Resources

Harapan Rainforest conservation project urged to respect forest peoples' rights

Following sustained efforts to persuade the international rainforest conservation project to respect forest peoples' rights, local NGO Scale Up and Forest Peoples Programme have written a joint letter to the project managers (PT REKI) requesting effective follow up on their commitment to have mediated dialogues with the affected communities. The project, an Ecological Restoration permit issued in an old logging concession, overlaps the lands of forest peoples locally known as Batin Sembilan.

Safeguards and the Private Sector: Emerging lessons from voluntary standards and commodity roundtables

Public indignation about the depredations of ill-regulated business has led to a growing recognition of the responsibilities of businesses to respect human rights, as well as the need for stronger regulations to improve the way products are made and ensure that environments and peoples’ rights are respected and protected. There is now greater awareness that what is urgently needed is strengthened environmental stewardship and land governance, reforms of land tenure, and improved enforcement of revised and just laws.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.