Resources

Masyarakat Wapichan dan organisasi-organisasi HAM Guyana menyerukan penghentian rencana pembangunan jalan di kawasan selatan Guyana

Asosiasi HAM Guyana (GHRA) dan masyarakat Wapichan di Rupununi menyampaikan kekhawatiran yang besar atas rencana pembangunan jalan yang akan berdampak pada hutan alam di bagian selatan negara tersebut,yaitu yang berada di dalam wilayah masyarakat Wapichan. Jalan yang akan dibangun dari Brasil tersebut akan melintasi Desa Parabara di daerah Rupununi Selatan dan akan membabat hutan hujan alam tua di sepanjang rute ke arah Sungai Essequibo dan terus sampai Suriname.

PBB Menetapkan Dewan Penasehat Ilmiah untuk memperkuat hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, telah mengumumkan pembentukan sebuah Dewan Penasehat Ilmiah baru yang akan memberikan nasihat tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi pembangunan berkelanjutan, kepada dirinya dan kepada Kepala-Kepala Eksekutif organisasi-organisasi di bawah PBB.

Dewan ini terdiri dari 26 ilmuwan terkemuka di bidang ilmu pengetahuan alam, sosial dan manusia, dan termasuk Joji Cariño, Direktur Forest Peoples Programme.

Pengembangan minyak sawit, konservasi 'Karbon Hutan' dan hak-hak masyarakat

Produksi minyak sawit terus menerus mendapat kecaman karena menyebabkan kehancuran hutan, keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lingkungan dalam arti yang lebih luas. Belakangan ini, industri ini juga menjadi target kecaman untuk mencegah emisi besar-besaran gas rumah kaca akibat aktivitas pembukaan hutannya dan akibat pengeringan dan penanaman di lahan gambut.

"COP Hutan"? – Sorotan mengenai hutan dan masyarakat adat dari Konferensi Para Pihak UNFCCC Ke-19

Keputusan-keputusan penting tentang REDD+ yang diadopsi pada Konferensi Para Pihak  Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-19 (COP19) di Warsawa, dan perundingan-perundingan iklim UNFCCC mendatang dan komitmen pembiayaan oleh donor, seperti Inggris, akan membawa tantangan-tantangan yang lebih signifikan bagi hak-hak masyarakat adat dan para penganjurnya.

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) Update: Hasil Pertemuan Baru-Baru Ini

Menindaklanjuti artikel berita elektronik kami sebelumnya yang akan melihat pertemuan ke-8 Kelompok Kerja CBD Pasal 8 (j) dan ketentuan-ketentuan terkait (WG8 (j)-8) serta pertemuan ke-17 Badan Pendukung CBD tentang Nasehat Teknologi, Teknis dan Ilmu Pengetahuan (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice/SBSTTA-17) yang diselenggarakan di bulan Oktober 2013 di Montreal, Kanada, di sini kami memberikan ringkasan informasi terkini tentang

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Perempuan Adat menyerukan Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat adat

"Untuk menangani situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan adat, hak-hak kolektif masyarakat adat harus diakui sebagai bagian dari tindakan untuk melindungi hak-hak individu masyarakat adat. Interpretasi dan penerapan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak individu, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), harus dilakukan dengan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat "

Rekomendasi yang dibuat untuk Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) oleh AIPP, FPP dan NIWF

Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Deklarasi Lima tentang Konferensi Dunia Perempuan Adat, 30 Oktober 2013

¡Perempuan Adat Menuju Inklusi dan Visibilitas!

Kami, perempuan adat dari tujuh wilayah sosial budaya dunia, bertemu di Konferensi Dunia Perempuan Adat, 'Kemajuan dan Tantangan-Tantangan Mengenai Masa Depan yang Kami Inginkan' di Lima, Peru, dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 30 Oktober 2013. Pertemuan kami meliputi para orang tua dan pemuda, dari daerah pedesaan dan perkotaan, pemegang pengetahuan dan dukun (penyembuh), aktivis dan seniman.

Akankah komitmen pemerintah Peru untuk mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya sebagai bagian dari Program Investasi Hutan Bank Dunia menjadi kenyataan?

Pada tanggal 2 Agustus 2013, organisasi adat dan perwakilan pemerintah Peru mencapai kesepakatan untuk mengubah aspek-aspek kontroversial dari rancangan Rencana Investasi Hutan milik pemerintah, yang merupakan sebuah inisiatif yang dibiayai oleh Program Investasi Hutan Bank Dunia untuk mengatasi deforestasi. Rancangan tersebut rencananya akan disampaikan kepada sub-komite (FIP/Forest Investment Programme) Bank Dunia pada bulan Oktober 2013 tapi sebuah versi rancangan tersebut mendapat kecaman keras dari organisasi masyarakat adat pada bulan Juli karena rancangan tersebut tetap mengabaikan proposal adat dan melanggar kewajiban hukum Peru untuk menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya dan kebijakan pengaman Bank Dunia itu sendiri. 

