Resources

Action on land rights and FPIC are key to effective forest and climate initiatives - finds new APA and FPP special report on Guyana

Guyana has been a major proponent of international funding for avoided deforestation in tropical countries. In 2009 the government signed an MOU with the Kingdom of Norway under an agreement to reduce deforestation, pursue low carbon (non-fossil fuel) development and enter into negotiations with the EU on a trade treaty under the Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) initiative. Almost five years after the signing of this bilateral agreement, how are indigenous peoples’ rights and local benefit sharing issues being addressed in Guyana’s land use, forest and climate policies?

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?