Resources

The Green Climate Fund and FPIC - A call for the adoption of an indigenous peoples' policy: The lessons from a wetland project in Peru

Under considerable expectations and pressure to deliver shortly before the beginning of the UNFCCC 21st Conference of the Parties to be held in Paris, the Board of the Green Climate Fund  (GCF) considered the first projects for funding at its meeting in Zambia in early November, 2015.  One project presented to the GCF by Peruvian Implementing Entity (IE) PROFONANPE contains a proposal for wetland management with the participation of indigenous peoples in the province of Loreto in the eastern Amazon region.

Conserving injustice: The unnecessary ongoing eviction and displacement of Sengwer communities in Embobut

The Sengwer community at Embobut has been dispersed, with most still living in their forests and glades high in the Cherangany Hills despite the evictions by the Government’s Kenya Forest Service (KFS). There they hide from the forest guards’ harassment, from having their now makeshift and temporary homes burnt and basic household property destroyed, as well as from being threatened with arrest despite the existence of a High Court injunction forbidding such harassment and evictions.

Melestarikan ketidakadilan: Penggusuran dan pengusiran tanpa henti terhadap komunitas Sengwer di Embobut saat ini yang seharusnya tidak perlu dilakukan

Komunitas Sengwer di Embobut telah tercerai-berai, dengan sebagian besar masih tinggal di hutan-hutan mereka juga di kawasan terbuka dalam hutan di puncak Cherangany Hills meskipun telah digusur oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kenya (KFS). Di sana mereka menyelamatkan diri dari penganiayaan para penjaga hutan, dari pembakaran tempat huni darurat dan dari penghancuran barang-barang pokok rumah tangga mereka, serta dari ancaman penangkapan meskipun ada perintah Pengadilan Tinggi yang melarang penganiayaan dan penggusuran tersebut.

Forest Peoples Programme Dialogue on Community-based Monitoring, Reporting and Verification (MRV)

From 16-19 Nov. 2015, FPP in collaboration with its local partners working across the Africa region organized in Yaoundé in Cameroon a meeting on Monitoring Reporting and Verification (MRV). The objective of this MRV meeting was to develop a common approach to community-based monitoring and set out appropriate indicators and tools for MRV that FPP and partners can mainstream throughout various initiatives on the ground to secure the rights of forest communities.

Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

Dari tanggal 16 sampai 19 November 2015, FPP bekerjasama dengan mitra-mitra lokalnya yang bekerja di seluruh wilayah Afrika menyelenggarakan sebuah pertemuan di Yaoundé, Kamerun, tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV). Tujuan dari pertemuan MRV ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum untuk pemantauan berbasis masyarakat dan menjabarkan indikator-indikator dan alat yang tepat untuk MRV yang dapat diarusutamakan oleh FPP dan mitra di berbagai inisiatif di lapangan untuk mengamankan hak-hak masyarakat hutan.

Human rights violations and agribusiness – Justice now for impacted communities!

Concerned human rights groups meet at the 5th Regional Meeting on Human Rights and Agribusiness in South East Asia

The raging forest fires in Indonesia and numerous extrajudicial killings related to agribusiness land grabs throughout South East Asia have made headlines all over the world. These shocking violations of peoples’ fundamental human rights have compelled concerned human rights groups to come together at the 5th Regional Meeting on Human Rights and Agribusiness in South East Asia during the 5th and the 6th of November 2015 in Puerto Princesa, on the island of Palawan in the Philippines.

Pelanggaran hak asasi manusia oleh agribisnis–Keadilan sekarang untuk masyarakat yang terkena dampak!

Kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Kebakaran hutan yang mengamuk di Indonesia dan banyak pembunuhan sewenang-wenang yang berkaitan dengan perampasan tanah untuk agribisnis di seluruh Asia Tenggara telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Pelanggaran-pelanggaran yang paling mendasar terhadap hak asasi manusia yang terjadi pada masyarakat ini mengejutkan dan hal ini telah memaksa kelompok-kelompok yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk bertemu dalam Pertemuan Regional Ke-5 Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara pada tanggal 5 dan 6 November 2015 di Puerto Princesa, di pulau Palawan, Filipina.

