Resources

BLOG: Learnings on gender from the Congo Basin

As a human rights organisation, gender justice is a fundamental principle of our work, and we have long been conscious of, and sought to address, the barriers to effective participation in decision-making by women. This blog summarises some of the experiences and learnings from our fieldwork in the Congo Basin over the past 5 years, on how to improve women’s effective participation at the community level.

Mengamankan hutan masyarakat dan meningkatkan mata pencaharian di Republik Kongo

Kehutanan Masyarakat, yang dipahami sebagai "hak masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan yang menjadi tempat mereka bergantung, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka dan mendapat pengakuan oleh negara"*  tetap merupakan tujuan yang akan dicapai di Republik Kongo. Saat ini belum ada hutan masyarakat di Kongo.

Forest Peoples Programme Dialogue on Community-based Monitoring, Reporting and Verification (MRV)

From 16-19 Nov. 2015, FPP in collaboration with its local partners working across the Africa region organized in Yaoundé in Cameroon a meeting on Monitoring Reporting and Verification (MRV). The objective of this MRV meeting was to develop a common approach to community-based monitoring and set out appropriate indicators and tools for MRV that FPP and partners can mainstream throughout various initiatives on the ground to secure the rights of forest communities.

Acara Dialog Forest Peoples Programme tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) Berbasis Masyarakat

Dari tanggal 16 sampai 19 November 2015, FPP bekerjasama dengan mitra-mitra lokalnya yang bekerja di seluruh wilayah Afrika menyelenggarakan sebuah pertemuan di Yaoundé, Kamerun, tentang Pemantauan, Pelaporan dan Verifikasi (Monitoring, Reporting and Verification/MRV). Tujuan dari pertemuan MRV ini adalah untuk mengembangkan pendekatan umum untuk pemantauan berbasis masyarakat dan menjabarkan indikator-indikator dan alat yang tepat untuk MRV yang dapat diarusutamakan oleh FPP dan mitra di berbagai inisiatif di lapangan untuk mengamankan hak-hak masyarakat hutan.

Congo Basin communities and NGOs mobilise in response to growing palm oil threat in the region

Civil Society Organizations (CSOs), local communities, and Indigenous people groups in the Congo Basin have convened to address the emerging challenges of palm oil development in the region. Hosted by the Environmental Investigation Agency (EIA) in Douala, Cameroon, meetings were held from December 2-4, 2014 attended by nearly 40 civil society experts and community leaders from over 25 organizations. Insightful presentations were made, and strategic reflections and discussions took place in order to address communities' challenges related to palm oil expansion in the region.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Report by CEFAID questions the validity of the consultations in Cameroon for the World Heritage Site nomination of the Tri-National de la Sangha (TNS) protected area

The Tri-National de la Sangha (TNS) is a protected area with a landscape approach spanning three countries: Cameroon, Central African Republic (CAR) and the Republic of Congo. In 2010, the three countries jointly nominated the area as a UNESCO World Heritage site. This nomination was considered by the World Heritage Committee in June 2011.