Resources

Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads

Click here to read related PRESS RELEASE.

Read this report in English or in Bahasa Indonesia

Growing global demand for palm oil is fuelling the large-scale expansion of oil palm plantations across Southeast Asia and Africa. Concerns about the environmental and social impacts of the conversion of vast tracts of land to monocrop plantations led in 2004 to the establishment of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), which encourages oil palm expansion in ways that do not destroy high conservation values or cause social conflict. Numerous international agencies have also called for reforms of national frameworks to secure communities’ rights and to develop sound land governance.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Silakan klik di sini untuk membaca press release terkait.

Baca laporan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

New briefing: Free, Prior and Informed Consent and the RSPO; Are the companies keeping their promises? Findings and recommendations from Southeast Asia and Africa

This briefing, launched on the occasion of the 10th Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT10), draws together the key findings of fourteen studies on FPIC in RSPO member/certified plantations based on the RSPO Principles & Criteria (P&C) and related Indicators and Guidance, and makes recommendations for reforms in the way palm oil companies honour the principle of FPIC and respect customary rights to land.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

First Board meeting of the Green Climate Fund takes place

The Green Climate Fund, the body tasked to deliver climate funds under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has met for the first time. Indigenous Peoples challenged rules of participation and engagement and called for the recognition of indigenous peoples’ rights.

Pertemuan Perdana Dewan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) berlangsung

Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund), sebuah badan yang bertugas menyalurkan dana-dana iklim di bawah Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim [United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)] telah menyelenggarakan pertemuan perdananya. Masyarakat Adat keberatan dengan aturan-aturan partisipasi dan keterlibatan dan menyerukan pengakuan hak-hak masyarakat adat. 

New FPP Publications

Forest Peoples Programme (alongside partner organisations) has published three new publications; ‘Indigenous Peoples and the Green Climate Fund – A technical briefing for Indigenous Peoples, policymakers and support groups’, the third edition of ‘What is REDD+? A guide for indigenous communities’ and the second edition of ‘A Guide to Indigenous Women’s Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’.

Publikasi Baru FPP

FPP sudah menerbitkan 3 publikasi baru, yaitu ‘Masyarakat Adat dan Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund) – Sebuah briefing teknis untuk Masyarakat Adat, pembuat kebijakan dan kelompok-kelompok pendukung’, edisi ketiga dari ‘Apakah REDD+? Panduan untuk masyarakat adat’ dan edisi kedua dari ‘Panduan untuk Hak-Hak Perempuan Adat di bawah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’.

New Publication: Indigenous Peoples and the Green Climate Fund – A technical briefing for Indigenous Peoples, policymakers and support groups

On the occasion of the first Board meeting of the Green Climate Fund (GCF), Forest Peoples Programme (FPP) and Jaringan Orang Asal Se-Malaysia (JOAS) are publishing a report titled: “Indigenous Peoples and the Green Climate Fund – A technical briefing for Indigenous Peoples, policymakers and support groups”.

Read the report in English or in Spanish

This report summarises some key issues relevant for indigenous peoples, building on statements and policy platforms adopted by Indigenous Peoples’ Caucuses. In particular the report draws attention to the need for the GCF to improve indigenous peoples’ participation in governance, adopt stronger safeguards and facilitate direct access to financing for climate change response actions developed and implemented by indigenous peoples.