KTT Iklim Paris: kesempatan terakhir untuk menghentikan perubahan iklim dan menghormatihak-hak masyarakat adat?

Sebagai akibat dari serangan mengerikan teroris yang telah mengejutkan seluruh dunia, KTT Iklim COP21 akan menjadi KTT iklim yang berbeda dari yang PBB dan Perancis bayangkan.

Oleh sebab itu, dunia melihat ke Paris dengan perasaan campur aduk antara derita dan harapan. Para Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diharapkan membawa kesepakatan yang akan menjadi dasar bagi sebuah rezim perubahan iklim masa depan setelah tahun 2020. Tiga tindakan penentu merupakan kunci: yaitu (i) membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C (ii) meningkatkan pembiayaan iklim, dan (iii) meminta komitmen ATAU menawarkan kontribusi. Poin yang terakhir akan memutuskan apakah Paris akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat berdasarkan keadilan iklim dan pendekatan berbasis hak atau tidak.

The Situation of Indigenous Peoples in Paraguay: Their lands and the Laws that Would Protect Them

On 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) and its partner in Paraguay, the Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) released a companion set of reports describing the current situation of indigenous people, their lands, resources, and territories in Paraguay, along with the national legal framework that is meant to respect, promote and protect their rights.  Many have argued that the last big “land grab” with respect to indigenous lands, resources and territories will not be from large infrastructure projects, but from conservation and resource protection initiatives.

Situasi masyarakat adat di Paraguay: Tanah mereka dan Undang-Undang yang Akan Melindungi Mereka

Pada tanggal 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitranya di Paraguay, yaitu Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) merilis satu set laporan pendamping yang menggambarkan situasi saat ini dari masyarakat adat, serta tanah, sumberdaya, dan wilayah mereka di Paraguay, bersama dengan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Banyak yang berpendapat bahwa "perampasan tanah" yang besar yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan tanah, sumberdaya dan wilayah adat tidak akan datang dari proyek-proyek infrastruktur besar, tapi dari inisiatif konservasi dan perlindungan sumberdaya.

Protecting the Amazon is the key to resolving the climate crisis

December 11 2015: It is 11.30 in the morning in Paris, the negotiation among the members of the Conference of the Parties (COP 21) is crucial to build consensus towards a new global climate agreement, an agreement that seeks to reduce greenhouse gas emissions and thus mitigate climate change.

Removing Rights for Indigenous Peoples places Forests and Climate Plan at Risk

The outcome of a fierce debate in play during negotiations in Paris will determine whether the world succeeds in slowing the climate change that places all humanity at risk.

Statement from Paris, COP21. Paris, December 07, 2015.

By Victoria Tauli-Corpuz, UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples

Indigenous peoples' organisation FECONAU and indigenous community present first Peruvian complaint to RSPO regarding harmful oil palm development on their lands in the Amazon region

Yarinacocha, December 5th 2015: Today on the 5th of December 2015 we, the Federación de Comunidades Nativas del Ucayali – FECONAU (Federation of Native Communities of Ucayali) representing 35 communities of the Shipibo-Konibo indigenous people from the Ucayali region and Santa Clara de Uchunya, located in Requena, Ucayali region in Peru, presented our formal complaint to the RSPO mechanism against the company Plantaciones de Pucallpa SAC, member of the RSPO.

Asserting community land rights using RSPO complaint procedures in Indonesia and Liberia

The complaints procedure of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is one of the options available to communities threatened by the negative impacts of the palm oil industry. Drawing on direct experiences of supporting communities to use the RSPO complaints mechanism in Indonesia and Liberia, this review summarises how communities can get the most out of this procedure. Realistic outcomes include a temporary freeze on plantation development by palm oil companies while longer term solutions are negotiated.

Ten Reasons Why Climate Initiatives Should Not Include Large Hydropower Projects: A Civil Society Manifesto for the Support of Real Climate Solutions

Large hydropower projects are often propagated as a “clean and green” source of electricity by international financial institutions, national governments and other actors. They greatly benefit from instruments meant to address climate change, including carbon credits under the Clean Development Mechanism (CDM), credits from the World Bank’s Climate Investment Funds, and special financial terms from export credit agencies and green bonds.