Resources

« Sans droits fonciers autochtones, il n’y aura ni Amazonie ni sécurité pour l’humanité »

Oslo, mercredi 27 juin 2018. À la veille de son intervention devant le Forum d’Oslo sur les forêts tropicales (OTFF), l’organisation autochtone nationale péruvienne AIDESEP a publié un rapport conjoint avec le Forest Peoples Programme (FPP) qui met en exergue les échecs répétés du gouvernement péruvien pour respecter ses engagements progressifs de reconnaissance des droits fonciers autochtones. Sur une note positive, ce rapport rend compte des progrès rapides dans l’enregistrement des terres autochtones grâce aux programmes de financement décentralisés mis en place et supervisés par des organisations autochtones.

Peuples autochtones et défenseurs de la forêt bravent les meurtres et les intimidations pour exhorter les gouvernements européens à respecter leurs engagements en matière de droits humains et lutter contre la déforestation due aux matières premières

Des dirigeants autochtones et des défenseurs des droits humains de quatre pays abritant des forêts tropicales se rendent à Paris pour appeler instamment à agir contre la déforestation et les violations des droits humains lors de la réunion multipartite du 27 juin du

Masyarakat adat dan pembela hutan mengabaikan pembunuhan dan intimidasi untuk meminta pemerintah Eropa menegakkan komitmen hak asasi manusia mereka dan mengatasi komoditas deforestasi

Para pemimpin adat dan pembela hak asasi manusia dari empat negara hutan tropis melakukan perjalanan ke Paris untuk mendesak dilakukannya tindakan terhadap deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia pada pertemuan para pemangku kepentingan Kemitraan Deklarasi Amsterdam tanggal 27 Juni, Menuju komodita

Enfin une victoire pour Long Isun

Après une décennie de luttes contre la menace de la destruction des forêts, la communauté autochtone de Long Isun a remporté une petite victoire.

PRESS RELEASE: Himbauan Aksi: Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat

Pemerintah Indonesia harus bertindak atas pelanggran hak asasi manusia di Long Isun, Mahakam Hulu, Indonesia-Deklarasi dari sebuah pertemuan internasional. 

Delegasi dari Afrika, Asia dan Amerika Latin mendengar langsung kesaksian dari perkembangan yang membahayakan masyarakat kehutanan di seluruh dunia. Dari Indonesia, banyak kasus memperlihatkan bagaimana rencana dan kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang tidak terlindungi dengan baik.

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Ekspansi perusahaan minyak sawit terbesar Indonesia dihentikan setelah pengaduan dari FPP

Konglomerat minyak sawit tersebut diperintahkan untuk menghentikan ekspansi operasinya setelah terjadi berbagai pelanggaran terhadap standar-standar RSPO.

Pada awal Mei 2015, Panel Keluhan Roundtable on SustainablePalm Oil (RSPO) mendukung Forest Peoples Programme atas pengaduannya terhadap Golden Agri Resources (GAR), yang saat itu berencana memperluas 18 operasinya di Kalimantan. Setelah menyimpulkan bahwa FPP memiliki 'alasan yang masuk akal' untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar beberapa norma RSPO, 'ketetapan' terbaru Panel Keluhan menyatakan bahwa:

LAPORAN TERBARU MENGENAI IMPLEMENTASI KOMITMEN ASIA PULP DAN PAPER (APP) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Beradasarkan hasil interview 17 masyarakat terdampak di Indonesia, mengungkap masalah dalam pelaksanaan komitmen, sementara itu ratusan konflik masih belum terselesaikan

San Fransisco, CA – Sebuah study lapangan untuk menginvestigasi Kinerja Asia Pulp dan Paper, menyediakan masukan terhadap evaluasi kemajuan APP dalam memenuhi komitmen tanggungjawab social, dan membuat rekomendasi terhadap perusahaan berdasarkan bukti – bukti lapangan yang ditemukan selama penelitian, bahwa agar APP membuat langkah –langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada.

Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata? Kajian Baru Mempertanyakan Keberhasilan Standar RSPO

INFORMASI UNTUK PERS - NOVEMBER 7, 2013

CATATAN EDITOR: Untuk semua publikasi, “Konflik atau Mufakat,” dan bahan-bahan pendukung, silakan kunjungi: http://www.forestpeoples.org/press-room

16 Studi Kasus Menyimpulkan Beberapa diantara Perusahaan Minyak Sawit Terbesar Dunia Meremehkan Mandat PBB Keputusan Persetujuan Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal Sebelum Membabat Hutan, Lahan Gambut

MEDIA ADVISORY - Minyak Sawit Berkelanjutan: Permainan Pasar atau Komitmen Nyata?

Siaran Pers Peluncuran Hasil Penelitian Menjelang Pertemuan Tahunan RSPO Ke-11 di Medan; NGO-NGO dari Asia dan Afrika Mempertanyakan Efektivitas Standar RSPO

Meningkatnya permintaan global akan minyak sawit memicu ekspansi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di hutan-hutan Asia Tenggara dan Afrika. Keprihatinan akan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya telah menyebabkan pembentukan forum minyak sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di tahun 2004. RSPO mensertifikasi operasi-operasi yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di lokasi operasi dan yang juga melestarikan tanah dan hutan dengan nilai konservasi tinggi. 

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.