadilan Tinggi yang melarang penganiayaan dan penggusuran tersebut.

Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

Dari tanggal 16 sampai 19 November 2015, FPP bekerjasama dengan mitra-mitra lokalnya yang bekerja di seluruh wilayah Afrika menyelenggarakan sebuah pertemuan di Yaoundé, Kamerun, tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV). Tujuan dari pertemuan MRV ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum untuk pemantauan berbasis masyarakat dan menjabarkan indikator-indikator dan alat yang tepat untuk MRV yang dapat diarusutamakan oleh FPP dan mitra di berbagai inisiatif di lapangan untuk mengamankan hak-hak masyarakat hutan.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

KTT Iklim Paris: kesempatan terakhir untuk menghentikan perubahan iklim dan menghormatihak-hak masyarakat adat?

Sebagai akibat dari serangan mengerikan teroris yang telah mengejutkan seluruh dunia, KTT Iklim COP21 akan menjadi KTT iklim yang berbeda dari yang PBB dan Perancis bayangkan.

Oleh sebab itu, dunia melihat ke Paris dengan perasaan campur aduk antara derita dan harapan. Para Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diharapkan membawa kesepakatan yang akan menjadi dasar bagi sebuah rezim perubahan iklim masa depan setelah tahun 2020. Tiga tindakan penentu merupakan kunci: yaitu (i) membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C (ii) meningkatkan pembiayaan iklim, dan (iii) meminta komitmen ATAU menawarkan kontribusi. Poin yang terakhir akan memutuskan apakah Paris akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat berdasarkan keadilan iklim dan pendekatan berbasis hak atau tidak.

Situasi masyarakat adat di Paraguay: Tanah mereka dan Undang-Undang yang Akan Melindungi Mereka

Pada tanggal 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitranya di Paraguay, yaitu Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) merilis satu set laporan pendamping yang menggambarkan situasi saat ini dari masyarakat adat, serta tanah, sumberdaya, dan wilayah mereka di Paraguay, bersama dengan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Banyak yang berpendapat bahwa "perampasan tanah" yang besar yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan tanah, sumberdaya dan wilayah adat tidak akan datang dari proyek-proyek infrastruktur besar, tapi dari inisiatif konservasi dan perlindungan sumberdaya.

Kontak terkontrol atau biarkan seperti apa adanya? Penentuan sendiri masyarakat adat terpencil

Dalam editorial Science terbaru mereka tentang masyarakat adat terpencil, dua pakar antropologi, Hill dan Walker membahas pergeseran yang berdampak besar dan luas dari kebijakan ‘biarkan seperti apa adanya' ke kebijakan 'kontak terkontrol'. Mereka berpendapat bahwa kebijakan 'biarkan seperti apa adanya’ dilandaskan pada asumsi yang cacat bahwa populasi-populasi ini dapat terus bertahan dalam jangka panjang karena alasan genetik, imunologi dan politik dan bahwa sekali populasi-populasi terpencil diberi 'informasi lengkap’ dan menyadari bahwa mereka tidak mungkin ‘diperbudak atau dibantai', maka mereka akan menerima kontak dengan penuh antusias.

Memperjuangkan nasib kami

Dengan semakin meluasnya perkebunan kelapa sawit, masyarakat terus menggalang diri untuk mempertahankan tanah mereka. Pulau Kalimantan (Borneo), dengan kawasan hutan dan dataran rendah yang luas serta tanah yang subur, telah menjadi target utama ekspansi kelapa sawit di Indonesia. Pada pandangan pertama, ekspansi tersebut tampaknya telah memicu pembangunan yang menguntungkan di pulau tersebut. Namun, penelitian-penelitian lapangan menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit menimbulkan banyak dampak sosial dan lingkungan yang merusak di seluruh Indonesia.

Industri Ekstraktif dan Hak Asasi Manusia di Afrika Tengah

Kelompok Kerja Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat Afrika (ACHPR) bidang Industri Ekstraktif, Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia mengadakan konsultasi sub-regional untuk Afrika Tengah, di Lubumbashi, Republik Demokratik Kongo tanggal 13-15 Juli 2015. Konsultasi tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memungkinkan adanya dialog terbuka tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks kegiatan ekstraktif di Afrika Tengah, dan bagaimana mengembangkan hal-hal terkait solusi yang berkelanjutan, praktik terbaik dan langkah ke depan.

Golden Agri-Resources: kembali mengalami masalah

Produsen minyak sawit terbesar di Indonesia, Golden Agri-Resources (GAR), tengah mengalami masalah setelah Panel Keluhan the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menguatkan pengaduan Forest Peoples Programme yang menyatakan bahwa operasi perusahaan tersebut di Kalimantan, Indonesia melanggar standar RSPO. Panel Keluhan memutuskan di bulan Mei 2015 bahwa GAR tidak boleh membuka atau membebaskan lahan manapun sampai pengaduan tersebut diselesaikan. Pihak perusahaan berencana untuk memperluas 18 kebun dari perkebunan kelapa sawitnya yang sudah sangat luas itu. Namun rencana itu ditarik kembali setelah FPP mengajukan pengaduan.

Debat tentang ‘Nol Deforestasi’: Masyarakat Hutan, ‘Nilai Konservasi Tinggi’ dan ‘Stok Karbon Tinggi’

Seruan global untuk menekan hilangnya hutan semakin mendesak dengan melihat upaya-upaya baru untuk melawan perubahan iklim. Data statistik telah jelas: perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah salah satu penyebab utama emisi gas pemanasan global. Di beberapa negara berhutan tropis, seperti Indonesia, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp menyebabkan emisi besar-besaran dari hutan yang dibuka dan rawa gambut yang dikeringkan. Emisi per kapita dari Indonesia menyaingi emisi dari banyak negara maju. Jadi masuk akal untuk memperlambat hilangnya hutan.

Biopalm: warga Bella, Nkollo, Gwap dan Moungué tetap tidak mengetahui apapun

Selama dua bulan terakhir, komunitas Bantu dan Bagyeli di Bella telah menyaksikan para pekerja dari sebuah perusahaan kehutanan memasuki wilayah mereka dan mulai meratakan kawasan hutan mereka. Penebangan kayu telah merusak tanaman mereka, dan kegiatan tersebut telah melebar sedemikian dekatnya dengan kawasan pemukiman sehingga berisiko merusak rumah-rumah di sana.

Informasi terbaru tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD)

Peningkatan kapasitas dalam pengetahuan tradisional, penggunaan berbasis adat dan pemantauan masyarakat

Pada bulan Juni 2015, Forest Peoples Programme merupakan salah satu mitra penyelenggara utama dari Lokakarya Pelatihan Internasional CBD yang diselenggarakan di Panajachel, Guatemala. Lokakarya tersebut difokuskan pada Pemantauan Berbasis Masyarakat, Indikator Pengetahuan Tradisional dan Penggunaan Berkelanjutan Berbasis Adat dan Protokol Komunitas, dalam kerangka Rencana Strategis untuk Keanekaragaman Hayati 2011-2020.

Dari Retorika ke Tindakan: Meningkatkan Hak-Hak Masyarakat dan Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya

Pada tanggal 30 September dan 1 Oktober sebuah pertemuan internasional tentang mengamankan hak-hak masyarakat dan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya akan digelar di Bern, Swiss. Konferensi ini dikembangkan dari kerja-kerja yang telah dilakukan untuk memajukan upaya mengamankan hak kepemilikan atas tanah dan sumber daya adat di bawah penggunaan masyarakat lokal dan masyarakat adat, dan berupaya untuk lebih fokus pada pelaksanaan komitmen-komitmen yang ada daripada mencapai target baru –bergeser dari retorika ke tindakan.

Bagaimana Komunitas Adat Mendapatkan Manfaat dari Pencatat Data GPS?

Apa pencatat data GPS itu dan bagaimana cara kerjanya?

Pencatat data GPS adalah sebuah perangkat elektronik yang mencatat data dari waktu ke waktu atau mencatat data dalam kaitannya dengan lokasi. Umumnya perangkat ini kecil bentuknya, bertenaga baterai, portabel, dan dilengkapi dengan mikro prosesor, memori internal untuk penyimpanan data dan sensor.

Tertipu –Tidak Ada Akuntabilitas, Tidak Ada Hak.

Reputasi buruk industri kelapa sawit telah “berhasil” bertahan di Roundtable  on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang mengikat perusahaan anggotanya untuk mewujudkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sertifikasi logo RSPO terlihat di banyak bahan makanan sehari-hari yang mengandung minyak sawit. Namun, meskipun RSPO membanggakan banyaknya produsen dan pembeli minyak sawit terbesar di antara para anggotanya, penggusuran masyarakat adat dari tanah, ladang dan hutan mereka marak terjadi.

Waduk Inga di RDK akan menyebabkan relokasi 20.000 warga masyarakat

Pada bulan Maret 2014,Dewan Direksi Bank Dunia memberikan persetujuan akhir untuk hibah sebesar USD$73 juta untuk pembangunan Waduk Inga 3 di Sungai Kongo di Provinsi Bas Congo, RDK. Inga 3 merupakan tahapan pertama dari program besar untuk membangun jaringan pembangkit listrik tenaga air terbesar dan tertinggi kapasitasnya di dunia, bahkan melebihi Bendungan Three Gorges di China.Terdiri dari satu dinding bendungan dan enam pembangkit listrik tenaga air, waduk ini akan menengelamkan Lembah Bundi,dan mengubahnya menjadi sebuah danau raksasa yang terletak sejajar dengan Sungai Kongo.

UNDP Mengadopsi Standar Sosial dan Lingkungan Baru: Sebuah Langkah Penting Yang Disambut Baik

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah mengadopsi dan memberlakukan Standar Sosial dan Lingkungan yang baru (SES or Standards) (sejak 1 Januari 2015).  Standar-standar ini disertai dengan sebuah Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan yang telah direvisi (SESP) dan dua mekanisme kepatuhan dan akuntabilitas yang baru, yaitu Mekanisme Tinjauan Stakeholder dan Mekanisme Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (serta "Unit" yang dikenal sebagai SECU).