Resources

Pesan dari perempuan Assoumindelé, Kamerun

Perempuan dari sebuah desa di Kamerun tenggara mengatakan bahwa sulit bagi mereka mengakses sebidang tanah yang telah dialokasikan bagi komunitas mereka sebagai bagian dari kompensasi atas tanah yang diambil untuk dijadikan sebuah cagar alam nasional.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Hutan Ngoyla-Mintom di Kamerun: Perspektif Masyarakat Adat Baka

Ngoyla-Mintom adalah sebuah kawasan berhutan yang terletak di pegunungan, yang namanya diambil dari nama dua distrik di dua daerah di Kamerun, yaitu Ngoyla di daerah timur dan Mintom di daerah selatan. Hutan hujan ini terkenal karena menjadi target kepentingan berbagai aktor, termasuk pemerintah Kamerun, perusahaan swasta dan komunitas internasional. Di bulan-bulan terakhir ini Ngoyla-Mintom mendapatkan reputasi sebagai blok hutan yang sebelumnya tidak tersentuh eksploitasi, yang dengan cepat telah membangkitkan minat Kementerian Kehutanan Kamerun yang tertarik untuk melelang bagian-bagian hutan tersebut kepada perusahaan penebangan swasta. 

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.