Resources

Perubahan di FPP

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menginformasikan para pembaca kami tentang perubahan-perubahan terbaru yang terjadi di lingkungan Forest Peoples Programme.

Dalam enam bulan terakhir FPP terus melakukan tinjauan kelembagaan yang didorong oleh semakin berkembangnya staf dan program kerja FPP yang tersebar di banyak negara. Dalam periode pertumbuhan ini kami telah menyadari perlunya menegaskan strategi-strategi kami dan memperbarui sistem-sistem operasional kami agar kami menjadi organisasi yang lebih efektif.

Apakah pendanaan karbon merugikan masyarakat hutan? Bukti dari Madagascar

Kesepakatan Paris bulan Desember 2015 mendorong negara-negara "... untuk mengambil tindakan untuk menerapkan dan mendukung, termasuk lewat pembayaran berbasis hasil... kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan" (Pasal 5) sebagai instrumen kebijakan kunci untuk mitigasi perubahan iklim.

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

‘Hutan Dengan Stok Karbon Tinggi’: tantangan-tantangan dalam implementasinya

Menanggapi tekanan konsumen untuk menghilangkan deforestasi dari produk yang dijual di pasar, perusahaan-perusahaan telah membuat banyak janji 'Nol Deforestasi', yang seringkali disertai dengan komitmen terhadap 'Nol Eksploitasi'. Perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memastikan bahwa produk dalam 'rantai pasok' mereka tidak 'melibatkan deforestasi' dan tidak terkait dengan perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia dan hak tenaga kerja. Komitmen-komitmen ini disambut baik namun memunculkan banyak pertanyaan: apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya dan bagaimana kinerja perusahaan dapat diverifikasi?

Jalan ke depan dari COP21 di Paris, risiko dan peluang bagi masyarakat adat

Hasil akhir dari KTT iklim PBB di Paris lemah mengenai hak, tapi membuka jalan untuk pengakuan yang lebih besar dari pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam kebijakan dan aksi iklim dalam rezim iklim pasca 2020.

Mengamankan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan kepatuhan yang efektif terhadap standar FPIC akan menjadi kunci untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program-program dan pembiayaan iklim.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut: