Recursos

UNDRIP: Setelah 10 tahun dan di masa depan

As the world marks 10 years since the formal adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) by the General Assembly, Forest Peoples Programme celebrates and supports the many gains made for indigenous peoples in legal advancements, key legal cases fought and won, increasing global respect, recognition and increasing, strong solidarity and collaborative work across the globe.

Masyarakat menyuarakan aspirasi mereka dalam diskusi minyak sawit

Masyarakat di Liberia telah berbicara kepada perwakilan sektor minyak sawit tentang masalah-masalah penguasaan lahan yang terus berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam rencana masa depan untuk tanah adat mereka.

Enam belas perwakilan dari seluruh Liberia menghadiri dialog nasional tahunan ke-2 Aliansi Hutan Tropis 2020 (Tropical Forest Alliance 2020 (TFA) National Dialogues) untuk membicarakan masa depan tanah mereka dan masa depan pembangunan agrikultur skala besar di negara ini.

Mengamankan Hutan, Mengamankan Hak: Laporan Lokakarya Internasional tentang Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Hutan Diselenggarakan di Palangka Raya, Indonesia, Maret 2014

Pada tahun 2012 dunia kehilangan lebih dari 20 juta hektar hutan. Kehilangan luasan hutan ini menambah ancaman yang dihadapi oleh ratusan juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan tropis, termasuk setidaknya 350 juta masyarakat adat yang menghuni, memanfaatkan, memiliki hak adat atas hutan, dan mengandalkan hutan untuk identitas dan kelangsungan hidup mereka sebagai kelompok komunitas yang unik.

PETISI MASYARAKAT BATWA KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UGANDA

Penulis: United Organisation for Batwa Development in Uganda (UOBDU)Pada tanggal 8 Februari 2013, masyarakat Batwa dari Uganda mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Uganda mencari pengakuan atas status mereka sebagai masyarakat adat menurut hukum internasional dan menuntut ganti rugi atas marginalisasi di masa lalu dan pelanggaran hak asasi manusia terus-menerus yang mereka alami sebagai akibat dari perampasan tanah hutan leluhur mereka oleh pemerintah.

Penggusuran paksa oleh pemerintah Kenya mengancam kelangsungan budaya masyarakat Sengwer

Artikel utama dalam Lembar Berita Elektronik FPP yang lalu berfokus pada kemajuan luar biasa yang dicapai masyarakat Ogiek dari Chepkitale, Gunung Elgon, Kenya, dalam upaya mereka untuk mengamankan hutan dan mata pencaharian mereka dengan menuliskan aturan-aturan keberlanjutan mereka dan memulai proses untuk memberlakukannya. Proses ini telah menghasilkan penangkapan para pembakar arang, dan Dinas Kehutanan Kenya (KFS) kini telah mulai membatasi aktivitas sebagian pembakar arang, serta aktivitas perambahan yang dilakukan para petani yang menimbulkan pengrusakan hutan adat.

Poster ‘Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan”

Sebagai bagian dari proyek ‘Pembiayaan REDD, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Hutan Berkelanjutan di Republik Demokratik Kongo (RDK)’, Forest Peoples Programme (FPP) dan para mitra di RDK, yaitu Actions pour les Droits, l ‘Environnement et la Vie (ADEV), le Centre d’Accompagnement des Autochtones pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), le Cercle pour la Défense de l’Environnement (CEDEN) dan le Réseau pour la Konservasi et la rehabilitasi des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) telah mengembangkan satu set poster tentang hak atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (KBDD/FPIC). Dengan menggabungkan gambar-gambar dan potongan-potongan pendek teks, poster-poster tersebut menggambarkan tahapan proses yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan berkaitan dengan proyek-proyek yang mungkin mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka.

Pengalaman masyarakat adat di Afrika dengan kebijakan perlindungan: Teladan dari Kamerun dan Pesisir Kongo

Samuel Nnah Ndobe

Gagasan masyarakat adat sangat kontroversial di Afrika. Ada beberapa pendapat yang menganggap semua orang Afrika sebagai masyarakat adat yang dibebaskan dari kekuasaan kolonial, sementara pendapat lain hanya menekankan bahwa sangat sulit menentukan siapa masyarakat adat di Afrika.  Pembentukan Kelompok Kerja tentang Penduduk/Masyarakat Adat/Pribumi pada tahun 2001 oleh Komisi Afrika Hak Manusia dan Masyarakat (ACHPR) dan laporan mereka yang disampaikan dan dipakai oleh ACHPR tahun 2003 telah membawa perspektif baru terhadap masalah ini. Dalam laporan ini untuk pertama kalinya adalah keberadaan masyarakat adat di Afrika diterima dengan suara bulat dan hal ini memulai banyak diskusi tentang bagaimana negara dapat mulai memasukan hak-hak masyarakat adat ke adalam arus utama HAM. Masyarakat adat di Afrika Tengah sebagian besar adalah masyarakat berburu dan meramu yang disebut “Pygmies” dan sejumlah masyarakat penggembala. Masyarakat tersebut masih menderita diskriminasi dan pelecehan melalui perampasan tanah dan perusakan sumber nafkah, budaya dan jati diri mereka, kemiskinan, terbatasnya ruang dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta terbatasnya ruang pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Laporan dan masukan terbaru

1. Kehancuran di Pagi Buta: Hak-Hak Masyarakat Adat di Republik Nepal (Destruction at Dawn: The Rights of Indigenous Peoples in the Republic of Nepal)

Sebuah laporan mendalam terkait  pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air Arun III dan tantangan-tantangannya, serta proyek lain yang serupa, mempertanyakan komitmen pemerintah Nepal untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan masyarakat adat (LAHURNIP, NGO-FONIN dan FPP). 

Republik Demokratik Kongo: Lokakarya-lokakarya hukum di Bukavu, Boma, dan Kinshasa, tentang perlindungan hak-hak masyarakat hutan yang lebih baik

Di bulan Juli dan Agustus 2012, tiga organisasi masyarakat sipil di Republik Demokratik Kongo (DRC) - Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie (ADEV), the Centre d’Accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (CAMV), dan Cercle pour la défense de l’environnement (CEDEN) –  menyelenggarakan serangkaian lokakarya hukum bekerja sama dengan Forest Peoples Programme dengan dukungan dana dari Badan Pembangunan Internasional Swedia (Swedish International Development Agency/SIDA). Lokakarya-lokakarya tersebut berupaya menguatkan kapasitas hukum organisasi-organisasi tersebut dan mempromosikan sebuah pemahaman yang lebih baik akan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber-sumber daya alam. Lokakarya tersebut juga untuk menguatkan pengertian mereka akan mekanisme untuk membela dan mempertahankan hak-hak masyarakat  dalam proses REDD+ di Republik Demoraktik Kongo (RDK).