Resources

Properti Masyarakat di Kenya – Risiko & Peluang

Presentasi terlampir dibuat dalam acara 'Forum Komunitas tentang Membatasi ancaman terhadap keamanan lahan masyarakat di Kenya', yang diadakan di Nairobi antara tanggal 14 dan 15 Juni 2018.

Melindungi Pembela Hutan

Sekitar 5 persen penduduk bumi adalah masyarakat adat, dan setiap hari banyak sekali warga masyarakat adat menghadapi risiko kematian dalam perjuangan melindungi tanah leluhur mereka.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Lembar Berita Elektronik FPP Juli 2013 (versi PDF)

Teman-teman terhormat,

Saling mengakui, saling menghormati dan saling menguntungkan adalah atribut-atribut yang diinginkan dari semua hubungan manusia. Masyarakat adat dan masyarakat-masyarakat hutan lainnya juga mengharapkan hal-hal ini dalam hubungan mereka dengan orang lain – apakah dengan pemerintah, perusahaan swasta, NGO atau organisasi masyarakat adat dan komunitas lainnya. Edisi Lembar Berita Elektronik Forest Peoples Programme kali ini melaporkan keadaan hubungan-hubungan antara masyarakat hutan dengan berbagai lembaga – seraya hubungan-hubungan ini dibina, diuji atau pecah – dalam perjalanan penegasan untuk menegakkan hak asasi manusia, keadilan sosial dan solidaritas.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.

Status proses REDD+ di Republik Demokratik Kongo

Ancaman besar yang dihadapi oleh hutan Republik Demokratik Kongo terus menarik perhatian global karena peran penting hutan yang luas dalam mengatur iklim global. Perkiraan menunjukkan bahwa hutan-hutan di Daerah Aliran Sungai Kongo secara keseluruhan menyerap dan menyimpan sekitar 10 sampai 30 miliar ton karbon, sebuah jasa ekosistem yang semakin penting mengingat kekhawatiran tentang perubahan iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah dikembangkan untuk memberikan insentif keuangan berdasarkan kinerja kepada pemilik kawasan hutan yang luas, untuk mengurangi hilangnya hutan dan mempromosikan peningkatan stok karbon melalui konservasi dan penanaman pohon.

Perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika: Serangkaian Alat (toolkit) bagi LSM di Republik Demokratik Kongo

Serangkaian alat (toolkit) ini menyediakan informasi tentang perlindungan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam dalam hukum regional dan internasional di Afrika. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang ringkas dan dapat diakses kepada LSM tentang kerangka hukum yang ada bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di RDK terkait tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. Toolkit ini juga menyediakan informasi berguna tentang mekanisme regional dan internasional yang dapat digunakan LSM, serta masyarakat adat dan komunitas lokal yang bekerja bersama mereka, untuk mengklaim hak-hak mereka dan mendorong pemerintah RDK untuk menghormati kewajiban hukumnya di tingkat regional dan internasional.   

Lembar Berita Elektronik FPP Februari 2013 (versi PDF)

Sahabat-sahabat tercinta,

Saat seseorang mengatakan bahwa suatu solusi gagal karena ‘kurangnya kemauan politik’, saya secara otomatis langsung bertanya pada diri sendiri: kemauan politik siapa dan kepentingan-kepentingan apa yang mendorong hal sebaliknya?