Resources

COP23, Bonn, UNFCCC

Forest Peoples Programme akan menghadiri pertemuan perubahan iklim tahunan, COP23, di Bonn.

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. 

Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

Perusahaan minyak sawit Melka di Peru mundur dari RSPO dan dikenai denda

Sejak tahun 2014, masyarakat adat Shipibo dari Santa Clara de Uchunya dengan dukungan FECONAU (Federasi masyarakat asli Ucayali) telah menentang operasi perusahaan kelapa sawit Plantaciones de Pucallpa SAC (PdP), yang telah menghancurkan lebih dari 5.000 hektar hutan adat di wilayah Ucayali, Peru. Baru-baru ini perjuangan masyarakat telah mulai membuahkan beberapa kemenangan penting.

Standar-standar minyak sawit berjuang untuk meraih kredibilitas

Informasi baru-baru ini tentang kegagalan sebagian besar lembaga sertifikasi yang menilai kinerja perkebunan kelapa sawit dalam menjunjung standar-standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengejutkan banyak merek-merek besar. Berbagai merek besar ini adalah mereka yang bergantung pada RSPO untuk menjamin kepercayaan terhadap kelapa sawit yang mereka datangkan.

Bagaimana Proyek Air Uni Eropa dapat membantu mengamankan, bukannya melemahkan, hak asasi manusia di Kenya?

Terjadi peningkatan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil lokal, nasional dan internasional tentang implikasi pada hak asasi manusia dari proyek UE senilai € 31.000.000, yaitu Water Tower Protection and Climate Change Mitigation and Adaptation Project (WaTER), atau Proyek Perlindungan Menara Air dan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, yang difokuskan pada suatu daerah di Kenya yang memiliki sejarah buruk dalam masalah hak asasi manusia.

Resolusi Pekanbaru untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan

Forest Peoples Programme dan organisasi mitra di Indonesia telah menyelenggarakan sebuah lokakarya internasional tentang sistem informasi pemantauan hutan berbasis masyarakat dan hak-hak masyarakat hutan di Pekanbaru, Indonesia. 

Organisasi-organisasi pembela hak-hak masyarakat hutan yang menghadapi ancaman deforestasi diminta untuk mengevaluasi dampak dari semakin besarnya bencana yang menimpa masyarakat hutan dan untuk memberikan wawasan-wawasan tentang kasus-kasus yang tengah mereka tangani. 

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat.