Resources

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

First Board meeting of the Green Climate Fund takes place

The Green Climate Fund, the body tasked to deliver climate funds under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has met for the first time. Indigenous Peoples challenged rules of participation and engagement and called for the recognition of indigenous peoples’ rights.

Pertemuan Perdana Dewan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) berlangsung

Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund), sebuah badan yang bertugas menyalurkan dana-dana iklim di bawah Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)] telah menyelenggarakan pertemuan perdananya. Masyarakat Adat keberatan dengan aturan-aturan partisipasi dan keterlibatan dan menyerukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

New FPP Publications

Forest Peoples Programme (alongside partner organisations) has published three new publications; ‘Indigenous Peoples and the Green Climate Fund – A technical briefing for Indigenous Peoples, policymakers and support groups’, the third edition of ‘What is REDD+? A guide for indigenous communities’ and the second edition of ‘A Guide to Indigenous Women’s Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’.

Publikasi Baru FPP

FPP sudah menerbitkan 3 publikasi baru, yaitu ‘Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukung’, edisi ketiga dari ‘Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat’ dan edisi kedua dari ‘Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’.

Global Climate Talks: Business as Usual or Progress on Social and Rights Issues?

•    Low likelihood that Durban will deliver a binding and comprehensive agreement on GHG reductions •    No agreement on long-term climate financing while Green Climate Fund talks proceed with difficulty •    Limited progress on a Safeguards Information System in REDD+ •    UNFCCC considers non-carbon values of REDD+ •    Indigenous Peoples adopt “Oaxaca Action Plan” on climate

Governments gathering in Durban in late November for COP17 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) face a daunting task. They will have to make progress on crafting an agreement on greenhouse gas emissions reductions within an effective, monitorable and binding legal framework, while securing the necessary financial resources needed to support developing countries on their path towards low carbon development. The survival of the Kyoto protocol is at stake. Some countries will not support the second commitment period: the United States is advocating for a “pledge and review” system, while other countries propose a broader instrument that would engage both developed and developing countries.