Resources

FPP E-Newsletter February 2014 (PDF Version)

Dear friends,

The UN General Assembly during its 69th session, on 22-23 September  this year, will convene a high-level plenary meeting - the World Conference on Indigenous Peoples  – to review the implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) since its adoption in 2007, and to identify outstanding issues and actions pertaining to indigenous peoples and development.

Legality without justice? How to ensure that FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPAs) achieve both

This article seeks to touch base with the policy objectives of the European Union (EU)’s 2003 Forest Law Enforcement Governance and Trade (‘FLEGT’) Action Plan, and highlight lessons learnt during Forest Peoples Programme’s EU-funded Strong Seat at the Table project.[1] With partners Centre pour l'Environnement et le Développement (Centre for the Environment and for Development, CED), FERN and ClientEarth, the ‘Strong Seat’ project supported the legal capacity of civil society partners engaged in VPA-related legal reforms in West and Central Africa.

Legalitas tanpa keadilan? Bagaimana cara memastikan bahwa Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT mewujudkan keduanya

Artikel ini berupaya membahas secara ringkas tujuan kebijakan Rencana Aksi Tata Kelola Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT) Uni Eropa tahun 2003 dan menyoroti pelajaran yang didapat selama pelaksanaan proyek Forest Peoples Programme Strong Seat at the Table yang didanai oleh Uni Eropa.[1] Bersama mitra Centre pour l'Environnement et le Développement (Pusat Lingkungan Hidup dan Pembangunan, CED), FERN dan ClientEarth, proyek 'Strong Seat' mendukung kapasitas hukum mitra masyarakat sipil yang terlibat dalam reformasi hukum terkait VPA di Afrika Tengah dan Barat.

Publication launch: 'Securing land and resource rights in Africa: a guide to legal reform and best practice'

Please join FERN, Forest Peoples Programme, ClientEarth and the Centre for the Environment and for Development (CED) for a short presentation on the findings of "a strong seat at the table", an EU funded project to strengthen land tenure rights in Africa. It will include the launch of a new guide on securing land tenure reform in Africa titled "Securing land and resource rights in Africa: a guide to legal reform and best practice" and will be followed by Forest Drinks.

New publication by CED: A Simplified Guide to Forest Monitoring for Local Communities

The Centre for the Environment and for Development (CED) has published a new guide on forest monitoring for use by local communities. The aim of the guide is to inform and raise awareness of the benefits of forest monitoring by communities, and to present the main methods and necesssary tools to ensure good forest governance. It is intended to provide local forest communities with the necessary skills and tools to effectively identify and denounce activities of illegal forest exploitation taking place around them.

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Click here to read related PRESS RELEASE.

Read this report in English or in Bahasa Indonesia

Growing global demand for palm oil is fuelling the large-scale expansion of oil palm plantations across Southeast Asia and Africa. Concerns about the environmental and social impacts of the conversion of vast tracts of land to monocrop plantations led in 2004 to the establishment of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), which encourages oil palm expansion in ways that do not destroy high conservation values or cause social conflict. Numerous international agencies have also called for reforms of national frameworks to secure communities’ rights and to develop sound land governance.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

FPP E-Newsletter Special Edition on Safeguards, April 2013 (PDF Version)

As multiple international agencies adopt and update their social and environmental policies, this special edition Forest Peoples Programme E-Newsletter reviews experiences of communities and civil society with the safeguard policies of various international financial institutions. 

The Ngoyla-Mintom forest in Cameroon: The perspective of the Baka

Ngoyla-Mintom is a forested mountainous region which derives its name from two districts in two regions of Cameroon: Ngoyla in the Eastern Region and Mintom in the Southern Region. This rainforest has gained fame through being targeted for various purposes by different actors, including the Cameroon government, private companies and the international community. In recent months, Ngoyla-Mintom has gained the reputation of being a previously unexploited forest bloc, which has very rapidly aroused the interest of Cameroon’s Ministry of Forestry who are interested in selling parts of the forest at auction to private logging companies.