Resources

UNDRIP: Setelah 10 tahun dan di masa depan

As the world marks 10 years since the formal adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by the General Assembly, Forest Peoples Programme celebrates and supports the many gains made for indigenous peoples in legal advancements, key legal cases fought and won, increasing global respect, recognition and increasing, strong solidarity and collaborative work across the globe.

Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dalam diskusi minyak sawit

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.

Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

Resolusi Maninjau

Resolusi Maninjau28 Januari 2016

Wilmar, “Kami butuh tindakan bukan ikrar”

Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International Ltd. (F34.SI / WLIL.SI), berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nol Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nol Deforestasi’. Sebagai NGO dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendukung hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal -baik di Indonesia maupun di dunia, kami, sejumlah NGO dan masyarakat yang berkumpul di lereng bukit tepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, 26-28 Januari 2016, menyampaikan pernyataan-pernyataan berikut:

Perundingan tentang konvensi iklim masa depan masih dalam tahap awal, sementara kepedulian akan dampak aksi-aksi iklim terhadap hak-hak masyarakat adat tetap terpinggirkan

Sesi-sesi dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) baru-baru ini di Bonn, yang ditujukan untuk penyusunan rancangan dokumen negosiasi untuk Konferensi Para Pihak (COP20) di Peru, akan dilanjutkan pada bulan Oktober. Sementara itu berbagai diskusi yang terjadi menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aksi-aksi terkait perubahan iklim yang berdampak pada hak asasi manusia  khususnya mitigasi terhadap isu berbasis lahan.

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?

PETISI MASYARAKAT BATWA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UGANDA

Penulis: United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)Pada tanggal 8 Februari 2013, masyarakat Batwa dari Uganda mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda mencari pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum internasional dan menuntut ganti rugi atas marginalisasi di masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia terus-menerus yang mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka oleh pemerintah.

Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

Artikel utama dalam Lembar Berita Elektronik FPP yang lalu berfokus pada kemajuan luar biasa yang dicapai masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, dalam upaya mereka untuk mengamankan hutan dan mata pencaharian mereka dengan menuliskan aturan-aturan keberlanjutan mereka dan memulai proses untuk memberlakukannya. Proses ini telah menghasilkan penangkapan para pembakar arang, dan Dinas Kehutanan Kenya (KFS) kini telah mulai membatasi aktivitas sebagian pembakar arang, serta aktivitas perambahan yang dilakukan para petani yang menimbulkan pengrusakan hutan adat.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Laporan dan masukan terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan mendalam terkait  pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Arun III dan tantangan-tantangannya, serta proyek lain yang serupa, mempertanyakan komitmen pemerintah Nepal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat (LAHURNIP, NGO-FONIN dan FPP). 

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).