Resources

Hak-hak dan pengakuan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di COP 13 CBD

Kebutuhan untuk penghormatan yang lebih besar terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal amat tinggi dalam agenda politik pertemuan ketiga belas Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP13 CBD).

Sepanjang pertemuan selama dua minggu tersebut, yang diselenggarakan di Cancun, Meksiko, dari tanggal 4 Desember, perwakilan masyarakat adat dan komunitas berjuang agar suara dan tindakan mereka di lapangan diberi pengakuan yang lebih besar.

Mekanisme Whakatane diluncurkan dalam WPC di Sydney, November 2014

Kongres Taman Dunia (WPC) IUCN sebelumnya digelar di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2003. Marjinalisasi yang telah berjalan sejak lama atas masyarakat adat dan komunitas lokal dari gerakan dan kebijakan konservasi menghasilkan dorongan yang sulit bagi pengakuan akan hak-hak komunitas lokal, kontribusi masyarakat adat terhadap konservasi dan perlunya pendekatan konservasi berbasis hak. Masyarakat adat dan komunitas lokal dulu berada di luar sistem, mendesak untuk masuk ke dalam. Namun, usaha mereka telah berhasil dan telah membantu terwujudnya pengakuan atas "paradigma konservasi baru".

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Update: Hasil Pertemuan Baru-Baru Ini

Menindaklanjuti artikel berita elektronik kami sebelumnya yang akan melihat pertemuan ke-8 Kelompok Kerja CBD Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan terkait (WG8 (j)-8) serta pertemuan ke-17 Badan Pendukung CBD tentang Nasehat Teknologi, Teknis dan Ilmu Pengetahuan (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice/SBSTTA-17) yang diselenggarakan di bulan Oktober 2013 di Montreal, Kanada, di sini kami memberikan ringkasan informasi terkini tentang

Konvensi Keanekaragaman Hayati: tidak ada lagi alasan untuk menunda pengadopsian istilah ‘masyarakat adat’

Istilah ‘komunitas adat dan komunitas lokal’ digunakan dalam seluruh teks Convention on Biological Diversity atau Konvensi Keanekaragamanhayati (CBD)  dan keputusan dari Konferensi Para Pihak dan badan pendukungnya. Pada sidang kesembilannya di tahun 2010, Forum Tetap PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII) menyerukan kepada pihak CBD "untuk mengadopsi istilah 'masyarakat adat dan komunitas lokal’, sebagai sebuah ungkapan yang akurat dari identitas khas yang dikembangkan oleh entitas-entitas ini sejak pengadopsian Konvensi hampir 20 tahun lalu."[1]Pada sesi ke sepuluhnya tahun 2011, UNPFII lebih lanjut menyatakan bahwa "Penegasan status masyarakat adat sebagai "masyarakat" adalah penting dalam menghormati dan melindungi hak asasi mereka sepenuhnya".

Pengajuan terbaru untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati

Pada April 2013 FPP dan Natural Justice membuat sebuah usulan bersama kepada Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dalam menanggapi sebuah permintaan untuk berperan serta dari para Pihak dan stakeholder tentang program kerja CBD yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman hayati (Pasal 8j).

Para Pihak dari Konvesi Keanekaragaman Hayati belum siap menerima ‘masyarakat adat’

Sebuah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat adat pada pertemuan ke-11 Conference of the Parties (COP11) to the Convention on Biological Diversity (CBD) di Hyderabad, India, 8-19 Oktober 2012: Para Pihak gagal mengadopsi keputusan untuk memperbarui terminologi “komunitas adat dan komunitas lokal” yang digunakan CBD menjadi “masyarakat adat dan komunitas lokal”, akibat tentangan beberapa pihak.

Pembela adat di COP 11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) di India

Minggu ini masyarakat adat dari seluruh dunia telah berkumpul dengan para pemimpin pemerintah internasional di Konferensi Para Pihak Ke-11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP11) di Hyderabad, India. Pertemuan penting ini melibatkan negosiasi-negosiasi penting yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang menganjurkan perlindungan lahan tradisional mereka dan menarik perhatian kepada dimensi sosial dan budaya dari upaya konservasi dan penghormatan atas hak-hak mereka di saat Para Pihak pada Konvensi menilai kemajuan dan efektivitas kerja CBD sampai saat ini dan menyusun rencana-rencana dan solusi-solusi baru untuk krisis keanekaragaman hayati global.

Laporan Forest Peoples Programme dan mitra kerja dari Thailand dan Kenya dalam Kongres Konservasi Dunia IUCN Ke-5

Dengan bantuan pendanaan dari Rights and Resources Intiative (RRI) dan IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP), Forest Peoples Programme (FPP) mendukung mitra dari Thailand dan Kenya untuk menghadiri Kongres Konservasi Dunia (WCC5) IUCN Ke-5 tanggal  6-15 September di Jeju,  Korea Selatan. Fred Kibelio Ngeywo (Chepkitale Indigenous Peoples' Development Project, CIPDP, dan dari komunitas Ogiek di Gunung Elgon, Kenya), Udom Charoenniyomphrai (Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, IMPECT), Kittisak Rattanakrajangsri (Indigenous Peoples’ Foundation for Education and Environment in Thaliand) dan Michael Kipkeu (Kenya Wildlife Service) turut serta dalam mendukung gerakan-gerakan kunci (laporannya dibawah), dan mempresentasikan Mekanisme Whakatane yang berupaya "untuk mengatasi dan mengganti rugi ketidakadilan historis dan ketidakadilan saat ini terhadap masyarakat adat atas nama konservasi alam dan sumber daya alam".[1] Tim FPP juga menghadiri lokakarya kunci tentang Situs Warisan Dunia dan sejumlah acara pendamping (side events).

Konvensi Warisan Dunia dan Masyarakat Adat

Pengalaman masyarakat adat akan penetapan tanah dan sumber daya mereka sebagai Situs Warisan Dunia, di bawah Konvensi Warisan Dunia tahun 1972, berbeda-beda di banyak tempat. Dalam beberapa kasus Konvensi ini telah menjadi alat yang digunakan masyarakat adat dalam melindungi tanah mereka – salah satu kasus yang menonjol adalah kasus masyarakat Mirarr di Kakadu, Australia, yang menggunakan Konvensi Warisan Dunia untuk menghentikan penambangan Uranium di tanah mereka. Namun, teramat sering proses Konvensi Warisan Dunia, dan Komite yang mengawasi pelaksanaannya, jauh dari realita kehidupan masyarakat adat di tanah terkait. Dengan kurangnya keterlibatan masyarakat adat, kurangnya partisipasi penuh mereka dan kurangnya prosedur perundingan dan pencapaian persetujuan yang komprehensif, penetapan ini seringkali menghasilkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.