Resources

Perempuan Adat menyerukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat

"Untuk menangani situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari tindakan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat "

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh AIPP, FPP dan NIWF

Pengajuan terbaru untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati

Pada April 2013 FPP dan Natural Justice membuat sebuah usulan bersama kepada Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dalam menanggapi sebuah permintaan untuk berperan serta dari para Pihak dan stakeholder tentang program kerja CBD yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional tentang keanekaragaman hayati (Pasal 8j).

Pengalaman masyarakat adat Asia dengan kebijakan pinjaman lembaga-lembaga keuangan internasional: satu tinjauan pilihan

Berbagai proyek dan intervensi program bank-bank pembangunan multilateral memiliki satu jejak pelanggaran hak azasi manusia (HAM) sistematis dan meluas bagi masyarakat adat di Asia. Di banyak negara, masyarakat adat telah menjadi sasaran penggusuran dan kehilangan sumber penghidupan tradisional mereka. Pemicu berbagai pelanggaran HAM tersebut adalah pengabaian hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka serta hak untuk memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) atas berbagai proyek dan intervensi program, termasuk proyek-proyek atas-nama pembangunan berkelanjutan dan pembangunan manusia. Diantara hal-hal tersebut adalah, proyek infrastruktur raksasa (konstruksi bendungan dan jalan raya) dan proyek-proyek “konservasi” lingkungan yang telah berdampak paling buruk pada masyarakat adat. Ada banyak contoh proyek-proyek semacam ini yang mengorbankan masyarakat adat di negara-negara Asia. 

Maju atau Mundur? Peninjauan dan perkembangan standar perlindungan Bank Dunia (2012-14)

Bank Dunia saat ini sedang melakukan “peninjauan ulang dan pembaruan” delapan dari sepuluh kebijakan perlindungan sosial dan lingkungannya. NGO telah mengemukakan bagaimana Bank Dunia harus menjadikan peninjauan ini sebagai peluang untuk memperbaharui standarnya sendiri dan mendukung implementasi dan sistem kepatuhan untuk meningkatkan tanggung gugat Bank Dunia dan menyampaikan capaian-capaian pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, NGO juga mengangkat keprihatinan terhadap rencana Bank Dunia untuk “menggabungkan” kebijakan-kebijakannya, dengan penekanan lebih besar pada upaya menggunakan sistem-sistem negara untuk menangani berbagai persoalan, dapat berakhir pada pelemahan standar dan kurangnya akuntabilitas  Bank Dunia dan pemerintah peminjam terhadap masyarakat dan publik yang terkena dampak.

Laporan dan masukan terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan mendalam terkait  pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Arun III dan tantangan-tantangannya, serta proyek lain yang serupa, mempertanyakan komitmen pemerintah Nepal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat (LAHURNIP, NGO-FONIN dan FPP). 

Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pakta Masyarakat Adat Asia) mengadopsi kebijakan gender yang kuat untuk penanganan isu-isu adat

Dalam Sidang Umum anggota Ke-4, Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP) atau Pakta Masyarakat Adat Asia telah mengadopsi sebuah kebijakan yang kuat untuk mendukung dan mendorong penanganan isu-isu terkait gender dalam seluruh program kerjanya. Kebijakan tersebut juga akan menangani proses-proses internal terkait gender dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul. Kebijakan tersebut juga akan berdampingan dengan rencana strategis yang baru diadopsi mengenai hak-hak perempuan dan akan membentuk sebuah komitmen yang koheren dan kuat untuk memajukan kepentingan dan hak perempuan adat.

Publikasi Baru FPP

FPP sudah menerbitkan 3 publikasi baru, yaitu ‘Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukung’, edisi ketiga dari ‘Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat’ dan edisi kedua dari ‘Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’.