Resources

Perusahaan minyak sawit Melka di Peru mundur dari RSPO dan dikenai denda

Sejak tahun 2014, masyarakat adat Shipibo dari Santa Clara de Uchunya dengan dukungan FECONAU (Federasi masyarakat asli Ucayali) telah menentang operasi perusahaan kelapa sawit Plantaciones de Pucallpa SAC (PdP), yang telah menghancurkan lebih dari 5.000 hektar hutan adat di wilayah Ucayali, Peru. Baru-baru ini perjuangan masyarakat telah mulai membuahkan beberapa kemenangan penting.

Situasi masyarakat adat di Paraguay: Tanah mereka dan Undang-Undang yang Akan Melindungi Mereka

Pada tanggal 12 November 2015, Forest Peoples Programme (FPP) dan mitranya di Paraguay, yaitu Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) merilis satu set laporan pendamping yang menggambarkan situasi saat ini dari masyarakat adat, serta tanah, sumberdaya, dan wilayah mereka di Paraguay, bersama dengan kerangka hukum nasional yang ditujukan untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Banyak yang berpendapat bahwa "perampasan tanah" yang besar yang terjadi akhir-akhir ini sehubungan dengan tanah, sumberdaya dan wilayah adat tidak akan datang dari proyek-proyek infrastruktur besar, tapi dari inisiatif konservasi dan perlindungan sumberdaya.

Masyarakat adat memobilisasi diri di Lima, namun Konferensi Perubahan Iklim gagal menghasilkan komitmen untuk masalah hak.

Peluncuran laporan dan dengar pendapat tentang deforestasi yang digelar di hadapan Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat menjadi pusat perhatian di acara UNFCCC COP20 di Lima pada bulan Desember 2014. Sebuah dialog internasional dengan pemerintah digelar sebelum awal perundingan.Sementara itu inisiatif dan presentasi diatur untuk menggaris bawahi kebutuhan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu pilar untuk mitigasi dana daptasi yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial.

Pemerintah Peru gagal mengatasi kekerasan dan pengrusakan hutan di Peruvian Amazon

Pada bulan April 2014, dengan firasat tragis tentang apa yang mungkin akan terjadi, para pemimpin komunitas Saweto, sebuah desa Ashaninka di Peruvian Amazon, meminta agar pemerintah Peru mengambil langkah-langkah mendesak untuk 'mencegah setiap upaya untuk membunuh diri kami'. Ancaman tersebut datang dari para penebang yang melakukan 'pembalasan' atas upaya yang sejak lama dilakukan masyarakat untuk mendokumentasikan dan melaporkan pembalakan liar di wilayah mereka.

Tindakan pada hak atas tanah dan FPIC adalah kunci bagi inisiatif hutan dan iklim yang efektif – temukan laporan khusus APA dan FPP yang baru tentang Guyana

Guyana telah menjadi pendukung utama pendanaan internasional untuk pencegahan deforestasi di negara-negara tropis. Pada tahun 2009 pemerintah Guyana menandatangani MOU dengan pemerintah Kerajaan Norwegia di bawah perjanjian untuk mengurangi deforestasi, mewujudkan pembangunan rendah karbon (bahan bakar nonfosil) dan melakukan negosiasi dengan Uni Eropa mengenai perjanjian perdagangan di bawah inisiatif Tata Kelola (governansi), Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (FLEGT). Hampir lima tahun setelah penandatanganan perjanjian bilateral ini, bagaimana isu-isu hak-hak masyarakat adat dan pembagian manfaat lokal ditangani dalam kebijakan penggunaan lahan, hutan dan iklim Guyana?

Masyarakat Wapichan dan organisasi-organisasi HAM Guyana menyerukan penghentian rencana pembangunan jalan di kawasan selatan Guyana

Asosiasi HAM Guyana (GHRA) dan masyarakat Wapichan di Rupununi menyampaikan kekhawatiran yang besar atas rencana pembangunan jalan yang akan berdampak pada hutan alam di bagian selatan negara tersebut,yaitu yang berada di dalam wilayah masyarakat Wapichan. Jalan yang akan dibangun dari Brasil tersebut akan melintasi Desa Parabara di daerah Rupununi Selatan dan akan membabat hutan hujan alam tua di sepanjang rute ke arah Sungai Essequibo dan terus sampai Suriname.

Organisasi masyarakat adat mengajukan petisi kepada pemerintah Peru untuk melindungi hak-hak masyarakat terpencil di depan Komisi Inter Amerika Bidang HAM

Pada tanggal 1 November 2013 organisasi-organisasi masyarakat adat dan masyarakat sipil dari Peru termasuk FENAMAD, AIDESEP, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dan Koordinator Nasional Bidang HAM mengajukan bukti-bukti dalam sebuah acara dengar pendapat di depan Komisi Inter-Amerika.Para pemohon mendokumentasikan kegagalan pemerintah Peru untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat adat terpencil di Peru.

Akankah komitmen pemerintah Peru untuk mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya sebagai bagian dari Program Investasi Hutan Bank Dunia menjadi kenyataan?

