Resources

Indigenous peoples’ organisations submit inputs on Indonesia for the UN Universal Periodic Review

The national indigenous peoples’ alliance in Indonesia, the Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) and the Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) have submitted a critical update to the UN Human Council’s Universal Periodic Review as the HRC prepares to review the human rights situation in Indonesia. Important threats to the security of indigenous peoples in the country are highlighted, as are recent legal changes in the country.

Request for Further Consideration of the Situation of the Indigenous Peoples of Merauke, Papua Province, Indonesia, under the UN CERD's Urgent Action and Early Warning Procedures. 25 July 2013

The subject of this request is the extreme harm caused to indigenous Papuans by the Merauke Integrated Food and Energy Estate project (the MIFEE project), a State-initiated, agro-industrial mega-project implemented by a variety of corporate entities that, to-date, encompasses around 2.5 million hectares of traditional indigenous lands in Merauke. The affected indigenous peoples have already lost a considerable area of their lands due to acquisition by these companies and conversion to plantations of one kind or another. The irreparable harm they have already experienced continues to expand and intensify as more companies commence operations. 

Permohonan untuk Mempertimbangkan Lebih Lanjut mengenai Situasi Masyarakat Adat Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, dalam Prosedur Aksi Mendesak dan Peringatan Dini dari Komisi Pemberantasan Diskriminasi Rasial. 25 Juli 2013

Subyek permohonan ini adalah kerusakan ekstrim yang ditimbulkan terhadap masyarakat adat Papua oleh proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (selanjutnya disebut “proyek MIFEE”), sebuah proyek agroindustri raksasa inisiatif Negara yang dijalankan oleh berbagai perusahaan, yang hingga saat ini mencakup tanah masyarakat adat Merauke seluas 2,5 juta hektare. Masyarakat adat yang terkena dampak proyek telah mengalami kehilangan tanah yang luas akibat pengambilalihan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat dan dikonversi menjadi perkebunan. Kerusakan permanen yang mereka alami terus meluas dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang mulai beroperasi.