Masyarakat adat dan NGO (organisasi non-pemerintah) mendesak PBB untuk fokus pada dampak lembaga keuangan multilateral terhadap hak asasi manusia

Dewan Hak Asasi Manusia PBB (badan tertinggi di dalam PBB yang diserahi tugas mengawasi penegakan hukum hak asasi manusia) baru saja mengadakan pertemuan di Jenewa. Dalam sebuah pernyataan, sekelompok organisasi masyarakat adat dan organisasi non-pemerintah mendesak Dewan tersebut untuk segera mempertimbangkan, dan menyediakan panduan tentang kewajiban hak asasi manusia dari lembaga-lembaga keuangan multilateral, yang merupakan sebuah isu dari kepentingan kunci di saat lembaga-lembaga tersebut melakukan peninjauan dan memperbarui sistem-sistem pengaman mereka. 

Konvensi Keanekaragaman Hayati: tidak ada lagi alasan untuk menunda pengadopsian istilah ‘masyarakat adat’

Istilah ‘komunitas adat dan komunitas lokal’ digunakan dalam seluruh teks Convention on Biological Diversity atau Konvensi Keanekaragamanhayati (CBD)  dan keputusan dari Konferensi Para Pihak dan badan pendukungnya. Pada sidang kesembilannya di tahun 2010, Forum Tetap PBB untuk Masyarakat Adat (UNPFII) menyerukan kepada pihak CBD "untuk mengadopsi istilah 'masyarakat adat dan komunitas lokal’, sebagai sebuah ungkapan yang akurat dari identitas khas yang dikembangkan oleh entitas-entitas ini sejak pengadopsian Konvensi hampir 20 tahun lalu."[1]Pada sesi ke sepuluhnya tahun 2011, UNPFII lebih lanjut menyatakan bahwa "Penegasan status masyarakat adat sebagai "masyarakat" adalah penting dalam menghormati dan melindungi hak asasi mereka sepenuhnya".

Laporan terbaru mendorong Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia Tenggara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengadopsi Resolusi baru mengenai hak asasi manusia dan agribisnis

Pada tanggal 7 - 9 Agustus 2013 perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Myanmar serta organisasi-organisasi masyarakat sipil pendukung, mengadakan pertemuan di Bangkok untuk menilai perkembangan di sektor agribisnis dan HAM sesudah Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tahun 2011 dan Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis pada tahun 2012, dan juga untuk mengembangkan rencana aksi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang efektif oleh pihak Negara di sektor agribisnis. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, dengan dukungan dari Forest Peoples Programme dan Rights and Resources Initiative.

Indonesia: Permohonan baru kepada UN-CERD untuk penangguhan proyek MIFEE di Papua menunggu penyelesaian ganti rugi dan terwujudnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind

Pada tanggal 25 Juli 2013, dua puluh enam (26) organisasi di Indonesia dan internasional serta Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di Merauke, provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini milik Komite (EW/UA procedures-Early Warning/Urgent Action). Laporan ini menyoroti kerugian-kerugian besar yang menimpa masyarakat asli Papua yang ditimbulkan oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (proyek MIFEE) yang merupakan mega-proyek agro-industri yang diinisiasi negara yang saat ini mencakup sekitar 2,5 juta hektar tanah adat di Merauke. Kerugian-kerugian ini meliputi: pelanggaran hak masyarakat Malind atas pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), pemiskinan karena janji-janji manfaat ekonomi yang tak terpenuhi, perampasan tanah adat semena-mena tanpa kompensasi yang layak, dan pengabaian atau kooptasi perwakilan dan lembaga adat. Penyampaian surat yang pertama kepada UN-CERD dua tahun lalu telah menyebabkan Komite mengadopsi sebuah langkah komunikasi di bawah prosedur EW/UA dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 September 2011.  

Konferensi Global tentang Hak Atas Tanah dan Sumberdaya Masyarakat: “Tanah yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal harus meningkat dua kali lipat menjelang 2018”

Dari tanggal 19 - 20 September 2013, perwakilan dari Forest Peoples Programme (FPP) dan dari organisasi mitra FPP menghadiri sebuah konferensi internasional di Interlaken, Swiss, tentang hak atas tanah dan sumberdaya masyarakat, yang diselenggarakan oleh Rights and Resources Initiative, International Land Coalition (Koalisi Tanah Internasional), Oxfam, IUCN dan Helvetas Swiss Intercooperation.

Pemerintah Inggris akan memperbaiki proposal untuk deforestasi dan dana iklim bilateral

Peluncuran pendanaan baru dari Inggris yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengatasi penyebab deforestasi di negara-negara hutan masih ditangguhkan karena instansi pemerintah Inggris masih menuntaskan kasus bisnis untuk prakarsa ini. Sementara itu, NGO-NGO Inggris terus menekan pemerintah untuk memastikan adanya transparansi dalam struktur tata kelola dana tersebut, yang akan diarahkan untuk mendukung negara-negara tropis memerangi deforestasi dan menekan emisi dari penggunaan lahan.

Konferensi Global di Danau Toba, Indonesia, menyoroti berbagai manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adat

110 perwakilan masyarakat adat, pakar pemetaan partisipatif dan anggota NGO pendukung serta akademisi dari 17 negara di Asia, Amerika Latin, Pasifik, Amerika Utara dan Eropa, berkumpul pada tanggal 25 -28 Agustus 2013 di wilayah adat suku Batak di Danau Toba, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan  untuk berbagi dan belajar dari berbagai pengalaman mereka dalam pemetaan partisipatif bersama masyarakat sebagai instrumen untuk membantu mereka menegaskan dan mengklaim hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya.