Resources

Mengamankan hak tenurial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Republik Demokratik Kongo (RDK): Prospek dan tantangan dari surat keputusan hutan kemasyarakatan yang baru-baru ini diterbitkan

Ada beberapa hasil yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir dalam perjalanan mengamankan hak masyarakat atas hutan di Republik Demokratik Kongo (RDK). Pada tanggal 2 Agustus 2014, surat keputusan hutan kemasyarakatan (Community Forestry Decree) yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya ditandatangani oleh Perdana Menteri Kongo. Hal ini dipandang sebagai peningkatan yang sangat penting bagi penguasaan lahan dan rezim tata kelola kehutanan di RDK. Organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat adat dan komunitas lokal telah menanti-nanti keputusan ini dengan harapan besar sejak Hukum Kehutanan diadopsi pada tahun 2002, yang membuka jalan bagi kerangka tata kelola hutan yang baru.*

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan harus menaruh perhatian khusus pada situasi perempuan adat yang rentan di Republik Demokratik Kongo

Lima belas organisasi yang bekerja bersama perempuan adat, termasuk Forest Peoples Programme, bergabung untuk menegaskan ketidakadilan dan berbagai bentuk diskriminasi yang diderita perempuan adat di Republik Demokratik Kongo (RDK) kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite). Negara-negara diminta untuk menyampaikan laporan empat tahunan kepada Komite untuk menjelaskan langkah-langkah legislatif, judikatif dan administratif serta langkah-langkah lainnya yang telah mereka adopsi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi),.Komite akan mempelajari laporan RDK tanggal 11 Juli 2013 di hadapan delegasi perwakilan pemerintah Kongo.

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).