Resources

Organisasi-organisasi adat menentang ekspansi Camisea sementara Peru menangguhkan keputusan untuk menetapkan konsesi baru

Tanggal 2 November 2012 empat organisasi adat Peru mengeluarkan sebuah pernyataan yang menentang rencana-rencana yang baru-baru ini disetujui tentang ekspansi operasi di lapangan-lapangan gas bumi Camisea[1] di bagian tenggara negara tersebut. Ekspansi ini dapat mengancam ‘kelangsungan hidup fisik dan budaya’ masyarakat adat yang berada dalam ‘isolasi sukarela’ (voluntary isolation) dan dalam kontak awal (initial contact).[2] Ekspansi ini direncanakan akan dilakukan dalam Cagar Alam Kugapakori-Nahua-Nanti yang diperuntukkan bagi masyarakat-masyarakat terisolasi yang dianggap terlarang untuk industri ekstraktif. Namun, sebelumnya di tahun ini sebuah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk fase pertama ekspansi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Mineral Peru, meskipun ditentang departemen urusan adat pemerintah, INDEPA, dan dipertanyakan oleh organisasi-organisasi adat.

Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja Community Legal Education Center (CLEC), bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis  tahun 2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi antar pemerintah ASEAN[1] (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

ARTIKEL TAMU dari Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Guatemala: Sengketa tanah dan perjuangan mendapatkan hak di Guatemala

Sama halnya dengan banyak negara lainnya di Amerika Latin, Guatemala mengalami masalah akibat distribusi tanah ganda yang amat tidak adil. Lebih dari setengah tanah di negara ini dimiliki oleh perkebunan swasta yang dimiliki keluarga atau perorangan atau dimiliki perusahaan penambangan, pemilik konsesi hutan/perusahaan kayu, agribisnis atau perkebunan. Sebaliknya, tanah petani kecil hanya seluas seperlima dari luas tanah tersebut dan ditempati oleh petani penggarap dan petani kecil yang membentuk 80% populasi negara tersebut. Masyarakat-masyarakat adat merupakan pemilik adat dari seluruh tanah negara ini, namun dalam banyak kasus mereka tidak memiliki batas-batas tanah legal maupun hak milik atas wilayah-wilayah leluhur mereka. Meskipun ada janji-janji untuk mengakui hak-hak atas tanah masyarakat adat dan petani, yang dituangkan dalam Peace Accords (Kesepakatan Damai) tahun 1996 dan dalam proposal-proposal reformasi tanah yang tidak ada kelanjutannya, nyaris tidak ada tindakan untuk mengamankan hak-hak atas tanah masyarakat adat dan komunitas lokal.[i]

Para Pihak dari Konvesi Keanekaragaman Hayati belum siap menerima ‘masyarakat adat’

Sebuah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat adat pada pertemuan ke-11 Conference of the Parties (COP11) to the Convention on Biological Diversity (CBD) di Hyderabad, India, 8-19 Oktober 2012: Para Pihak gagal mengadopsi keputusan untuk memperbarui terminologi “komunitas adat dan komunitas lokal” yang digunakan CBD menjadi “masyarakat adat dan komunitas lokal”, akibat tentangan beberapa pihak.

Masyarakat adat Batwa memperoleh ketrampilan lebih banyak tentang gender

Sebuah lokakarya gender yang diselenggarakan di Kisoro, di kawasan barat daya Uganda, pada tanggal 19-21 November 2012 dan ditujukan untuk mengenalkan aspek-aspek umum gender kepada masyarakat adat,  telah berakhir dengan sukses.

Lokakarya tersebut difasilitasi oleh United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU) dan Forest Peoples Programme dan dihadiri oleh lima puluh laki-laki dan perempuan Batwa dari distrik Kanungu, Mbarara, Kabale dan Kisoro. Kaum muda berusia 14 - 20 juga ikut menghadiri lokakarya tersebut. 

Masyarakat adat meminta Bank Pembangunan Afrika untuk mengembangkan kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka

Tahun 2010 Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/AfDB) berkomitmen untuk mengembangkan “standard-standar pengaman” yang baru. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menyediakan sebuah kerangka bagi pihak Bank dan para peminjamnya untuk mengkaji dan mengurangi risiko sosial dan lingkungan. Dengan melakukan ini, pihak Bank Pembangunan Afrika mengikuti langkah bank-bank pembangunan multilateral regional lainnya (Asia, Eropa, Inter-Amerika) dan Bank Dunia serta Korporasi Pendanaan Internasional (International Finance Corporation). 

Laporan dan masukan terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan mendalam terkait  pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Arun III dan tantangan-tantangannya, serta proyek lain yang serupa, mempertanyakan komitmen pemerintah Nepal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat (LAHURNIP, NGO-FONIN dan FPP). 

Pertemuan masyarakat mengenai kepala sawit di Liberia menghasilkan deklarasi yang tegas tentang kelanjutan pembangunan kelapa sawit di Liberia

Perwakilan masyarakat dari seluruh Liberia berkumpul di Bopolu City di Gbarpolu County pada tanggal 27 – 29 November. Pertemuan ini diadakan untuk membahas dampak-dampak pembangunan konsesi perkebunan kelapa sawit yang tengah berlangsung di Liberia terhadap tanah yang telah dimanfaatkan dan dimiliki (secara adat atau lainnya) oleh masyarakat. Lebih dari seratus limapuluh delegasi masyarakat dari daerah Grand Cape Mount, Bomi, Gbarpolu dan Sinoe menghadiri pertemuan yang diselenggarakan lewat kerja sama antara Sustainable Development Institute/SDI (Institut Pembangunan Berkelanjutan), Save My Future Foundation/SAMFU (Yayasan Selamatkan Masa Depanku) dan Social Entrepreneurs for Sustainable Development/SESDev (Wirausahawan Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan).

Masyarakat Yanomami di Venezuela berkonflik dengan penambang liar

Di bulan Agustus muncul berita terjadinya dugaan pembantaian terhadap masyarakat Yanomami di kawasan sungai Upper Ocamo yang terpencil. Berita tersebut menyebar ke stasiun-stasiun misi di kalangan masyarakat Yanomami di padang Parima dan kemudian disiarkan oleh organisasi Yanomami yaitu Horonami, serta organisasi-organisasi adat lainnya di negara-negara bagian Amazonas yang termasuk wilayah Venezuela. Masalah tentang kedatangan para penambang Brasil secara illegal ke wilayah Yanomami di Venezuela telah terjadi secara sporadis sejak pertengahan tahun 1960 dan telah menimbulkan aksi-aksi kekerasan yang berulang.[1] Tahun 1993, terjadi sebuah pembantaian di komunitas Haximu yang mengakibatkan dilakukannya investigasi internasional dan proses pengadilan terhadap beberapa penambang di pengadilan-pengadilan Brasil. Ada kekhawatiran bahwa telah terjadi kejadian yang serupa di kawasan Upper Ocamo.

Pembela adat di COP 11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) di India

Minggu ini masyarakat adat dari seluruh dunia telah berkumpul dengan para pemimpin pemerintah internasional di Konferensi Para Pihak Ke-11 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP11) di Hyderabad, India. Pertemuan penting ini melibatkan negosiasi-negosiasi penting yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang menganjurkan perlindungan lahan tradisional mereka dan menarik perhatian kepada dimensi sosial dan budaya dari upaya konservasi dan penghormatan atas hak-hak mereka di saat Para Pihak pada Konvensi menilai kemajuan dan efektivitas kerja CBD sampai saat ini dan menyusun rencana-rencana dan solusi-solusi baru untuk krisis keanekaragaman hayati global.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

Laporan Forest Peoples Programme dan mitra kerja dari Thailand dan Kenya dalam Kongres Konservasi Dunia IUCN Ke-5

Dengan bantuan pendanaan dari Rights and Resources Intiative (RRI) dan IUCN’s Commission on Environmental, Economic and Social Policy (CEESP), Forest Peoples Programme (FPP) mendukung mitra dari Thailand dan Kenya untuk menghadiri Kongres Konservasi Dunia (WCC5) IUCN Ke-5 tanggal  6-15 September di Jeju,  Korea Selatan. Fred Kibelio Ngeywo (Chepkitale Indigenous Peoples' Development Project, CIPDP, dan dari komunitas Ogiek di Gunung Elgon, Kenya), Udom Charoenniyomphrai (Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, IMPECT), Kittisak Rattanakrajangsri (Indigenous Peoples’ Foundation for Education and Environment in Thaliand) dan Michael Kipkeu (Kenya Wildlife Service) turut serta dalam mendukung gerakan-gerakan kunci (laporannya dibawah), dan mempresentasikan Mekanisme Whakatane yang berupaya "untuk mengatasi dan mengganti rugi ketidakadilan historis dan ketidakadilan saat ini terhadap masyarakat adat atas nama konservasi alam dan sumber daya alam".[1] Tim FPP juga menghadiri lokakarya kunci tentang Situs Warisan Dunia dan sejumlah acara pendamping (side events).

Pertemuan Perdana Dewan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) berlangsung

Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund), sebuah badan yang bertugas menyalurkan dana-dana iklim di bawah Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)] telah menyelenggarakan pertemuan perdananya. Masyarakat Adat keberatan dengan aturan-aturan partisipasi dan keterlibatan dan menyerukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).

Konvensi Warisan Dunia dan Masyarakat Adat

Pengalaman masyarakat adat akan penetapan tanah dan sumber daya mereka sebagai Situs Warisan Dunia, di bawah Konvensi Warisan Dunia tahun 1972, berbeda-beda di banyak tempat. Dalam beberapa kasus Konvensi ini telah menjadi alat yang digunakan masyarakat adat dalam melindungi tanah mereka – salah satu kasus yang menonjol adalah kasus masyarakat Mirarr di Kakadu, Australia, yang menggunakan Konvensi Warisan Dunia untuk menghentikan penambangan Uranium di tanah mereka. Namun, teramat sering proses Konvensi Warisan Dunia, dan Komite yang mengawasi pelaksanaannya, jauh dari realita kehidupan masyarakat adat di tanah terkait. Dengan kurangnya keterlibatan masyarakat adat, kurangnya partisipasi penuh mereka dan kurangnya prosedur perundingan dan pencapaian persetujuan yang komprehensif, penetapan ini seringkali menghasilkan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Asia Indigenous Peoples’ Pact (Pakta Masyarakat Adat Asia) mengadopsi kebijakan gender yang kuat untuk penanganan isu-isu adat

Dalam Sidang Umum anggota Ke-4, Asia Indigenous Peoples’ Pact (AIPP) atau Pakta Masyarakat Adat Asia telah mengadopsi sebuah kebijakan yang kuat untuk mendukung dan mendorong penanganan isu-isu terkait gender dalam seluruh program kerjanya. Kebijakan tersebut juga akan menangani proses-proses internal terkait gender dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul. Kebijakan tersebut juga akan berdampingan dengan rencana strategis yang baru diadopsi mengenai hak-hak perempuan dan akan membentuk sebuah komitmen yang koheren dan kuat untuk memajukan kepentingan dan hak perempuan adat.

Publikasi Baru FPP

FPP sudah menerbitkan 3 publikasi baru, yaitu ‘Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukung’, edisi ketiga dari ‘Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat’ dan edisi kedua dari ‘Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’.

Kembalinya konservasi benteng: REDD dan perampasan lahan hijau di Amazon Peru

Saya ingat ketika penjaga taman pertama kali datang ke desa kami. Mereka memanggil kami untuk berkumpul dan berkata 'Ambil barang-barang kalian dan berkemas, jangan membuka pertanian baru dan kita akan lihat di mana kalian dapat dipindahkan’”. Ini adalah kata-kata Miguel Ishwiza Sangama, mantan kepala desa Nuevo Lamas, sebuah komunitas kecil pribumi Kichwa di Peru Utara saat ia mengingat sebuah kejadian di tahun 2007. Kejadian tersebut adalah saat dimana para pejabat dari Cerro Escalera Regional Conservation Area atau Wilayah Konservasi Regional Cerro Escalera mencoba untuk memindahkan komunitas tersebut untuk pertama kalinya. Di tahun-tahun berikutnya, otoritas Taman terus mengupayakan pemindahan ini tetapi ketika masyarakat tetap menentang, maka pihak otoritas Taman mengambil langkah dengan membatasi akses masyarakat ke hutan untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan serta melarang sistem tradisional pertanian berpindah yang mereka jalani. Tahun 2010, dakwaan diajukan terhadap tiga anggota masyarakat karena mempraktikkan pertanian berpindah mereka.