Resources

Dari hutanlah kami hidup, bukan dari kelapa sawit

Jakarta - Sebuah koalisi masyarakat sipil melakukan aksi di luar Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada hari Jumat (23/03/2018), memprotes penerbitan izin pelepasan kawasan hutan negara dekat Sungai Wosimi di kecamatan Naikere dan Kuriwamesa, Kabupaten

Wilmar International terlibat dalam penembakan dua petani di kebun kelapa sawitnya

LSM-LSM Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Indonesia dan RSPO tentang sebuah kejadian yang mereka catat pada tanggal 18 Desember 2017, ketika pasukan kepolisian menembak dan melukai dua orang petani. Penembakan tersebut diduga terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit milik Wilmar International di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Menghabisi hutan di Jantung Borneo: kasus memilukan Long Isun

Pada akhir abad 19, sebuah kelompok besar Dayak Bahau menetap di sungai Meraseh, anak sungai Mahakam Atas di Kalimantan Timur, Indonesia. Selama satu abad, mereka tinggal dengan damai di Long Isun sampai tahun 1980-an ketika pemerintah memindahkan mereka ke tepi sungai Mahakam.

Kontroversi minyak sawit menjadi isu global

Pada bulan April, Parlemen Eropa lewat keputusan mayoritas lintas partai mengadopsi sebuah laporan yang menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran tenaga kerja, perampasan tanah dan perusakan lingkungan yang berkaitan dengan produksi minyak sawit.

Resolusi Pekanbaru untuk hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan

Forest Peoples Programme dan organisasi mitra di Indonesia telah menyelenggarakan sebuah lokakarya internasional tentang sistem informasi pemantauan hutan berbasis masyarakat dan hak-hak masyarakat hutan di Pekanbaru, Indonesia. 

Organisasi-organisasi pembela hak-hak masyarakat hutan yang menghadapi ancaman deforestasi diminta untuk mengevaluasi dampak dari semakin besarnya bencana yang menimpa masyarakat hutan dan untuk memberikan wawasan-wawasan tentang kasus-kasus yang tengah mereka tangani. 

Wilmar gagal menyelesaikan konflik dengan masyarakat di Kalimantan Barat dan Sumatra Barat

Pada bulan Desember 2013, setelah mendapat tekanan dari para pelanggan dan investor, raksasa kelapa sawit Wilmar berkomitmen untuk memutus seluruh rantai pasokan, termasuk usaha patungan dan pemasok pihak ketiga, dari deforestasi, pengembangan lahan gambut, dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen ini, yang akan diberlakukan secara penuh pada bulan Desember 2015, disambut baik oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya telah melacak dan mengkritik Wilmar atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dua tahun telah berlalu, namun meski pun telah mengutarakan janji-janji, Wilmar telah gagal menyelesaikan banyak konflik yang telah lama berlangsung antara perusahaan-perusahaan miliknya dan masyarakat yang terkena dampak. Materi berikut mengamati beberapa kasus di mana Wilmar telah gagal untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

New film highlights the struggle faced by the Panduamaan and Sipituhuta community in North Sumatra

Bagaimana kertas pulp menjadi rantai penyebab konflik? Sekelompok pria di Indonesia ditangkap dan dipukuli karena menuntut hak untuk memanen pohon kemenyan yang menjadi sumber pendapatan mereka ketika perusahaan bubur kertas menghancurkan dan meratakan hutan kemenyan mereka – saat ini, wanita seperti Rusmedia menjadi pemimpin meneruskan perjuangan mereka. Cari tahu lebih dalam mengenai film ini: https://www.youtube.com/watch?v=Y3vKyv_q3O8&feature=youtu.be 

 

Upaya perusahaan minyak sawit untuk menurunkan deforestasi tidak berkelanjutan

Perusahaan minyak sawit telah lama dikritik karena aktivitas pembukaan lahannya yang merusak, baik merusak hutan maupun lahan gambut, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Diperkirakan Indonesia, di mana deforestasi masih terus meningkat meskipun ada janji Presiden untuk menghentikannya, adalah pelepas emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit, industri pulp(bubur kertas) dan kertas serta transmigrasi. Mengingat tidak efektifnya upaya pemerintah, membujuk perusahaan untuk menyisihkan kawasan hutan dan lahan gambut di dalam konsesi mereka tampak seperti sebuah cara yang masuk akal untuk membatasi masalah tersebut. Tapi, mengingat bahwa sebagian besar konsesi diberikan oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu mengakui dan mengamankan tanah-tanah masyarakat setempat,apa implikasi dari penyisihan lahan ini terhadap hak-hak dan mata pencaharian masyarakat hutan?

CAO IFC menarik diri dari proses mediasi di konsesi perkebunan kelapa sawit PT Asiatic Persada

Ombudsman/Penasihat Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional [Compliance Advisor/Ombudsman of International Finance Corporation ( IFC CAO )] secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari kasus PT Asiatic Persada, menyusul penjualan konsesi tersebut oleh Wilmar pada bulan April 2013, dan keputusan manajemen baru untuk sebaliknya melanjutkan mediasi melalui tim pemerintah. Hal ini terlepas dari fakta bahwa masyarakat Batin Sembilan yang terkena dampak dan NGO penandatangan pengaduan telah berulang kali menyerukan kepada CAO IFC untuk melanjutkan perannya sebagai mediator dan mendorong perusahaan untuk mengambil jalan ini untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian pertemuan penutupan pertama berlangsung di Jambi pada tanggal 26 Oktober 2013 dan ditandai dengan aksi walk-out bersama dari NGO penandatangan pengaduan, yaitu FPP, Sawit Watch, CAPPA dan SETARA Jambi, setelah penyerahan Pernyataan Bersama untuk CAO IFC yang merangkum berbagai keluhan dan menyoroti kelemahan-kelemahan sistemik dan prosedural yang serius dalam keterlibatan CAO IFC itu sendiri, yang sedikit banyak telah berkontribusi pada kegagalan proses mediasi di PT Asiatic Persada.

Laporan terbaru mendorong Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Asia Tenggara dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mengadopsi Resolusi baru mengenai hak asasi manusia dan agribisnis

Pada tanggal 7 - 9 Agustus 2013 perwakilan dari Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Timor Leste dan Myanmar serta organisasi-organisasi masyarakat sipil pendukung, mengadakan pertemuan di Bangkok untuk menilai perkembangan di sektor agribisnis dan HAM sesudah Deklarasi Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tahun 2011 dan Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis pada tahun 2012, dan juga untuk mengembangkan rencana aksi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang efektif oleh pihak Negara di sektor agribisnis. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, dengan dukungan dari Forest Peoples Programme dan Rights and Resources Initiative.

Indonesia: Permohonan baru kepada UN-CERD untuk penangguhan proyek MIFEE di Papua menunggu penyelesaian ganti rugi dan terwujudnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Malind

Pada tanggal 25 Juli 2013, dua puluh enam (26) organisasi di Indonesia dan internasional serta Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Malind dan masyarakat adat lainnya di Merauke, provinsi Papua, Indonesia, di bawah prosedur aksi mendesak dan peringatan dini milik Komite (EW/UA procedures-Early Warning/Urgent Action). Laporan ini menyoroti kerugian-kerugian besar yang menimpa masyarakat asli Papua yang ditimbulkan oleh Merauke Integrated Food and Energy Estate (proyek MIFEE) yang merupakan mega-proyek agro-industri yang diinisiasi negara yang saat ini mencakup sekitar 2,5 juta hektar tanah adat di Merauke. Kerugian-kerugian ini meliputi: pelanggaran hak masyarakat Malind atas pangan, pembatasan kebebasan berekspresi, kurangnya penghormatan terhadap Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD/FPIC), pemiskinan karena janji-janji manfaat ekonomi yang tak terpenuhi, perampasan tanah adat semena-mena tanpa kompensasi yang layak, dan pengabaian atau kooptasi perwakilan dan lembaga adat. Penyampaian surat yang pertama kepada UN-CERD dua tahun lalu telah menyebabkan Komite mengadopsi sebuah langkah komunikasi di bawah prosedur EW/UA dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 2 September 2011.