Recursos

Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara

Pada 9-11 Oktober 2012, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, dengan dukungan NGO Kamboja Community Legal Education Center (CLEC), bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya bertajuk “Mengefektifkan Deklarasi Bali: Lokakarya Phnom Penh tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara”, sebagai tindak lanjut dari Lokakarya Bali tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis  tahun 2011 lalu. Dipandu oleh Komnas HAM Indonesia, lokakarya ini dihadiri oleh Komnas HAM dari Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, dan Timor Leste, perwakilan Indonesia untuk komisi hak asasi antar pemerintah ASEAN[1] (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR), NGO-NGO Asia Tenggara yang peduli dan Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan dan Hak-Hak Masyarakat Adat.

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent) dan Round Table on Sustainable Palm Oil: Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?

Hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD) dalan Prinsip dan Kriteria Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menetapkan bagaimana kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal dan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan melalui cara yang menjamin dihormatinya hak-hak hukum dan hak-hak adat masyarakat adat dan pemegang hak-hak lokal lainnya.[1] Dari bulan Maret sampai Oktober 2012, bersamaan dengan Tinjaun Prinsip dan Kriteria RSPO,[2] Forest Peoples Programme dan mitra-mitra lokalnya[3] melakukan serangkaian penelitian independen atas KBDD di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuan dari penelitian-penelitian tersebut adalah untuk menyediakan informasi lapangan yang rinci tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD telah diterapkan oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik yang dilakukan perusahaan kelapa sawit, dan untuk mendesak penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.