Resources

Properti Masyarakat di Kenya – Risiko & Peluang

Presentasi terlampir dibuat dalam acara 'Forum Komunitas tentang Membatasi ancaman terhadap keamanan lahan masyarakat di Kenya', yang diadakan di Nairobi antara tanggal 14 dan 15 Juni 2018.

Masyarakat adat dan pembela hutan mengabaikan pembunuhan dan intimidasi untuk meminta pemerintah Eropa menegakkan komitmen hak asasi manusia mereka dan mengatasi komoditas deforestasi

Para pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia dari empat negara hutan tropis melakukan perjalanan ke Paris untuk mendesak dilakukannya tindakan terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia pada pertemuan para pemangku kepentingan Kemitraan Deklarasi Amsterdam tanggal 27 Juni, Menuju komodita

Warga Sengwer ditembak mati oleh penjaga hutan yang didanai EU

Robert Kirotich yang berusia 41 tahun hari ini ditembak mati oleh penjaga hutan yang didanai UE yang bekerja untuk Dinas Kehutanan Kenya. David Kipkosgei Kiptilkesi, seorang lainnya, terluka dan dibawa pergi oleh para penjaga dan kondisinya masih belum diketahui.

Pemimpin adat dari komunitas Santa Clara de Uchunya yang tengah menyelidiki serangan dan perusakan hutan mereka berhasil lolos dari upaya pembunuhan

Pada tanggal 11 Desember, sebuah delegasi dari komunitas Santa Clara de Uchunya, dengan didampingi oleh perwakilan Federasi Komunitas Adat Ucayali (FECONAU) dan Instituto de Defensa Legal (IDL), melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kebenaran laporan tentang penyerangan ke tanah pertanian warga masyarakat yang tinggal dekat dengan tepi su

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. 

Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Ekspansi perusahaan minyak sawit terbesar Indonesia dihentikan setelah pengaduan dari FPP

Konglomerat minyak sawit tersebut diperintahkan untuk menghentikan ekspansi operasinya setelah terjadi berbagai pelanggaran terhadap standar-standar RSPO.

Pada awal Mei 2015, Panel Keluhan Roundtable on SustainablePalm Oil (RSPO) mendukung Forest Peoples Programme atas pengaduannya terhadap Golden Agri Resources (GAR), yang saat itu berencana memperluas 18 operasinya di Kalimantan. Setelah menyimpulkan bahwa FPP memiliki 'alasan yang masuk akal' untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar beberapa norma RSPO, 'ketetapan' terbaru Panel Keluhan menyatakan bahwa:

New film highlights the struggle faced by the Panduamaan and Sipituhuta community in North Sumatra

Bagaimana kertas pulp menjadi rantai penyebab konflik? Sekelompok pria di Indonesia ditangkap dan dipukuli karena menuntut hak untuk memanen pohon kemenyan yang menjadi sumber pendapatan mereka ketika perusahaan bubur kertas menghancurkan dan meratakan hutan kemenyan mereka – saat ini, wanita seperti Rusmedia menjadi pemimpin meneruskan perjuangan mereka. Cari tahu lebih dalam mengenai film ini: https://www.youtube.com/watch?v=Y3vKyv_q3O8&feature=youtu.be 

 

Perempuan adat berjuang untuk hak-hak mereka

Di bulan Februari perempuan dari 20 negara bertemu di Chiang Mai, Thailand, untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan adat dan komunitas mereka dalam kaitannya dengan hak mereka atas tanah. Lokakarya Internasional tentang Hak, Tanah dan Sumber Daya Perempuan Adat ini diselenggarakan lewat kolaborasi Jaringan Perempuan Adat Asia (AIWN) dan Forest Peoples Programme (FPP).
 
Dengarkan di sini suara-suara perempuan adat yang mencerminkan perjuangan komunitas dan masyarakat mereka untuk melindungi hak-hak mereka.

LAPORAN TERBARU MENGENAI IMPLEMENTASI KOMITMEN ASIA PULP DAN PAPER (APP) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Beradasarkan hasil interview 17 masyarakat terdampak di Indonesia, mengungkap masalah dalam pelaksanaan komitmen, sementara itu ratusan konflik masih belum terselesaikan

San Fransisco, CA – Sebuah study lapangan untuk menginvestigasi Kinerja Asia Pulp dan Paper, menyediakan masukan terhadap evaluasi kemajuan APP dalam memenuhi komitmen tanggungjawab social, dan membuat rekomendasi terhadap perusahaan berdasarkan bukti – bukti lapangan yang ditemukan selama penelitian, bahwa agar APP membuat langkah –langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut