Resources

AMSTERDAM- (15 Februari 2018) Empat belas pemimpin dan pembela hak asasi manusia dari negara-negara hutan hari ini meluncurkan

Perusahaan perkebunan yang berupaya menghindari penghancuran dan menyebabkan perubahan iklim telah disarankan untuk menyisihkan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka. Tapi apa implikasinya bagi masyarakat hutan? Apakah mereka mendapatkan manfaat atau apakah ini akan membatasi hak-hak mereka lebih lanjut?

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.