Resources

Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

Dari tanggal 16 sampai 19 November 2015, FPP bekerjasama dengan mitra-mitra lokalnya yang bekerja di seluruh wilayah Afrika menyelenggarakan sebuah pertemuan di Yaoundé, Kamerun, tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV). Tujuan dari pertemuan MRV ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum untuk pemantauan berbasis masyarakat dan menjabarkan indikator-indikator dan alat yang tepat untuk MRV yang dapat diarusutamakan oleh FPP dan mitra di berbagai inisiatif di lapangan untuk mengamankan hak-hak masyarakat hutan.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

KTT Iklim Paris: kesempatan terakhir untuk menghentikan perubahan iklim dan menghormatihak-hak masyarakat adat?

Sebagai akibat dari serangan mengerikan teroris yang telah mengejutkan seluruh dunia, KTT Iklim COP21 akan menjadi KTT iklim yang berbeda dari yang PBB dan Perancis bayangkan.

Oleh sebab itu, dunia melihat ke Paris dengan perasaan campur aduk antara derita dan harapan. Para Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diharapkan membawa kesepakatan yang akan menjadi dasar bagi sebuah rezim perubahan iklim masa depan setelah tahun 2020. Tiga tindakan penentu merupakan kunci: yaitu (i) membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C (ii) meningkatkan pembiayaan iklim, dan (iii) meminta komitmen ATAU menawarkan kontribusi. Poin yang terakhir akan memutuskan apakah Paris akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat berdasarkan keadilan iklim dan pendekatan berbasis hak atau tidak.

Situasi masyarakat adat di Paraguay: Tanah mereka dan Undang-Undang yang Akan Melindungi Mereka

Pada tanggal 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitranya di Paraguay, yaitu Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) merilis satu set laporan pendamping yang menggambarkan situasi saat ini dari masyarakat adat, serta tanah, sumberdaya, dan wilayah mereka di Paraguay, bersama dengan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Banyak yang berpendapat bahwa "perampasan tanah" yang besar yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan tanah, sumberdaya dan wilayah adat tidak akan datang dari proyek-proyek infrastruktur besar, tapi dari inisiatif konservasi dan perlindungan sumberdaya.

Debat tentang ‘Nol Deforestasi’: Masyarakat Hutan, ‘Nilai Konservasi Tinggi’ dan ‘Stok Karbon Tinggi’

Seruan global untuk menekan hilangnya hutan semakin mendesak dengan melihat upaya-upaya baru untuk melawan perubahan iklim. Data statistik telah jelas: perubahan penggunaan lahan yang cepat adalah salah satu penyebab utama emisi gas pemanasan global. Di beberapa negara berhutan tropis, seperti Indonesia, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pulp menyebabkan emisi besar-besaran dari hutan yang dibuka dan rawa gambut yang dikeringkan. Emisi per kapita dari Indonesia menyaingi emisi dari banyak negara maju. Jadi masuk akal untuk memperlambat hilangnya hutan.

Tertipu –Tidak Ada Akuntabilitas, Tidak Ada Hak.

Reputasi buruk industri kelapa sawit telah “berhasil” bertahan di Roundtable  on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang mengikat perusahaan anggotanya untuk mewujudkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sertifikasi logo RSPO terlihat di banyak bahan makanan sehari-hari yang mengandung minyak sawit. Namun, meskipun RSPO membanggakan banyaknya produsen dan pembeli minyak sawit terbesar di antara para anggotanya, penggusuran masyarakat adat dari tanah, ladang dan hutan mereka marak terjadi.

Waduk Inga di RDK akan menyebabkan relokasi 20.000 warga masyarakat

Pada bulan Maret 2014,Dewan Direksi Bank Dunia memberikan persetujuan akhir untuk hibah sebesar USD$73 juta untuk pembangunan Waduk Inga 3 di Sungai Kongo di Provinsi Bas Congo, RDK. Inga 3 merupakan tahapan pertama dari program besar untuk membangun jaringan pembangkit listrik tenaga air terbesar dan tertinggi kapasitasnya di dunia, bahkan melebihi Bendungan Three Gorges di China.Terdiri dari satu dinding bendungan dan enam pembangkit listrik tenaga air, waduk ini akan menengelamkan Lembah Bundi,dan mengubahnya menjadi sebuah danau raksasa yang terletak sejajar dengan Sungai Kongo.

UNDP Mengadopsi Standar Sosial dan Lingkungan Baru: Sebuah Langkah Penting Yang Disambut Baik

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah mengadopsi dan memberlakukan Standar Sosial dan Lingkungan yang baru (SES or Standards) (sejak 1 Januari 2015).  Standar-standar ini disertai dengan sebuah Prosedur Penapisan Sosial dan Lingkungan yang telah direvisi (SESP) dan dua mekanisme kepatuhan dan akuntabilitas yang baru, yaitu Mekanisme Tinjauan Stakeholder dan Mekanisme Kepatuhan Sosial dan Lingkungan (serta "Unit" yang dikenal sebagai SECU).

Kegagalan Luar Biasa Terungkap oleh Laporan tentang Pendanaan Bank Dunia untuk Pemukiman Kembali

Sebuah laporan investigasi mengungkapkan kegagalan luar biasa Bank Dunia untuk melacak dan memantau dampak jangka panjang dari pemukiman kembali yang disebabkan oleh pembiayaan Bank Dunia. Laporan tersebut, yang merupakan karya tim lebih dari 50 wartawan yang bekerja di 21 negara, mengungkapkan jumlah yang mengejutkan (3,4 juta) dari orang-orang yang telah tergusur oleh proyek-proyek yang dibiayai antara 2004 dan 2013.

Sebuah rencana aksi deforestasi untuk Uni Eropa: advokasi untuk legalitas dan penghormatan terhadap hak dalam rantai pasokan komoditas

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Komisi Eropa tahun lalu, Uni Eropa (UE) merupakan importer ‘deforestasi sertaan’ terbesar di dunia, yaitu produk yang terkait dengan deforestasi yang disebabkan oleh perdagangan dan konsumsi komoditas hutan seperti kedelai, kelapa sawit, bahan bakar nabati, daging, kulit dan material nabati dari negara-negara tropis.

Di mana Bank Dunia akan mengambil posisi mengenai hak asasi manusia?

Bank Dunia sedang memasuki tahap-tahap akhir meninjau proses penilaian dan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan tingkat proyek miliknya. Konsultasi tentang draft pertama ditutup pada tanggal 1 Maret 2015 sesudah diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Proses tinjauan pengaman ini kemudian diharapkan berakhir di tahun 2015, seusai konsultasi tentang draft kedua, dan sistem pengaman baru yang akan diberlakukan mulai Januari 2016.

Masyarakat adat memobilisasi diri di Lima, namun Konferensi Perubahan Iklim gagal menghasilkan komitmen untuk masalah hak.

Peluncuran laporan dan dengar pendapat tentang deforestasi yang digelar di hadapan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat menjadi pusat perhatian di acara UNFCCC COP20 di Lima pada bulan Desember 2014. Sebuah dialog internasional dengan pemerintah digelar sebelum awal perundingan.Sementara itu inisiatif dan presentasi diatur untuk menggaris bawahi kebutuhan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu pilar untuk mitigasi dana daptasi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.