Resources

Dari hutanlah kami hidup, bukan dari kelapa sawit

Jakarta - Sebuah koalisi masyarakat sipil melakukan aksi di luar Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada hari Jumat (23/03/2018), memprotes penerbitan izin pelepasan kawasan hutan negara dekat Sungai Wosimi di kecamatan Naikere dan Kuriwamesa, Kabupaten

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Menghabisi hutan di Jantung Borneo: kasus memilukan Long Isun

Pada akhir abad 19, sebuah kelompok besar Dayak Bahau menetap di sungai Meraseh, anak sungai Mahakam Atas di Kalimantan Timur, Indonesia. Selama satu abad, mereka tinggal dengan damai di Long Isun sampai tahun 1980-an ketika pemerintah memindahkan mereka ke tepi sungai Mahakam.

Melindungi Pembela Hutan

Sekitar 5 persen penduduk bumi adalah masyarakat adat, dan setiap hari banyak sekali warga masyarakat adat menghadapi risiko kematian dalam perjuangan melindungi tanah leluhur mereka.

Kontroversi minyak sawit menjadi isu global

Pada bulan April, Parlemen Eropa lewat keputusan mayoritas lintas partai mengadopsi sebuah laporan yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran tenaga kerja, perampasan tanah dan perusakan lingkungan yang berkaitan dengan produksi minyak sawit.

Resolusi Pekanbaru untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan

Forest Peoples Programme dan organisasi mitra di Indonesia telah menyelenggarakan sebuah lokakarya internasional tentang sistem informasi pemantauan hutan berbasis masyarakat dan hak-hak masyarakat hutan di Pekanbaru, Indonesia. 

Organisasi-organisasi pembela hak-hak masyarakat hutan yang menghadapi ancaman deforestasi diminta untuk mengevaluasi dampak dari semakin besarnya bencana yang menimpa masyarakat hutan dan untuk memberikan wawasan-wawasan tentang kasus-kasus yang tengah mereka tangani. 

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Upaya perusahaan minyak sawit untuk menurunkan deforestasi tidak berkelanjutan

Perusahaan minyak sawit telah lama dikritik karena aktivitas pembukaan lahannya yang merusak, baik merusak hutan maupun lahan gambut, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan Indonesia, di mana deforestasi masih terus meningkat meskipun ada janji Presiden untuk menghentikannya, adalah pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, industri pulp(bubur kertas) dan kertas serta transmigrasi. Mengingat tidak efektifnya upaya pemerintah, membujuk perusahaan untuk menyisihkan kawasan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka tampak seperti sebuah cara yang masuk akal untuk membatasi masalah tersebut. Tapi, mengingat bahwa sebagian besar konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah-tanah masyarakat setempat,apa implikasi dari penyisihan lahan ini terhadap hak-hak dan mata pencaharian masyarakat hutan?