Resources

JUMPA PERS: RSPO memutuskan Wilmar telah melanggar hak-hak masyarakat adat Kapa dari Sumatera Barat

Panel Pengaduan RSPO baru saja mendapatkan temuan, yang mendukung pengaduan terhadap raksasa minyak sawit, Wilmar International, bahwa perusahaan tersebut memang secara tidak sah telah mengambilalih tanah masyarakat adat Kapa tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Di bulan Oktober 2014, masyarakat Kapa, yang merupakan masyarakat adat dari Sumatera Barat, telah mengajukan pengaduan resmi kepada RSPO yang menyatakan bahwa anak perusahaan Wilmar International, PT PHP1, telah mengambil alih sebagian tanah adat mereka dan membangun perkebunan sawit tanpa persetujuan masyarakat. 

Press Release - Indonesia: The Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation PT Asiatic Persada

Nurman Nuri, Leader of the Suku Anak Dalam group 113 of Pinang Tinggi in the Indonesian province of Jambi, stated in a press conference held on 3 October 2013 at the office of Indonesian NGO CAPPA: "We demand that the Governor of Jambi Province immediately revokes the HGU (Business Use Permit) of PT Asiatic Persada, as since its establishment in the 1980s no benefits at all have been derived by the indigenous Suku Anak Dalam living in this territory, only misery."

Informasi untuk Pers: Gubernur, berhentilah melindungi PT Asiatic Persada

Informasi untuk Pers – 7 Oktober 2013

“Kami menuntut agar Gubernur Propinsi Jambi segera mencabut HGU PT Asiatic Persada, karena keberadaan PT Asiatic Persada sejak tahun 1980-an tidak sedikitpun memberikan manfaat bagi masyarakat Suku Anak Dalam yang berdiam diwilayah tersebut, justru kesengsaraan yang terjadi.” Itulah kalimat yang diucapkan Nurman Nuri, Ketua Kelompok SAD 113 Pinang Tinggi dalam konferensi press yang dilakukan pada hari Kami, 3 Oktober 2013 di kantor CAPPA.

Press Release: New Report Exposes Human Rights Abuses in Wilmar Group Plantation in Jambi, Indonesia. Embargoed for 00:00 GMT, November 21 2011

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESS RELEASE

EMBARGOED for 8 am Malaysia 21 November 2011

A new report released today exposes how local Indonesian police (BRIMOB) in Jambi, working with plantation staff, systematically evicted people from three settlements, firing guns to scare them off and then using heavy machinery to destroy their dwellings and bulldoze concrete floors into the nearby creeks. The operations were carried out over a week in mid-August this year and have already sparked an international controversy. Andiko, Executive Director of the Indonesian community rights NGO, HuMa said: 

“Forced evictions at gun point and the destruction of the homes of men, women and children without warning or a court order constitute serious abuses of human rights and are contrary to police norms. The company must now make reparations but individual perpetrators should also be investigated and punished in accordance with the law.”