Resources

Proyek sertifikasi tanah di Amazon Peru dikritik organisasi masyarakat adat nasional

Masa depan proyek sertifikasi tanah senilai80 juta dolar AS di Peru, yang dibiayai oleh Inter American Development Bank (IDB), berada diujung tanduk. AIDESEP, organisasi nasional masyarakat adat Amazon di Peru, berpendapat bahwa konflik atas tanah dan perusakan hutan akan meningkat akibat inisiatif ini. Organisasi-organisasi adat telah mengajukan petisi kepada pemerintah Peru menuntut sebuah proses konsultasi formal sebelum proyek berlanjut.

Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon

Pada bulan April 2014, dengan firasat tragis tentang apa yang mungkin akan terjadi, para pemimpin komunitas Saweto, sebuah desa Ashaninka di Peruvian Amazon, meminta agar pemerintah Peru mengambil langkah-langkah mendesak untuk 'mencegah setiap upaya untuk membunuh diri kami'. Ancaman tersebut datang dari para penebang yang melakukan 'pembalasan' atas upaya yang sejak lama dilakukan masyarakat untuk mendokumentasikan dan melaporkan pembalakan liar di wilayah mereka.

Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Akankah komitmen pemerintah Peru untuk mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya sebagai bagian dari Program Investasi Hutan Bank Dunia menjadi kenyataan?

Pada tanggal 2 Agustus 2013, organisasi adat dan perwakilan pemerintah Peru mencapai kesepakatan untuk mengubah aspek-aspek kontroversial dari rancangan Rencana Investasi Hutan milik pemerintah, yang merupakan sebuah inisiatif yang dibiayai oleh Program Investasi Hutan Bank Dunia untuk mengatasi deforestasi. Rancangan tersebut rencananya akan disampaikan kepada sub-komite (FIP/Forest Investment Programme) Bank Dunia pada bulan Oktober 2013 tapi sebuah versi rancangan tersebut mendapat kecaman keras dari organisasi masyarakat adat pada bulan Juli karena rancangan tersebut tetap mengabaikan proposal adat dan melanggar kewajiban hukum Peru untuk menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya dan kebijakan pengaman Bank Dunia itu sendiri. 

Indigenous peoples of the Peruvian Amazon denounce failure of the World Bank’s Forest Investment Programme in Peru to respect their rights to lands and territories

On the eve of the latest visit of the Forest Investment Programme (FIP) to Peru (18 -20 February 2013), AIDESEP, the Peruvian national indigenous organisation, has sent a letter to the FIP mission denouncing the efforts of the Peruvian government to backtrack on previous commitments to recognise millions of hectares of untitled indigenous territories as part of their ‘Forest Investment Strategy’. 

Kembalinya konservasi benteng: REDD dan perampasan lahan hijau di Amazon Peru

Saya ingat ketika penjaga taman pertama kali datang ke desa kami. Mereka memanggil kami untuk berkumpul dan berkata 'Ambil barang-barang kalian dan berkemas, jangan membuka pertanian baru dan kita akan lihat di mana kalian dapat dipindahkan’”. Ini adalah kata-kata Miguel Ishwiza Sangama, mantan kepala desa Nuevo Lamas, sebuah komunitas kecil pribumi Kichwa di Peru Utara saat ia mengingat sebuah kejadian di tahun 2007. Kejadian tersebut adalah saat dimana para pejabat dari Cerro Escalera Regional Conservation Area atau Wilayah Konservasi Regional Cerro Escalera mencoba untuk memindahkan komunitas tersebut untuk pertama kalinya. Di tahun-tahun berikutnya, otoritas Taman terus mengupayakan pemindahan ini tetapi ketika masyarakat tetap menentang, maka pihak otoritas Taman mengambil langkah dengan membatasi akses masyarakat ke hutan untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan serta melarang sistem tradisional pertanian berpindah yang mereka jalani. Tahun 2010, dakwaan diajukan terhadap tiga anggota masyarakat karena mempraktikkan pertanian berpindah mereka.