Pada tanggal 2 Agustus 2013, organisasi adat dan perwakilan pemerintah Peru mencapai kesepakatan untuk mengubah aspek-aspek kontroversial dari rancangan Rencana Investasi Hutan milik pemerintah, yang merupakan sebuah inisiatif yang dibiayai oleh Program Investasi Hutan Bank Dunia untuk mengatasi deforestasi. Rancangan tersebut rencananya akan disampaikan kepada sub-komite (FIP/Forest Investment Programme) Bank Dunia pada bulan Oktober 2013 tapi sebuah versi rancangan tersebut mendapat kecaman keras dari organisasi masyarakat adat pada bulan Juli karena rancangan tersebut tetap mengabaikan proposal adat dan melanggar kewajiban hukum Peru untuk menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya dan kebijakan pengaman Bank Dunia itu sendiri. 

Guyana: Masyarakat Wapichan sekali lagi angkat bicara demi lahan dan hutan mereka

Pada bulan April dan Mei 2013 masyarakat Wapichan di Guyana selatan mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah bahwa semua penambangan dan pembangunan lainnya harus menghormati hak-hak adat mereka atas tanah dan menegakkan prinsip keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Desa Wapichan kini tengah melakukan dialog baru dengan pemerintah tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui dan menjamin tanah mereka, termasuk rencana pembentukan sebuah hutan luas berbasis komunitas di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Essequibo.

Organisasi masyarakat adat dan LSM internasional menyerukan pelambatan proses Guyana-EU FLEGT

Di bulan April dan Mei 2013 asosiasi masyarakat adat Amerika dari Guyana atau Amerindian Peoples’ Association (APA) dan sebuah konsorsium LSM Eropa, termasuk Forest Peoples Programme, mengirim surat kepada Komisi Kehutanan Guyana atau Guyana Forestry Commission (GFC) dan Komisi Eropa atau European Commission (EU), yang berisi keprihatinan akan proses konsultasi yang tergesa-gesa dan akan kurangnya partisipasi yang bermakna dari masyarakat yang bergantung pada hutan dalam proses FLEGT. 

IDB, Camisea dan Peru: Sebuah maaf, cerita perlindungan penyesalan

Bank Pembangunan Antar-Amerika atau Inter-American Development Bank (IDB) memainkan satu peran katalis dalam pembangunan proyek gas Camisea di wilayah Amazon Peru tahun 2002/2003 walaupun tidak ada kebijakan khusus bagi proyek-proyek yang berdampak bagi masyarakat adat. Ketika IDB menerapkan kebijakan tersebut pada tahun 2006, satu ketentuan penting diabaikan saat bank membuat pinjaman sebesar US$400 juta tahun berikutnya. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Bank untuk seyogyanya 'melindungi' satu kawasan cadangan bagi masyarakat adat dalam 'pengasingan sukarela' yang terdampak langsung oleh proyek Camisea telah menunjukan bahwa proyek itu gagal total dan kini kelihatan jadi ironis oleh sejumlah rencana perluasan kegiatan operasi segera didalam kawasan Cadangan – rencana-rencana yang sedang hampir disetujui oleh IDB.

Standar-standar sukarela sektor swasta

Kemarahan publik mengenai berbagai penghancuran dari bisnis yang buruk telah mengarah pada suatu peningkatan pengakuan atas berbagai tanggung jawab kalangan dunia bisnis utnuk melindungi HAM, dan kebutuhan akan kebijakan yang lebih kuat untuk memperbaiki cara produk-produk dibuat dan memastikan bahwa lingkungan dan hak masyarakat dihormati dan dilindungi. Saat ini muncul kesadaran yang lebih besar  akan perbaikan pengelolaan lingkungan dan governansi lahan, reformasi kepemilikan tanah, dan meningkatnya penegakan hukum yang diperbaiki dan adil. Perubahan semacam ini perlahan mulai bergulir, jadi kosumen dan pembeli ditekan untuk perubahan yang lebih cepat. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya penyusunan-standar oleh sektor swasta untuk pengaturan produksi dan pengolahan komoditas untuk mengormati hak, menjamin sumber mata pencarian yang menguntungkan dan berkelanjutan serta mengalihkan tekanan dari kawasan-kawasan penting bagi sumber pengidupan lokal dan nilai konservasi tinggi. Banyak standar yang telah dikembangkan mengakui pentingnya perlindungan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC) antara lain untuk kehutanan, hutan tanaman, minyak sawit, kedelai, tebu, tambak, biofuel/bahan bakar nabati dan penyerapan karbon.

Kurangnya kebijakan perlindungan yang efektif di Bank Pembangunan Brazil

Meskipun Bank Pembangunan Brazil (BNDES) menjadi penanda-tangan Green Protocol, yang mengikat nilai dan syarat pinjaman pada pemberlakuan standar sosial dan lingkungan yang baik, yang juga memiliki inisiatif untuk menyusun satu kebijakan khusus untuk sektor peternakan, sayangnya kebijakan lingkungan bank masih sangat tidak jelas dan kurang transparan serta kurang memiliki kriteria nyata.